Nurdin Halid Ajukan 8 Aspirasi Gerakan Koperasi, Presiden Jokowi: Kita Harus Gelorakan Cinta Koperasi

INDUSTRY.co.id, JAKARTA–Gerakan koperasi Indonesia memberikan dukungan kepada Ir. Joko Widodo untuk melanjutkan periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dekopin menilai Jokowi adalah sosok presiden yang memiliki visi yang jelas dan komitmen kuat untuk mewujutkan cita-cita Kemerdekaan berdasarkan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila serta Konstitusi UUD 1945.   

Di mata gerakan koperasi, Jokowi adalah sosok presiden pekerja ideologi dan konstitusi yang berani, tegas, dan konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski kerap menghadapi berbagai ‘perlawanan’ dari dalam maupun dari luar, Jokowi tak gentar sedikit pun untuk melakukan berbagai gebrakan seperti pemberantasan mafia migas dan ilegal fishing, pencabutan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, reformasi pajak, reforma agraria,  memodernisasi daerah perbatasan, dan menaikkan dana desa hingga 400% dari tahun 2015 hingga 2019, kebijakan BBM ‘satu harga’, tol laut, dan masih banyak lagi.

“Presiden Jokowi telah bekerja keras untuk mewujutkan negara kesejahteraan berdasarkan panduan nilai-nilai Pancasila dan amanat Konstitusi UUD 1945. Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi selama ini juga sangat nyata berhasil mendorong kemajuan koperasi. Jadi wajar kalau gerakan koperasi mendukung beliau melanjutkan kepemimpinannya hingga dua periode,” ungkap Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Hal itu diungkapkan Nurdin Halid setelah sebelumnya memimpin delegasi gerakan koperasi beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (7/1/2019). Delegasi gerakan koperasi meliputi pimpinan paripurna Dekopin, induk-induk koperasi, dan ketua-ketua Dekopinwil dari seluruh Indonesia. Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Ahli Presiden Presiden RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika.

Dalam audiensi itu, Nurdin Halid menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada  Presiden Jokowi atas kebijakannya di berbagai bidang sehingga Indonesia mampu bertumbuh dan berkembang stabil di tengah dinamika sosial ekonomi dan politik dalam negeri maupun arus globalisasi yang diwarnai kelesuan ekonomi global dan perang dagang Amerika Serikat – Cina. Salah satu kebijakan yang terlihat sangat jelas dan nyata rakyat ialah pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Indonesia.

Khusus yang terkait perkoperasian, beberapa kebijakan nyata Jokowi antara lain penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi koperasi dan UKM dari 1% menjadi 0,5%, memberikan suku bunga KUR 7% kepada koperasi dan UKM, reformasi total kelembagaan dan bisnis koperasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, mendorong konglomerasi koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi yang telah berjalan pada tahun 2017.

Kebijakan lain Jokowi yang pro-koperasi ialah redistribusi asset berupa kepemilikan lahan bagi koperasi terutama tanah-tanah terlantar Perhutani, tanah HGU yang tidak diperpanjang, hingga pengelolaan hutan sosial oleh koperasi. Di bidang kemaritiman, bantuan pemerintah seperti kapal, coldstorage, dan alat tangkap hanya diberikan kepada koperasi nelayan.

“Kami gerakan koperasi yakin, kepemimpinan Bapak akan semakin mempercepat peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UKM Indonesia sebagai pondasi ekonomi daerah dan nasional yang kuat, unggul, tangguh dan mandiri.  Kami juga sangat mendukung gagasan dan berusaha keras mewujudkan Nawacita ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’ (desa) melalui koperasi, meningkatkan produktivitas ekonomi domestik, serta meningkatkan daya saing koperasi dan UKM,”  Ujar Nurdin.

Nurdin Halid menjelaskan, dukungan kepada kepemimpinan Presiden Jokowi sebenarnya sudah disampaikan secara terbuka dalam acara puncak Hari Koperasi 12 Juli 2018. Audiensi kali ini, kata Nurdin, terfokus pada penyampaian aspirasi dan harapan gerakan koperasi yang lebih strategis dan konkrit. “Kami datang menghadap Presiden untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi kebijakan di bidang perkoperasian yang lebih strategis dan nyata,” tutur Nurdin Halid.

Organisasi gerakan koperasi Indonesia terdiri dari Dekopin Pusat, 34 Dekopin Wilayah (propinsi), 512 Dekopinda (Kabupaten dan kota), sekitar 40 induk koperasi (nasional), dan ratusan pusat koperasi di tingkat propinsi. Sedangkan jumlah badan usaha koperasi berbadan hukum sebanyak 153 ribu unit dengan anggota terdaftar sebanyak 26 juta orang. Jumlah anggota yang dilayani koperasi mencapai 40 juta orang.  

Menanggapi dukungan dan aspirasi gerakan koperasi itu, Presiden Jokowi mengaku senang dan bangga melihat pertumbuhan dan perkembangan koperasi dalam tiga hahun terakhir. “Saya senang bahwa koperasi-koperasi kita sudah mengalami banyak kemajuan. Setidaknya, kontribusi koperasi terhadap PDB terus mengalami peningkatan dan kontribusi tahun 2017 sudah mencapai 4,48% dengan rasio kewirausahaan sudah mencapai 3,1%,” ujar Presiden Jokowi.

Delapan Aspirasi dan Harapan

Dalam paparannya di hadapan Presiden Jokowi, Nurdin Halid menyampaikan delapan aspirasi dan harapan gerakan koperasi Indonesia berupa rekomendasi dan permintaan. Alasan utama Dekopin menyampaikan 8 ‘tuntutan’ itu karena meyakini bahwa Presiden Jokowi memiliki visi ekonomi kerakyatan berasas semangat gotong-royong dan berkomitmen kuat untuk menjadikan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berkeadilan.

Pertama, meminta Presiden agar mendorong MPR untuk mengembalikan Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1) yang asli, yaitu Bagian Penjelasan ‘Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi’. “Sebab, roh dan wujut nyata dari sistem ekonomi gotong-royong berasakan kekeluargaan itu justru ada pada bagian Penjelasan itu. Ketika roh atau jiwanya dihilangkan, maka ekonomi gotong-royong atau ekonomi Pancasila kehilangan jatidirinya,” kata Nurdin.

Kedua, meminta Presiden Jokowi agar bersama DPR RI menaikkan status Kementerian Koperasi dan UKM dari klaster III ke klaster I menjadi departemen teknis dengan mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Koperasi dan UKM. “Sebab kenyataannya, Kementerian Koperasi dan UKM menangani Koperasi dan usaha kecil dan mikro yang tersebar dari tingkat nasional hingga desa. Dengan penguatan status itu, maka pengembangan koperasi bisa lebih optimal untuk mewujutkan kemandirian pangan dan meningkatkan dayasaing produk rakyat,” ujar Nurdin Halid.

Ketiga, meminta Presiden menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat milenial yang didukung strategi pendidikan dan praktik perkoperasian di lingkungan pendidikan formal dan non-formal. Nurdin menjelaskan, hakikat dasar koperasi adalah nilai-nilai utama kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, solidaritas, percaya diri.

“Di masa lalu, pendidikan perkoperasian diwajibkan pada semua level pendidikan fomal, disamping membentuk Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa sebagai laboratorium pembelajaran ekonomi. Untuk meningkatkan peran koperasi di masa lalu, Presiden menerbitkan INPRES Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pendidikan Koperasi. Dengan adanya Inpres tersebut, memberikan semangat kepada gerakan koperasi untuk mendirikan SMEA Koperasi, Akademi Koperasi, dan Institut Koperasi Indonesia,” Nurdin Halid menjelaskan.

Keempat, terkait ‘double tax’ SHU (sisa hasil usaha) Koperasi, Dekopin meminta Presiden menerbitkan kebijakan khusus untuk koperasi dengan melakukan deregulasi kebijakan Pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi. Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha badan usaha swasta (PT). Berbeda dengan usaha swasta (PT), koperasi dominan bertransaksi antarsesama anggota dan berorientasi pada manfaat (benefit) bagi anggota. Sedangkan PT berorientasi pada profit karena bertransaksi secara luas dengan rekan usahanya.

“Gerakan koperasi meminta perhitungan pajak koperasi tidak didasarkan pada SHU brutto, tetapi dari SHU netto (bersumber dari pelayanan non-anggota). Dalam peraturan yang ada, pajak dikenakan atas total SHU koperasi, dan ketika pembagian SHU, anggota koperasi juga dikenakan pajak sebesar 10%. Kami meminta pajak dikenakan kepada SHU per anggota koperasi karena SHU yang diterima berdasarkan kontribusi (kinerja) anggota itu sendiri. Ini sudah berlaku universal,” kata Nurdin.

Kelima, sesuai tekad Presiden pada tahun 2014, bahwa diperlukan adanya bank khusus petani dan nelayan, Dekopin mengusulkan dibentuknya Bank Koperasi yang melayani petani dan nelayan. Bank Koperasi di dunia yang terkenal antara lain Rabo Bank (Belanda), Credit Agricole S.A. (Perancis), DZ Bank AG Bank (Jerman), Bank Rakyat (Malaysia), Nurinchukin Bank (Jepang), Bank Koperasi Taiwan-TCB (Taiwan), dan masih banyak lagi.

Ada dua konsep yang ditawarkan Dekopin. Pertama, memfasilitasi percepatan terwujudnya bank koperas dengan menggunakan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai backbone, sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi dengan dukungan dana talangan sementara dari pemerintah.

    Kedua, mengalihkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang saat berdirinya bernama Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) kepada koperasi Indonesia dengan menggunakan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai backbone, sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi dengan dukungan data talangan sementara dari pemerintah  yang diangsur melalui deviden saham tersebut. “Jadi, kami tidak ambil-alih gratis Bapak Presiden,” ujar Nurdin Halid.

Keenam, Gerakan Koperasi Indonesia mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan koperasi dalam mengembangkan sistem distribusi kebutuhan pokok dengan cara menjadikan Perum Bulog sebagai Trading House Koperasi. Trading house menjembatani kebutuhan koperasi baik ke pasar, sumber daya dan teknologi sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa menghadapi masalah yang melebihi kemampuan mereka sebagai pelaku ekonomi rakyat. 

”Trading house koperasi membangun tabungan masyarakat melalui simpanan yang diwajibkan atas setiap transaksi yang ditanganinya. Simpanan otomatis itu memperoleh kompensasi berupa pembagian keuntungan yang didapat dari perdagangan  untuk periode yang ditentukan dan disepakati sebelumnya,” Nurdin Halid memaparkan.

Ketujuh, Dekopin memohon kepada Presiden agar menyediakan gedung kantor yang representatif bagi gerakan koperasi. Nurdin Halid menjelaskan, Dekopin sebagai lembaga gerakan koperasi Indonesia sejak berdiri tahun 1947 hingga saat ini belum memiliki kantor yang layak sebagai lembaga nasional. Selain untuk kegiatan organisasi dan bisnis, mitra Dekopin tingkat Internasional (ICA, ICA AP, ACO) dan lembaga gerakan koperasi luar negeri setiap tahun selalu berkunjung ke kantor Dekopin.

“Dekopin sangat berharap pengelolaan Gedung SMESCO di Jalan Gatot Subroto diserahkan kepada Dekopin untuk kegiatan organisasi gerakan koperasi nasional maupun pusat bisnis koperasi-koperasi seluruh Indonesia, selain tentu wadah bisnis bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” tutur Nurdin Halid.

Kedelapan, Dekopin atas nama gerakan koperasi Indonesia mengundang Presiden untuk hadir dalam rangkaian acara Hari Koperasi 12 Juli 2019 di Purwokerto. Rangkaian kegiatan sudah dimulai pada Maret 2019 di seluruh daerah di Indonesia. “Yang terakhir, kami atas nama gerakan koperasi Indonesia mohon kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara berkenan hadir bersama warga gerakan koperasi pada puncak kegiatan 12 Juli 2019 di Purwokerto,” pungkas Nurdin.

Janji Jokowi Galakkan ‘Cinta Koperasi’

Menanggapi  delapan aspirasi gerakan koperasi itu, Presiden Jokowi mengatakan akan memperhatikan sungguh-sungguh poin-poin yang disampaikan gerakan koperasi Indonesia. Jokowi menilai, aspirasi yang disampaikan gerakan koperasi sangat penting bagi lompatan kemajuan koperasi Indonesia di masa depan.

“Saya sudah mencatat semua poin yang tadi disampaikan Ketua Umum Dekopin. Saya senang semua yang disampaikan penting bagi lompatan kemajuan koperasi di masa depan. Ada 8 poin saya catat di sini. Tadi ada soal Bank BRI, ada soal gedung SMESCO. Saya akan pelajari karena semuanya penting dan menyentuh kebutuhan masa depan koperasi kita,” kata Jokowi.

Jokowi berharap, pemerintah dan gerakan koperasi bersinerji dan bekerja keras mempertahankan Ekonomi Pancasila berbasis semangat kebersamaan dan budaya gotong-royong.  Selain bekerja keras memajukan usaha-usaha koperasi, Jokowi mengajak gerakan koperasi untuk mengkampanyekan ‘cinta koperasi’ kepada generasi.

“Kita semakin kehilangan ekonomi gotong-royong di era globalisasi ini. Karena itu sangat penting bagaimana kita terus menggalakkan  Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Gotong-royong. Dan, itu adanya hanya di koperasi. Jadi, ke depan ini, kita harus semakin giat menggalakkan cinta pada koperasi,” ujar Jokowi.

Pada bagian akhir sambutannya, Presiden Jokowi memastikan bahwa dirinya akan hadir pada puncak acara Harkopnas 12 Juli 2019 di Purwokerto, Jawa Tengah. “Saya tidak bisa menghadiri seluruh rangkaian Harkopnas. Namun, satu yang pasti, bahwa saya akan hadir pada puncak acara Harkopnas nanti. Kalau kegiatan lain seperti jalan sehat akbar nanti kita sesuaikan,” ujar Jokowi.