Ini Rancangan Aturan Kepemilikan Asing di Asuransi

Oleh : Irvan AF | Rabu, 22 Februari 2017 - 17:58 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Ist)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dalam konsultasi pada rapat kerja Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

"Industri asuransi adalah industri yang prospektif sehingga perlu memberikan kesempatan kepada pihak domestik turut serta menikmati prospeknya," kata dia.

Sri mengatakan pula bahwa investasi asing sendiri memang bermanfaat karena pertumbuhan perusahaan asuransi domestik belum mampu mengejar pertumbuhan permintaan jasa asuransi dalam negeri.

Menurut dia, investasi asing dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi dalam negeri dengan tetap menjaga kepentingan nasional.

"Investasi asing juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong 'spillover' dan transfer kemampuan dan pengetahuan kepada pelaku industri asuransi di Indonesia," ucap Sri.

RPP tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan tersebut harus ditetapkan paling lama dua tahun enam bulan sejak UU Perasuransian diundangkan, atau jatuh tepat pada 17 April 2017.

80 Persen Kementerian Keuangan mengusulkan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian maksimum 80 persen yang berlaku bagi perusahaan baru dan perusahaan yang kepemilikan asingnya belum mencapai angka tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Isa Rachmatarwata, mengatakan untuk perusahaan yang terlanjur melampaui 80 persen tidak wajib menyesuaikan.

"Namun, apabila karena kebutuhan pengembangan atau regulasi harus menambah modal, maka akan ada pengaturan untuk 'sharing' asing-domestik untuk setiap penambahan modal," tuturnya.

Isa menjelaskan mengenai ketentuan dalam setiap penambahan modal bahwa proporsi investor asing maksimum 80 persen dan domestik 20 persen.

Apabila tidak terdapat investor domestik, maka tambahan modal dilakukan melalui penawaran umum saham minimum 20 persen.

"Kami menekankan bahwa di sinilah terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati prospek asuransi Indonesia melalui kerja sama strategis atau penawaran saham. Dengan ketentuan ini, kepemilikan asing akan terdelusi secara bertahap," ujarnya.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2016, terdapat 19 perusahaan perasuransian dengan kepemilikan asing melebihi 80 persen.

Sebanyak 19 perusahaan tersebut, yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan asuransi umum, semuanya bukan merupakan perusahaan perasuransian "go public".

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT PP

Jumat, 20 Juli 2018 - 21:04 WIB

Dewan Komisaris PTPP Kunjungi Proyek Runway 3 Bandara dan Urbantown

Jakarta PT PP Tbk tengah mengerjakan proyek pembangunan Runway 3 Section 2 Bandara Soekarno Hatta. Melihat kebutuhan Runway Eksisting yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas, maka diperlukan…

China dan Amerika

Jumat, 20 Juli 2018 - 20:04 WIB

Perang Dagang, RI berpotensi jadi Repacking produk China

Dirjen Perundingan Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengungkapkan beberapa hal yang harus diwaspadai dari perang dagang AS-China. Salah satunya adalah…

Pameran "Karya Kreatif Indonesia-Pameran Kerajinan UMKM Binaan Bank Indonesia

Jumat, 20 Juli 2018 - 19:52 WIB

BI Terapkan Tiga Hal Ini Pasarkan UMKM Go Internasional

Bank Indonesia (BI) menyatakan, pameran "Karya Kreatif Indonesia-Pameran Kerajinan UMKM Binaan Bank Indonesia tidak saja untuk mengangkat karya kreatif dan UMKM binaan BI kepada masyarakat luas,…

Menteri Pertanian Amran Sulaiman panen jagung (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 20 Juli 2018 - 17:50 WIB

Pemerintah Harus Dorong Intensifikasi Jagung Nasional

Pemerintah harus dapat mendorong beragam upaya intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas jagung nasional sehingga ke depannya Indonesia juga bisa benar-benar berswasembada…

Telur ayam (Foto Dok Industry.c.id)

Jumat, 20 Juli 2018 - 17:45 WIB

Pemerintah Perlu Dalami Permasalahan Pasokan Telur Ayam

Pemerintah perlu benar-benar mendalami berbagai hal yang terkait dengan permasalahan berkurangnya pasokan telur ayam ke berbagai daerah yang juga mengakibatkan melonjaknya harga komoditas tersebut.