Honda dan Yamaha Terbukti Melakukan Kartel Harga Motor Skutik

Oleh : Ridwan | Senin, 20 Februari 2017 - 18:25 WIB

Ilustrasi kemacetan karena sepeda motor. (Foto: Wordpress)
Ilustrasi kemacetan karena sepeda motor. (Foto: Wordpress)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini resmi menyatakan PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) terbukti melakukan kartel harga motor skuter matik (Skutik).

AHM dan YIMM terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 pasal 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016.

Majelis Komisi persidangan yang dipimpin oleh Tresna Priyana Soemardi, bersama anggota R. Kurnia Sya'aranie dan Munrokhim Misanam. Yamaha dan Honda dinyatakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang sangat jelas melarang praktik kartel.

KPPU memutuskan hukuman denda kepada AHM sebesar Rp22,5 miliar. Denda ini lebih ringan karena AHM dinilai kooperatif dan sopan selama proses hukum. Sedangkan KPPU memutuskan denda untuk YIMM sebesar Rp25 miliar. Denda ini lebih besar dikarenakan YIMM menyajikan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan kenyataan selama pemeriksaan.

Kuasa hukum Yamaha, Rikrik Rizkiyana, mengaku tidak terima dengan keputusan KPPU. Ia menyesalkan sikap dari KPPU yang dinilai tidak sesuai prosedur saat proses penyidikan. Jauh sebelum putusan hari ini, KPPU memang sudah punya indikasi bahwa kedua produsen sepeda motor itu melakukan kartel.

"Menurut saya, sejak awal baik Ketua KPPU maupun tim investigator telah memperlihatkan indikasi-indikasi yang mendahului proses putusan. Dalam prosesnya kami lihat, ada banyak pelanggaran di lapangan. Ini menjadi bukti bahwa dalam prosesnya, KPPU kerap kali sewenang-wenang," ungkap Rikrik, Senin (20/2/2017)

Sedangkan di tempat yang sama Humas KPPU, Dendy R. Sutrisno menanggapi santai keberatan dari Yamaha dan mempersilakan untuk mengajukan banding apabila keberatan dengan putusan KPPU.

"Ya, itu wajar saja. Kira-kira 60% perusahaan yang dihukum KPPU akan keberatan. Tapi nantinya kan ada pengadilan negeri, kasasi, di situ akan ada putusan finalnya. Tetap ada ruang bagi mereka untuk mengajukan keberatannya" terang Dendy.

Untuk mengajukan keberatan, baik Honda maupun Yamaha diberikan waktu paling lambat 14 hari setelah dibacakannya putusan pada hari ini.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo

Kamis, 21 September 2017 - 21:00 WIB

Groundbreaking Tol Layang Makassar Dimulai 12 Oktober

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan "groundbreaking" atau peletakan batu pertama pembangunan proyek tol layang Pettarani Makassar sesuai rencana dimulai 12 Oktober…

 Calon Bupati Jaya Pura Nomor 3 Godlief Ohee

Kamis, 21 September 2017 - 20:25 WIB

Pilkada Kabupaten Jayapura, Calon Petahana Mathius Awitauw Didiskualifikasi Bawaslu

Jakarta- Bawaslu RI merekomendasikan pembatalan Mathius Awitauw Sebagai Calon Bupati Jayapura. Hal itu disampaikan Calon Bupati Nomor Urut Nomor 3 Godlief Ohee.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan dan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara berjabat tangan.

Kamis, 21 September 2017 - 20:16 WIB

Telkom dan PT INTI Bersinergi Garap Layanan Internet of Things Devices

Jakarta-PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi kedua BUMN, serta untuk mendukung…

Direktur Wholesale & Internasional Service Telkom Abdus Somad Arief (kedua dari kanan) bersama Staf Khusus Kementerian BUMN bidang Rumah Kreatif BUMN (RKB) Asmawi Syam (tengah).

Kamis, 21 September 2017 - 20:07 WIB

TelkomGroup Latih E-Commerce dan Pemasaran Online UMKM Indonesia Go Global

Jakarta-Dalam rangka mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menembus pasar global di era digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus optimalkan keberadaan…

PT Paramount Land

Kamis, 21 September 2017 - 19:30 WIB

Paramount Land Raih Penghargaan Dot Property Indonesia

Paramount Land meraih 3 penghargaan sekaligus atas komitmennya dalam menciptakan produk-produk properti terbaik dalam ajang Dot Property Indonesia Awards 2017.