OJK Blokir 404 Aplikasi Fintech Ilegal

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 04 Desember 2018 - 16:14 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kembali maraknya modus penipuan berkedok koperasi di Indonesia lantaran masyarakat mudah tergiur untung besar dalam waktu cepat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kembali maraknya modus penipuan berkedok koperasi di Indonesia lantaran masyarakat mudah tergiur untung besar dalam waktu cepat.

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendata sejumlah pelaku industri finansial teknologi di Indonesia, setidaknya ada 73 fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar dan  resmi diakui pemerintah. Dan sebanyak 404 fintech peer to peer lending illegal di Indonesia.

“Sudah ada sekitar 404  aplikasi fintech yang diblokir dan 108 investasi illegal, dan kebanyakan dari investasi illegal seperti money game, MLM, dan Forex,” Ketua Satgas Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing dalam diskusi bertemakan, “Waspada Penipuan Berkedok Koperasi” di Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (4/12/2018)

Ia mengimbau masyarkat berhati-hati menggunakna platform fintech yang ada. Masyarakat kalau mau pinjam, pinjamlah di fintech legal dan terdaftar di OJK. Pinjam sesuai kemampuan Anda membayar jangan melebihi, jadi pinjam sana sini semua beli kebutuhan sehari-hari yang akhirnya defisit dan mandek.

“Kita selalu ada pengaduan masalah teror cara penagihan yang tidak manusiawi dengan bunga yang sangat tinggi. Misalkan kita pinjam Rp 1 juta yang dikasih Rp 800 dengan bunga 1 persen perhari. Adapula yang pinjam sampai 30 Fintech yang tidak bisa terbayar dan diteror dan mandek,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sedang mematangkan peran komite etik untuk memastikan perlindungan data konsumen fintech P2P lending.

Ketua Harian Aftech, Kuseryansyah mengatakan pihaknya terus melakukan advokasi dan pembicaraan dengan seluruh anggota terkait isu-isu perlindungan konsumen dan penanganan komplain konsumen.

"Komite etik ini dalam proses dibuat, namun belum diresmikan. Nantinya komite ini akan menindak pelanggaran etik yang dilakukan pelaku usaha fintech P2P lending," ujarnya.

Kuseryansyah mengakui beberapa konsumen membuat laporan pelanggaran, seperti pesan singkat dari nomor tak dikenal mengatasnamakan fintech P2P lending tertentu. Setelah didata, mayoritas pelanggaran itu dilakukan fintech ilegal.

"Kami berharap semua pelaku usaha fintech P2P lending bergerak cepat dan reaktif ketika menerima sekecil apapun laporan dan masukan dari konsumen," kata Kuseryansyah.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…