Kemenpar Siapkan Rencana Aksi Percepat Pemulihan Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda

Oleh : Ridwan | Kamis, 10 Januari 2019 - 16:31 WIB

Managing Director PT. Banten West Java, Rully Lasahido saat bertemu dengan Ketua Tim Tourism Crisis Center Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti di Tanjung Lesung Beach Hotel and Resort
Managing Director PT. Banten West Java, Rully Lasahido saat bertemu dengan Ketua Tim Tourism Crisis Center Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Guntur Sakti di Tanjung Lesung Beach Hotel and Resort

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan pemangku kepentingan pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung pascatsunami.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.

"Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pascatsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat 11 Januari 2019 dan dibuka oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya," kata Guntur Sakti di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.

Pihaknya memproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan yaitu 11 Januari hingga 12 April 2019, kemudian dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan 12 April hingga 31 Desember 2019 ke depan.

Guntur Sakti yang juga sebagai Ketua Tim Crisis Center menjelaskan semua rencana aksi untuk mempercepat pemulihan pariwisata pascatsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.

"Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu," jelas Guntur Sakti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar saat konferensi pers kinerja akhir tahun (Foto: Kemenperin)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:30 WIB

Empat Program Kerja Prioritas Kemenperin

Kementerian Perindustrian siap mengerjakan empat program kerja prioritas 2019 sebagai langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih…

Ilustrasi hujan deras. (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:25 WIB

BMKG Prakirakan Hujan Petir di Jaksel dan Jakbar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan disertai petir di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (16/1/2019) siang hingga…

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:00 WIB

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential

United Overseas Bank Limited (UOB) hari ini mengumumkan telah diperbaruinya perjanjian strategis bancassurance regional dengan Prudential Group untuk 15 tahun. Biaya sebesar SGD1,15 miliar akan…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46 WIB

IHSG Bergerak Menguat Terbatas

Jakarta - Secara teknikal IHSG break out resistance dan upper bollinger bands sehingga terus bergerak menguat menguji FR261.8% dikisaran 6424. Indikator Stochastic bergerak terkonsolidasi pada…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.