Menteri Airlangga: Peningkatan Investasi Dorong Tumbuhnya Populasi Industri

Oleh : Ridwan | Senin, 19 November 2018 - 19:10 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan investasi diantaranya, pemberian fasililas insentif berupa tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah,serta penerapan Online Single Submission (OSS). 

Berbagai kebijakan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan investor serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di dalam negeri. 

Selain kebijakan tersebut, instrumen lain yang digulirkan pemerintah untuk mengatur investasi adalah menetapkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini memuat sektor usaha mana saja yang tertutup sepenuhnya bagi investasi dan sektor usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan populasi industri.

Pada periode tahun 2014-2017, telah tejadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unit usaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha.

Sedangkan, di sektor industri kecil juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha di 2017. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun belakangan ini.

"Oleh karena itu, melalui kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), diperlukan investasi baru agar dapat menghasilkan produk olahan lain yang bernilai tambah tinggi," kata Airlangga di Jakarta, Senin (19/11).

Airlangga menyebutkan, industri pencetakan kain dan industri kain rajutan dikeluarkan dari DNI karena permintaan kain cetak mencapai 236 ribu ton per tahun tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang hanya mampu menyuplai 169 ribu ton per tahun, sehingga impor kain cetak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

“Untuk menekan impor kain cetak tersebut maka industri pencetakan kain perlu untuk didorong peningkatan investasinya. Di samping itu kebutuhan nilai investasi untuk industri pencetakan kain relatif besar mencapai Rp100 miliar yang tidak masuk dalam klasifikasi UMKM," paparnya. 

Guna mendorong peningkatan investasi pada sektor industri tersebut, pemerintah juga memasukan industri pencetakan kain dan industri kain rajut ke dalam industri yang dapat memanfaatkan fasilitas tax allowance. Fasilitas tax allowance ini diberikan kepada industri sedang besar, dengan demikian bidang usaha tersebut diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang.

Dalam revisi DNI ini, pemerintah tetap menjaga sejumlah bidang usaha untuk melindungi pelaku usaha UMKM. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dicadangkan untuk UMKM serta koperasi di antaranya adalah industri tempe, tahu dan makanan dari kedelai, industri gula merah, industri batik tulis, industri bordir, industri pengasapan karet, dan sebagainya. 

“Pemerintah juga telah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kemitraan dengan UMKM serta koperasi, sehingga investasi asing bisa masuk berinvestasi dan memberikan dampak positif dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi," tutur Airlangga. 

Menperin menambahkan, total bidang usaha yang telah dikeluarkan dari DNI mencapai 87 bidang usaha termasuk kebijakan pemerintah sebelumnya lewat Perpres No.44 Tahun 2016.

“Pemerintah berharap, kebijakan relaksasi ini dapat berhasil meningkatkan investasi terlebih jika dipadukan dengan kebijakan dan instrumen fiskal lain seperti tax allowance dan tax holiday," imbuhnya.

Saat ini, terdapat penambahan dua sektor untuk fasilitas tax holiday yaitu industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan serta sektor ekonomi digital. Pemerintah juga memasukan sektor utama komponen komputer dan sektor komponen utama smartphone untuk masuk ke sektor komponen utama peralatan elektronika/telematika yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday. 

“Perluasan pemberian tax holiday dilakukan dengan penambahan jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jumlah KBLI yang ditambahkan mencapai 70 KBLI sehingga total KBLI yang mendapat tax holiday sebanyak 169 KBLI dengan jumlah total sektor sebanyak 18 sektor," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 05:30 WIB

Pertamina Tak Masalah Persaingan Harga Avtur

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perusahaannya tidak mempermasalahkan jika nantinya ada pesaing di bisnis penjualan bahan pesawat terbang (avtur).

Petani jagung

Senin, 18 Februari 2019 - 05:00 WIB

Tambahan Produksi Jagung 3,3 Juta Ton, Tak Perlu Impor

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para petani jagung yang telah memproduksi tambahan pasokan komoditas pangan itu hingga 3,3 juta ton sehingga Indonesia…

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:30 WIB

Dukung Industri Logistik, Pelindo 1 Selesaikan Pengembangan Pelabuhan Sibolga

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 telah merampungkan pengembangan Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:00 WIB

Industri 4.0 Belum Bela Hak Petani Jamin Harga Pangan Terjangkau

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih belum bisa membela hak-hak petani dan menjamin harga pangan yang terjangkau.

Menperin airlangga bersama presiden jokowi di acara roadmap industri 4.0

Minggu, 17 Februari 2019 - 20:26 WIB

Dana Riset Dinilai Belum Khusus untuk Industri 4.0

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono Harso Supangkat mengatakan, dana riset dan pengembangan dari pemerintah belum khusus untuk revolusi industri ke-empat.