OJK Ingatkan Tetap Waspada Pinjam Uang dari Fintech

Oleh : Herry Barus | Selasa, 04 Desember 2018 - 08:33 WIB

Ilustrasi industri Fintech (sindonews.com)
Ilustrasi industri Fintech (sindonews.com)

INDUSTRY.co.id - Kediri- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, meminta warga berhati-hati saat meminjam uang lewat dalam jaringan (daring) "Financial technology" (fintech) dan memastikan lembaga tersebut sudah terdaftar di OJK, sehingga bisa dipastikan aman.

"Pastikan bahwa penyelenggara fintech tersebut telah terdaftar atau berizin di OJK," kata Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo di Kediri, Senin (3/12/2019)

Ia mengatakan OJK mendukung penuh perkembangan industri keuangan digital. Bahkan kini perkembangan industri keuangan digital cukup berkembang pesat.

Dirinya menyebut saat ini, terdapat 73 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (fintech peer to peer lending) yang berizin dan terdaftar di OJK. Jumlah pinjaman yang berhasil disalurkan sampai dengan September 2018 sebesar Rp13,83 triliun dengan rasio pinjaman nonlancar dan macet sebesar 3,27 persen.

OJK, kata dia, juga mengimbau agar masyarakat bijak dan cermat dalam memilih penyelenggara fintech P2P lending, demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Warga harus berhati-hati saat meminjam uang, mengingat saat meminjam uang lewat fintech memanfaatkan teknologi.

Lebih lanjut Slamet mengatakan OJK sebagai regulator juga bisa memberikan sanksi ke perusahaan fintech jika sudah terdaftar atau berizin di OJK. Dengan itu, pengawasan juga lebih mudah.

Untuk saat ini, kata dia, fintech ilegal yang sedang ramai di media akan ditertibkan melalui wadah satgas waspada investasi. Lembaga ini merupakan gabungan beberapa lembaga yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kejaksaan hingga kepolisian.

Bahkan, saat ini sudah bergabung Bank Indonesia, Kementerian Agama, PPATK, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga menegaskan masyarakat dapat mengetahui daftar penyelenggaran fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin melalui di laman OJK.

Sementara itu, selama 2018, Satgas Waspada Investasi telah menemukan 407 penyelenggaran fintech P2P lending tidak berizin, dan kini dua di antaranya sudah memperoleh izin dan terdaftar di OJK.

"Penyelenggara fintech P2P lending yang belum berizin atau terdaftar diharapkan segera melakukan pengajuan pendaftaran dan perizinan kepada OJK dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016," kata dia seperti dilansir Antara.

SWI juga telah beberapa memanggil penyelenggara fintech tak berizin. Hal itu dilakukan untuk menghentikan kegiatan "peer to peer lending", menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang, menyelesaikan kewajiban para pengguna, serta permintaa agar mereka segera mengajukan pendaftaran ke OJK

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…