Masyarakat Perlu Panggung Interaksi yang Bertoleransi

INDUSTRY.co.id - Presiden Joko Widodo mengatakan masyarakat membutuhkan panggung interaksi yang bertoleransi.

"Menurut saya, kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi. Yang kita butuhkan adalah panggung toleransi dalam berinteraksi," kata Presiden dalam sambutannya saat acara penyerahan Strategi Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta pada Minggu (9/12/2018)

Menurut Presiden, kontestasi kata tanpa toleransi dapat memicu perang kata yang berpotensi saling menghujat, penebaran ujaran kebencian, hingga fitnah.

Sementara itu, kontestasi ekonomi tanpa toleransi dapat memperlebar ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

"Kontestasi politik tanpa toleransi pun bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan, itu juga hal yang harus dihindari," kata Jokowi.

Dia menambahkan panggung interaksi yang diwarnai toleransi membutuhkan ruang fisik yang inklusif.

Selain itu, ruang ekspresi dan kebebasan mimbar akademik hingga media massa dan media sosial dapat juga menjadi panggung toleransi.

Kepala Negara menegaskan negara harus hadir sebagai fasilitator ruang ekspresi sebagai panggung toleransi.

Namun, ruang ekspresi tidak hanya dibutuhkan secara fisik di luar tubuh, tetapi juga dalam diri dan pikiran masing-masing orang.

"Ekspresi yang diwarnai toleransi yang diekspresikan juga membutuhkan ruang dalam hati dan pikiran kita, membutuhkan ruang dalam niat di semua tindakan kita untuk membuka diri, untuk berbagi, dan untuk mengembangkan diri," kata Jokowi.

Presiden yakin dengan panggung ekspresi yang bertoleransi itu dapat mempercepat Indonesia menjadi negara yang maju.

Pada rangkaian acara Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018, diserahkan naskah Strategi Kebudayaan kepada Presiden Jokowi.

Strategi Kebudayaan adalah kumpulan pokok-pokok pikiran dari seluruh daerah di Indonesia dalam Sidang Pleno Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Strategi Kebudayaan dibuat sesuai amanat pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.