Tak Bayar Utang, Frekuensi Bolt dan First Media Resmi Dicabut

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 28 Desember 2018 - 18:22 WIB

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginstruksikan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) untuk menghentikan layanan ke pelanggan sejak Jumat (28/12/2018) ini. Itu terjadi setelah adanya konfirmasi Bolt tutup oleh Kominfo.

Keputusan ini muncul usai kedua perusahaan Lippo Group itu tidak mampu memenuhi pembayaran utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3 GHz yang dipakainya selama menggelar layanannya. Keduanya menunggak pembayaran tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar.

"Kedua operator telekomunikasi itu secara resmi tidak lagi dapat menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan telekomunikasi," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Kominfo Ismail di Ruang Serbaguna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Dengan kata lain, setelah konfirmasi Pemerintah bahwa Bolt tutup pada hari ini maka semua layanan Bolt kepada pelanggan pun mesti segera dihentikan.

Penghentian layanan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt), kata Ismail, diputuskan melalui Keputusan Menteri Kominfo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1020 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) PT Internux. Sementara, untuk PT First Media Tbk (KBLV) yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 1011 Tahun 2018.

"Untuk melaksanakan keputusan itu, khusus kedua operator layanan telekomunikasi tersebut harus melakukan shutdown terhadap core radio network operation center (NOC) agar tidak dapat lagi melayani pelanggan menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz," tutur Ismail.

Selain mengonfirmasi layanan Bolt ditutup, pemerintah juga resmi mengakhiri penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz yang dipakai oleh PT Jasnita Telekomindo. Pengakhiran ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1013 Tahun 2018.

"Sebelumnya pada tanggal 19 November 2018, PT Jasnita Telekomindo telah mengembalikan alokasi frekuensi radio," ucap Ismail yang menjabat sebagai Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Selanjutnya, Kominfo akan melakukan pencabutan dan/atau penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi ketiga perusahaan tersebut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:00 WIB

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential

United Overseas Bank Limited (UOB) hari ini mengumumkan telah diperbaruinya perjanjian strategis bancassurance regional dengan Prudential Group untuk 15 tahun. Biaya sebesar SGD1,15 miliar akan…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46 WIB

IHSG Bergerak Menguat Terbatas

Jakarta - Secara teknikal IHSG break out resistance dan upper bollinger bands sehingga terus bergerak menguat menguji FR261.8% dikisaran 6424. Indikator Stochastic bergerak terkonsolidasi pada…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.

Dirut BTN Maryono (Fot Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:00 WIB

Himbara: Industri Perbankan Memerlukan Pengaturan Suku Bunga Deposito

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memandang saat ini industri perbankan masih memerlukan pengaturan suku bunga deposito agar tidak terjadi perlombaan kenaikan suku bunga yang "tidak kondusif"…

Ilustrasi Gula Rafinasi (ist)

Rabu, 16 Januari 2019 - 06:00 WIB

Kemenperin: Kebutuhan GKR untuk Industri Naik 6 Persen per Tahun

Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi naik sebesar 5-6 persen per tahun.