Presiden Jokowi Ingin MRT, LRT, Trans Jakarta, Kereta Bandara, dan Kereta Commuter Terintegrasi

Oleh : Ridwan | Rabu, 09 Januari 2019 - 09:45 WIB

Presiden Jokowi (Dok Industry.co.id)
Presiden Jokowi (Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo mengungkapkan jika transportasi dan lalu lintas tidak dikelola dengan baik maka kejadian kemacetan total lalu lintas di Jabodetabek, yang tidak bisa bergerak, akan semakin banyak.

Namun Presiden optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta (08/01/2019) kemarin. 

Diakui Presiden, sekarang ini memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh DKI, ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu.

Presiden menginginkan, yang berkaitan dengan intra moda maupun antarmoda semuanya terintegrasi.

Ia mengharapan, nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, sehingga masyarakat bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu.

“Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujar Presiden.

Mengutip hitungan Bappenas, Presiden menyampaikan, setiap tahun kita kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Angka Rp65 triliun pertahu ini, menurut Presiden, kalau dijadikan barang, dalam 5 tahun sudah jadi MRT, jadi LRT.

Karena itu, Presiden mengingatkan, tidak mungkin hal seperti ini diterus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota.

Pengelolaan TOD

Terkait dengan pengelolaan transit oriented development atau TOD, diakui Presiden, ini sudah berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di DKI, ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten.

Oleh karena itu, Presiden menekankan agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:00 WIB

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential

United Overseas Bank Limited (UOB) hari ini mengumumkan telah diperbaruinya perjanjian strategis bancassurance regional dengan Prudential Group untuk 15 tahun. Biaya sebesar SGD1,15 miliar akan…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46 WIB

IHSG Bergerak Menguat Terbatas

Jakarta - Secara teknikal IHSG break out resistance dan upper bollinger bands sehingga terus bergerak menguat menguji FR261.8% dikisaran 6424. Indikator Stochastic bergerak terkonsolidasi pada…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.

Dirut BTN Maryono (Fot Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:00 WIB

Himbara: Industri Perbankan Memerlukan Pengaturan Suku Bunga Deposito

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan suku bunga deposito agar tidak terjadi perlombaan kenaikan suku bunga yang "tidak kondusif"…

Ilustrasi Gula Rafinasi (ist)

Rabu, 16 Januari 2019 - 06:00 WIB

Kemenperin: Kebutuhan GKR untuk Industri Naik 6 Persen per Tahun

Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi naik sebesar 5-6 persen per tahun.