Australia Seharusnya Tak Akui Yerusalem Barat

Oleh : Herry Barus | Minggu, 16 Desember 2018 - 05:18 WIB

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. (Foto: Antara)
Guru Besar Ilmu Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. (Foto: Antara)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Australia tidak seharusnya mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel yang sebelumnya adalah Tel Aviv.

"Pesan yang harus disampaikan oleh Indonesia kepada Australia adalah tidak seharusnya Australia menyetujui tindakan Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai Ibu Kota negaranya yang sebelumnya adalah Tel Aviv," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana di Jakarta, Sabtu (15/12/2018)

Ia mengatakan PM Australia Scott Morrison menyatakan bahwa Australia akan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel, namun tidak akan segera memindahkan Kedubesnya dalam waktu dekat.

"Pernyataan ini hendak mengesankan seolah ada pergeseran dari kebijakan sebelumnya yang hendak memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem," kata Hikmahanto.

Apa yang dilakukan oleh Morisson, lanjut dia, kemungkinan besar mengamankan posisi Morisson dimata konstituennya, namun pada saat bersamaan di mata Indonesia.

Perlu diketahui Indonesia tidak menyetujui rencana Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, ujar dia.

"Ketidak-setujuan Indonesia diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini," ungkap Hikmahanto.

Ia menjelaskan pernyataan Morisson untuk membedakan Yerusalem Barat dan Timur karena Yerusalem Timur adalah wilayah di mana kota suci tiga agama berada. Sementara Yerusalem Barat adalah wilayah yang dijadikan Ibu Kota oleh Israel.

Dengan demikian Morisson seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Australia tetap menghormati resolusi PBB dan sikap Indonesia yang menyatakan kota suci tiga agama tetap merupakan wilayah yang berada dibawah PBB.

"Taktik politik Morisson tentunya harus disikapi oleh Indonesia dengan tidak mengubah kebijakan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan," ucapnya.

Indonesia harus tetap pada pendirian bahwa Yerusalem adalah Yerusalem terlepas ada pembagian di dalamnya antara Barat dan Timur, tegas Hikmahanto. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

AMMAIA Ecoforest Raih Sertifikasi Greenship Neighborhood

Kamis, 25 April 2024 - 11:17 WIB

Tawarkan Keseimbangan Hunian Berkelanjutan dan Kenyamanan Ekosistem Terpadu, AMMAIA Ecoforest Raih Sertifikasi Greenship Neighborhood

AMMAIA Ecoforest, dikembangkan oleh Astra Land Indonesia (ALI) melalui kerjasama dua developer properti terkemuka Astra Property dan Hongkong Land, menghadirkan sebuah kawasan perumahan eksklusif…

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo

Kamis, 25 April 2024 - 11:00 WIB

Mencermati Dampak Eskalasi Ketegangan di Timur Tengah

DURASI dan skala dari konflik Iran-Israel tak sekadar mengeskalasi ketidakpastian, namun juga memengaruhi perubahan dinamika global di hari-hari mendatang. Komunitas internasional, secara tidak…

Ilustrasi industri keramik

Kamis, 25 April 2024 - 10:53 WIB

Antidumping Keramik, FOSBBI: Tak Perlu Dijalankan, Penjulan Lesu

Ketua Umum Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI), Antonius Tan menyebut bahwa saat ini, para produsen maupun importir keramik masih melihat secara mendalam terkait Peraturan Menteri…

Ditinjau Presiden Jokowi, Hutama Karya Optimis Bendungan Bulango Ulu Rampung 2024

Kamis, 25 April 2024 - 10:49 WIB

Ditinjau Presiden Jokowi, Hutama Karya Optimis Bendungan Bulango Ulu Rampung 2024

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau proyek Bendungan Bulango Ulu Paket I garapan PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango sebagai rangkaian…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Kamis, 25 April 2024 - 10:12 WIB

Menperin Agus Sodorkan Langkah Strategis Kurangi Emisi Industri di Business Forum Hannover Messe 2024

Sektor industri merupakan salah satu kontributor besar penghasil emisi. Karenanya, kebijakan transisi energi Indonesia dalam mengurangi emisi di sektor industri harus dilaksanakan dengan mengutamakan…