Mahalnya Tiket Penerbangan Dikhawatirkan Berdampak Sektor Pariwisata

Oleh : Herry Barus | Jumat, 11 Januari 2019 - 11:00 WIB

Pariwisata Papua (Foto Dok Breakingnews)
Pariwisata Papua (Foto Dok Breakingnews)

INDUSTRY.co.id - Jayapura- Pengurus Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Papua khawatir mahalnya tiket penerbangan saat ini bisa mematikan sektor pariwisata karena hal tersebut berpengaruh pada tarif paket tur yang ditawarkan kepada wisatawan.

"Biro perjalanan harus menaikkan harga package yang cukup signifikan khususnya kita di wilayah timur Indonesia. Tiket Jakarta - Jayapura (Rp10-12 juta/pp) jadi kami khawatir daya beli wisatawan (Asing) yang mau wisata ke Papua jelas akan berkurang," ujar Ketua Asita Papua, Iwanta Parangin-Angin di Jayapura, Kamis (10/1/209)

Ia mengakui selama ini para pengelola perjalanan wisata di Papua cenderung menyasar ke wisatawan asing karena tingginya biaya perjalanan menggunakan moda transportasi udara ke Jayapura.

Tetapi, menurut dia, masih ada beberapa wisatawan nusantara yang sanggup berwisata ke Papua. Hanya dengan kondisi saat ini ia memandang wisatawan lokal akan semakin enggan berkunjung ke Papua.

"Beda halnya dengan wisatawan nusantara (yang berdomisili di daerah pulau Jawa dan sekitarnya) akan jauh memilih tur ke luar negeri di bandingkan dalam negeri sendiri, hal ini disebabkan oleh tingginya harga tiket domestik, pastinya akan menjadi pengeluaran devisa bagi Indonesia," kata dia seperti dilansir Antara.

Iwanta menjelaskan dengan akan semakin berkurangnya jumlah wisatawan akan memiliki dampak ke sektor lain, terutama untuk penerimaan masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari para wisatawan.

Hal ini juga diperburuk dengan kebijakan yang dibuat oleh Lion Air dengan menghilangkan fasilitas bagasi cuma-cuma kepada para penumpang. Menurut dia hal tersebut dipastikan akan membuat para calon wisatawan semakin berhitung bila ingin berkunjung ke Papua.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperhatikan hal ini karena di sisi lain Kementerian Pariwisata sedang gencar melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan iwsatawan asing ke Indonesia.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan di Indonesia dianggap kontra produktif dengan program pemerintah dan mengancam kelangsungan usaha di sektor pariwisata.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar saat konferensi pers kinerja akhir tahun (Foto: Kemenperin)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:30 WIB

Empat Program Kerja Prioritas Kemenperin

Kementerian Perindustrian siap mengerjakan empat program kerja prioritas 2019 sebagai langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih…

Ilustrasi hujan deras. (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:25 WIB

BMKG Prakirakan Hujan Petir di Jaksel dan Jakbar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan disertai petir di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (16/1/2019) siang hingga…

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:00 WIB

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential

United Overseas Bank Limited (UOB) hari ini mengumumkan telah diperbaruinya perjanjian strategis bancassurance regional dengan Prudential Group untuk 15 tahun. Biaya sebesar SGD1,15 miliar akan…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46 WIB

IHSG Bergerak Menguat Terbatas

Jakarta - Secara teknikal IHSG break out resistance dan upper bollinger bands sehingga terus bergerak menguat menguji FR261.8% dikisaran 6424. Indikator Stochastic bergerak terkonsolidasi pada…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.