Honda dan Yamaha Terbukti Melakukan Kartel Harga Motor Skutik

Oleh : Ridwan | Senin, 20 Februari 2017 - 18:25 WIB

Ilustrasi kemacetan di Jabodetabek. (Foto: Ist)
Ilustrasi kemacetan di Jabodetabek. (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini resmi menyatakan PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) terbukti melakukan kartel harga motor skuter matik (Skutik).

AHM dan YIMM terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 pasal 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016.

Majelis Komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi, bersama anggota R. Kurnia Sya'aranie dan Munrokhim Misanam. Yamaha dan Honda dinyatakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang sangat jelas melarang praktik kartel.

KPPU memutuskan hukuman denda kepada AHM sebesar Rp22,5 miliar. Denda ini lebih ringan karena AHM dinilai kooperatif dan sopan selama proses hukum. Sedangkan KPPU memutuskan denda untuk YIMM sebesar Rp25 miliar. Denda ini lebih besar dikarenakan YIMM menyajikan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan kenyataan selama pemeriksaan.

Kuasa hukum Yamaha, Rikrik Rizkiyana, mengaku tidak terima dengan keputusan KPPU. Ia menyesalkan sikap dari KPPU yang dinilai tidak sesuai prosedur saat proses penyidikan. Jauh sebelum putusan hari ini, KPPU memang sudah punya indikasi bahwa kedua produsen sepeda motor itu melakukan kartel.

"Menurut saya, sejak awal baik Ketua KPPU maupun tim investigator telah memperlihatkan indikasi-indikasi yang mendahului proses putusan. Dalam prosesnya kami lihat, ada banyak pelanggaran di lapangan. Ini menjadi bukti bahwa dalam prosesnya, KPPU kerap kali sewenang-wenang," ungkap Rikrik, Senin (20/2/2017)

Sedangkan di tempat yang sama Humas KPPU, Dendy R. Sutrisno menanggapi santai keberatan dari Yamaha dan mempersilakan untuk mengajukan banding apabila keberatan dengan putusan KPPU.

"Ya, itu wajar saja. Kira-kira 60% perusahaan yang dihukum KPPU akan keberatan. Tapi nantinya kan ada pengadilan negeri, kasasi, di situ akan ada putusan finalnya. Tetap ada ruang bagi mereka untuk mengajukan keberatannya" terang Dendy.

Untuk mengajukan keberatan, baik Honda maupun Yamaha diberikan waktu paling lambat 14 hari setelah dibacakannya putusan pada hari ini.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rahmad, M.Pd. Dosen IAIN Palangka Raya

Senin, 16 Juli 2018 - 13:10 WIB

Try Out Menjelang Pemilu 2019

Pilkada serentak telah dilakasanakan dengan baik. Para kandidiat sudah mengetahui hasil akhir versi real count, walau ada beberapa perbedaan hasil di beberapa daerah, ada bebagai indikasi kecurangan…

Ilustrasi industri Fintech (sindonews.com)

Senin, 16 Juli 2018 - 12:19 WIB

Rekeningku.com Listing Tiga Kripto Baru

Rekeningku.com, platform jual beli aset digital crypto berbasis di Jakarta akan me-listing jenis crypto baru secara bersamaan dalam waktu satu bulan ke depan. Tiga crypto tersebut adalah Zcash…

Kopi Ilustrasi

Senin, 16 Juli 2018 - 12:10 WIB

Komunitas Kopi Ajak Petani Ubah Pola Panen

Komunitas Kopi Bengkulu mengajak para petani mengubah pola panen yakni hanya memanen biji kopi yang sudah matang saja atau dikenal dengan petik merah.

Ilustrasi petani (ist)

Senin, 16 Juli 2018 - 12:00 WIB

PT. Sang Hyang Seri Investasi Rp20 miliar Bangun Pabrik Benih Pajala

Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akhir tahun 2018 ini akan memiliki pabrik pengolahan benih tanaman pangan, khususnya padi, jagung dan kedele (pajala) berkapasitas 2.500 ton per tahun.…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Senin, 16 Juli 2018 - 11:48 WIB

Teknologi Padi Hibrida Pacu Produktivitas

Teknologi padi hibrida dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan angka produktivitas yang terbukti berhasil di komoditas jagung dengan program perluasan hibridisasinya,…