Irjen : Tidak Ada Kompromi Bagi Koruptor di Kementan

Oleh : Wiyanto | Minggu, 06 Januari 2019 - 08:13 WIB

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)
Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan menegaskan tidak ada ruang atau kompromi bagi koruptor di Kementerian Pertanian, atau yang mencoba bermain-main dengan anggaran. Kata Justan, konsekuensi bagi koruptor dan yang bermain anggaran adalah pemecatan.

"Tak akan kami beri ruang untuk oknum yang coba main-main. Bukan saja kami beri peringatan, tetapi dipecat," ujar Justan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (5/1).

Menurut Justan, penegasan ini menyusul terbitnya enam surat perintah penyidikan (sprindik) dari Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kejaksaan Agung RI terkait dugaan penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2015, di antaranya roda empat, rice transplanter, seeding tray, dan pompa air.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya Mentan Andi Amran Sulaiman selalu menyampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hasilnya, Kementan dibawah kepemimpinan Amran berhasil meraih penghargaan sebagai Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun berturut turut (2017 dan 2018).

Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel juga mengantarkan Kementan mendapat predikat WTP pertama dalam sejarah tahun 2016 dan 2017 secara beruntun . Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dan korupsi dengan sistem pengadaan di LKPP e-katalog tidak mungkin dilakukan. Jadi lelangnya bukan di kementan tapi di Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah atau LKPP yang bertanggung langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Justan juga menambahkan, sesuai audit BPK terkait pengadaan Alsin pertanian tahun 2015 tersebut, ditunjukkan oleh tidak adanya temuan kerugian negara pada Audit PDTT BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA. 2014, TA 2015 dan semester I Tahun 2016 pada Ditjen PSP yang dilakukan tahun 2017.

Secara prinsip, Kementan apresiasi bagi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian atas kerjasamanya selama ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, jajaran Kementan langsung mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pembuktian bahwa lembagaya sangat akuntabilitas, dalam hal ini soal penggunaan anggaran, serta upaya pencegahan penyelewengan.

"Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Justan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih

Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:35 WIB

Kemeneperin Bidik Industri Perhiasan Tumbuh 5 Persen

Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan branding produk perhiasan Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global.

Peluncuran Kampanye #KomuterTegar Redoxon

Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:30 WIB

Kampanye #KomuterTegar Redoxon, Siapkan Komuter Indonesia untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Sehat dan Kuat

Redoxon, merek vitamin daya tahan tubuh terkemuka dari Bayer. hari ini meluncurkan kampanye #KomuterTegar guna menyebarluaskan kesadaran kepada para komuter di Indonesia untuk menjaga daya tahan…

Jenius solusi life financebagi masyarakat melek digital ataudigital savvy.

Sabtu, 19 Januari 2019 - 17:53 WIB

Jenius Hadirkan Solusi Dongkrak Penetrasi Keuangan di Jawa Timur

Diciptakan melalui semangat kokreasi, Jenius terus berinovasi menciptakan fitur-fitur unik sebagai solusilife financebagi masyarakat melek digital ataudigital savvy. Setelah diperkenalkan kepada…

Sabtu, 19 Januari 2019 - 16:49 WIB

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas…

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 16:23 WIB

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

Salah satu Rusun yang dibangun tahun 2018 adalah Rusun Pondok Pesantren Darul Arqom di Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.