LSI: Elektabilitas Jokowi-Maruf Masih Unggul

Oleh : Herry Barus | Jumat, 07 Desember 2018 - 04:35 WIB

Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin (Foto Dok Industry.co.id)
Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. menyebutkan elektabilitas Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Joko Widodo/Ma'ruf Amin masih unggul daripada pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno dengan selisih di atas 20 persen.

"Elektabilitas Jokowi/Ma'ruf 53,2 persen, sementara Prabowo/Sandi 31,2 persen dengan selisih 22 persen dengan 15,6 persen lainnya tidak menjawab," kata peneliti senior LSI Denny J.A., Rully Akbar, saat merilis hasil survei Pilpres 2019 yang dilakukan pada tanggal 10 s.d. 19 November 2018 di Kantor LSI Denny J.A. di Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018) .

Menurut dia, meskipun masih unggul 22 persen, suara Jokowi/Ma ruf Amin mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, yaitu 4,5 persen, sementara suara Prabowo/Sandiaga mengalami kenaikan 2,6 persen.

Pada hasil survei sebelumnya, yakni Oktober 2018, elektabilitas Jokowi/Ma'ruf 57,7 persen, sementara Prabowo/Sandi 28,6 persen. Dengan selisih suara yang masih 22 persen, menurut dia, bisa dikatakan tidak ada perubahan signifikan dari elektabilitas kedua paslon.

Hal itu terjadi, kata dia, lantaran kedua kubu pasangan calon terlalu sibuk memainkan perang isu, sementara kampanye tentang program visi dan misi masih diabaikan.

"Pembicaraan di media sosial dan media konvensional ternyata dikuasai oleh perang isu yang sensasional saja. Namun, terbukti tidak mengubah secara signifikan elektabilitas keduanya" ujarnya. Oleh karena itu, kata Rully, sudah waktunya kedua belah paslon untuk menyampaikan visi dan misi melalui program-program konkret untuk merebut suara paslon lawan maupun swing-voters.

"Kalau sudah masuk ranah program, masyarakat bisa melihat diferensiasi antara kedua paslon, Jokowi diuntungkan karena masih menjabat sebagai presiden sehingga bisa menunjukkan prestasinya," tuturnya. Survei dilakukan pada tanggal 10 s.d. 19 November 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode wawancara langsung. Margin of error survei ini adalah +/- 2.9 persen. Selain survei, LSI Denny J.A. juga melengkapi survei ini dengan riset kualitatif dengan metode FGD, indepth interview, dan analisis media.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar saat konferensi pers kinerja akhir tahun (Foto: Kemenperin)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:30 WIB

Empat Program Kerja Prioritas Kemenperin

Kementerian Perindustrian siap mengerjakan empat program kerja prioritas 2019 sebagai langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih…

Ilustrasi hujan deras. (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:25 WIB

BMKG Prakirakan Hujan Petir di Jaksel dan Jakbar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan disertai petir di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (16/1/2019) siang hingga…

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:00 WIB

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential

United Overseas Bank Limited (UOB) hari ini mengumumkan telah diperbaruinya perjanjian strategis bancassurance regional dengan Prudential Group untuk 15 tahun. Biaya sebesar SGD1,15 miliar akan…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46 WIB

IHSG Bergerak Menguat Terbatas

Jakarta - Secara teknikal IHSG break out resistance dan upper bollinger bands sehingga terus bergerak menguat menguji FR261.8% dikisaran 6424. Indikator Stochastic bergerak terkonsolidasi pada…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.