Tak Bayar Utang, Frekuensi Bolt dan First Media Resmi Dicabut

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 28 Desember 2018 - 18:22 WIB

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginstruksikan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) untuk menghentikan layanan ke pelanggan sejak Jumat (28/12/2018) ini. Itu terjadi setelah adanya konfirmasi Bolt tutup oleh Kominfo.

Keputusan ini muncul usai kedua perusahaan Lippo Group itu tidak mampu memenuhi pembayaran utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3 GHz yang dipakainya selama menggelar layanannya. Keduanya menunggak pembayaran tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar.

"Kedua operator telekomunikasi itu secara resmi tidak lagi dapat menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan telekomunikasi," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Dengan kata lain, setelah konfirmasi Pemerintah bahwa Bolt tutup pada hari ini maka semua layanan Bolt kepada pelanggan pun mesti segera dihentikan.

Penghentian layanan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), kata Ismail, diputuskan melalui Keputusan Menteri Kominfo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1020 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) PT Internux. Sementara, untuk PT First Media Tbk (KBLV) yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 1011 Tahun 2018.

"Untuk melaksanakan keputusan itu, khusus kedua operator layanan telekomunikasi tersebut harus melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) agar tidak dapat lagi melayani pelanggan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz," tutur Ismail.

Selain mengonfirmasi layanan Bolt ditutup, pemerintah juga resmi mengakhiri penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz yang dipakai oleh PT Jasnita Telekomindo. Pengakhiran ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1013 Tahun 2018.

"Sebelumnya pada tanggal 19 November 2018, PT Jasnita Telekomindo telah mengembalikan alokasi frekuensi radio," ucap Ismail yang menjabat sebagai Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Selanjutnya, Kominfo akan melakukan pencabutan dan/atau penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi ketiga perusahaan tersebut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi inflasi

Senin, 25 Maret 2019 - 12:20 WIB

Inflasi Jakarta Pada Level Rendah

Jakarta - Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama yang erat dan koordinasi yang terjalin antara Bank Indonesia…

Capres Prabowo Subianto (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 25 Maret 2019 - 11:53 WIB

Capres Prabowo Subianto: Torang Samua Basudara

Calon Presiden Prabowo Subianto mengawali kampanye terbuka di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam pidatonya di depan ribuan warga Manado, Prabowo menyatakan pentingnya persatuan dan jangan sampai…

Dealer baru Piaggio Indonesia

Senin, 25 Maret 2019 - 11:26 WIB

Piaggio Indonesia Perluas Jaringan Diler Baru di Wilayah Tangerang dan Selatan Jakarta

PT Piaggio Indonesia berkolaborasi dengan PT Anugerah Sinergi Pratama membuka diler pertama di tahun 2019 guna memperluas jaringan untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik bagi pelanggan…

Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro

Senin, 25 Maret 2019 - 11:20 WIB

Terjaring OTT, Kekayaan Direktur Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro Capai Rp 14,6 Milyar

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Minggu (24/3/2019) melaporkan harta kekayaan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro Rp 14.638.045.481.

BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 25 Maret 2019 - 11:17 WIB

BMKG: Equinox, Fenomena Biasa, Masyarakat Dihimbau Tenang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menanggapi beredarnya berita yang menyebutkan adanya fenomena Equinox yang menyebabkan peningkatan suhu ekstrem berakibat sun stroke dan…