Jaga Kredibilitas Presiden Jokowi, Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Minta Perpres 40/2016 Segara Dilaksanakan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sepanjang tahun 2018, industri Kaca Lembaran dan Pengaman nasional berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pasalnya, harga gas industri yang masih tinggi membuat pekerjaan di lapangan dan ritel terhenti. 

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, kondisi kian melambat, daya saing terus menurun, impor dari Tiongkok dan Malaysia terus membanjiri pasar Indonesia. 

"Disaat kondisi yang kian melambat, industri masih yakin bahwa pemerintah dapat melaksanakan Perpres Nomor 40/2016 terkait penurunan harga gas industri untuk menjaga kredibilitas Presiden," kata Yustinus saat dihubungj Industry.co.id di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Ditambahkan Yustinus, pihaknya berharap awal tahun 2019, pemerintah dapat merealisasikan pelaksanaan Perpres 40/2016. "Dengan begitu daya saing industri kaca lembaran dan pengaman akan menguat untuk tahan impor, khususnya dari Tiongkok dan Malaysia," terangnya. 

Yustinus menjelaskan, pada tahun 2017 9 ini, dua anggota AKLP yaitu PT Asahimas Flat Glass Tbk dan PT Tossa Shakti sedang berupaya mati-matian dalam menyelesaikan revitalisasi pembangunan tungku baru sebagai pengganti tungku yang sudah habis masa pakainya. 

"Diharapkan dengan adanya tungku baru mampu mendongkrak produksi kaca lembaran dan pengaman nasional, sehingga dapat bersaing dengan produk impor," ungkap Yustinus. 

Selain itu, tambah Yustinus, Asosiasi juga mendesak pemerintah untuk segera mempercepat pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk kaca isolasi dan kaca pengaman pada bangunan.

"Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Keramik sedang dalam proses penambahan ruang lingkup sertifikasi ke Komite Akreditasi Nasional. Sertifikasi kaca isolasi ini sangat perlu untuk mendukung konservasi energi pada bangunan, yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau," terang pria yang sering disapa Yus.

Terkait SNI Kaca pengaman untuk bangunan, lanjutnya, AKLP sudah ajukan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) agar dimasukkan dalam Program Nasional Regulasi Teknis. Dalam hal ini pemberlakuan SNI secara wajib, karena ini menyangkut keselamatan pengguna bangunan.

"Saat ini BSN belum menanggapinya, mungkin saat ini BSN sedang merangkum masukan-masukan dari asosiasi atau institusi lainnya. Setelah rangkuman dan pertimbangan internal BSN selesai, BSN perlu koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait sebagai pembina teknis, yang menentukan SNI mana yang layak diberlakukan secara wajib," paparnya.

Menurut Yistinus, nantinya SNI Kaca pengaman untuk bangunan berlaku sukarela, dan produsen nasional sudah memiliki SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI). "Artinya, industri nasional sanggup menerapkan SNI wajib," terang Yus.

Oleh karen itu, Yustinus berharap Kementerian Perindustrian segera memproses peraturan tentanh pemberlakuan SNI Kaca isolasi secara wajib.

Disisi lain, Yustinus tetap optimis menatap bisnis yang cerah pada tahun 2019. "Pertumbuhan penjualan domestik 2018 terhadap 2017 naik sekitar 5% mengikuti permintaan, tetapi impor juga naik. Harapan kami adalah tahun politik tetap kondusif aman terkendali sehingga investasi dapat berlanjut," tutup Yustinus.

Seperti diketahui, sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2016 hingga saat ini industri kaca masih belum merasakan penurunan harga gas yang telah dijanjikan. Padahal, penurunan harga gas industri dapat menghambat deindustrialiasasi yang hingga saat ini terus berlangsung di Tanah Air.

Sebagai gambaran, harga gas industri di Jawa Barat hingga saat ini masih USD 9,1 per MMBTU, dan di Jawa Timur USD 8,2 per MMBTU.