Tunggak Miliaran, Tiga Perusahaan Ini Dicabut Izin Frekuensinya

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 19 November 2018 - 09:54 WIB

Link Net First Media. (Foto: IST)
Link Net First Media. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016. Mereka adalah PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux, dan PT Jasnita Telekomindo.

Direktur Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Dwi Handoko mengatakan, pencabutan izin dilakukan lantaran ketiga perusahaan belum menunaikan pembayarannya yang telah jatuh tempo Sabtu (17/11/2018) lalu.

"Karena tanggal jatuh temponya hari Sabtu, maka pencabutan izin akan kita lakukan pada hari kerja, Senin (19/11/2018)," ucap Dwi akhir pekan lalu.

"Sudah ada tiga kali Surat peringatan yang kami kirim, terakhir itu pada 9 November, dan sampai jatuh tempo Sabtu kemarin pukul 23:59 kami juga belum menerima pembayaran," tambah dia.

Sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna memang harus dicabut izin penggunaannya.

Ketiga perusahaan ini sendiri merupakan bagian dari enam perusahaan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009 lalu. Tiap tahunnya masing-masing perusahaan dibebankan biaya penggunaan frekuensi yang paling lambat dibayarkan pada 17 November tiap tahunnya.

Sementara frekuensi 2,3 GHz milik First Media diselenggarakan di Zona 1 yaitu wilayah Sumatera bagian utara, dan Zona 4 di Jabodetabek, dan Banten. Internux di Zona 4 Jabodetabek dan Banten. Serta Jasnita di Zona 12 Sulawesi bagian Utara.

Nah, tagihan sejak 2016 dan 2017 yang belum dibayarkan First Media adalah Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, dan Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

Sementara itu Kepala Bagian Bantuan Hukum SDPPI Kominfo Fauzan Priyadhani menyebutkan, ketiga perusahaan tersebut telah menunggak biaya penggunaan selama tiga tahun, sejak 2016-2018.

"Tagihan tahun 2018, jatuh temponya Sabtu kemarin ya, jadi sekarang tunggakannya untuk tiga tahun, nilai tunggakannya masih harus diperiksa lagi, tapi untuk First Media kurang lebih ada senilai Rp 490 miliar, dan Internux Rp 438 miliar," kata Fauzan.

Asal tahu saja, First Media dan Internux merupakan perusahaan terafiliasi. Pada 2014, First Media mengakuisisi 69,04 persen saham PT Mitra Mandiri Mantap yang merupakan induk Internux. PT Internux sendiri adalah produsen modem Bolt.

Sementara dari Laporan Keuangan First Media Triwulan II/2018 struktur kepemilikan telah berubah menjadi Mitra Mandiri memiliki 75,96 persen saham Internux yang mana Mitra Mandiri dimiliki 99,9 persen oleh First Media.

Sementara itu dalam pernyataan resmi First Media melalui konsultan komunikasinya, Jumat (16/11/2018) menegaskan, perkara frekuensi 2,3 GHz ini tidak akan membuat layanan ke pelanggan terganggu.

Sebab selain memanfaatkan Frekuensi 2,3 GHz, layanan First Media juga mengandalkan kabel serat optik. Penyedia layanan ini sendiri dikelola oleh entitas anak First Media lainnya, PT Link Net Tbk (LINK). Sebagai tambahan, First Media dan Internux sejatinya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Niatnya untuk membatalkan surat-surat Kominfo terkait pencabutan izin frekuensi 2,3 GHZ tersebut.

"Dengan demikian, Gugatan TUN tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan TV Cable & Fixed Broadband Cable Internet First Media yang disediakan oleh Link," tulis First Media.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Skandinavia

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:02 WIB

Lakukan Serah Terima Kunci, Apartemen Skandinavia Sudah Siap Dihuni

Puluhan unit apartemen Skandinavia telah mulai diserah terimakan sejak 11 December 2018. Setiap harinya mulai tanggal tersebut, PT Pancakarya Griyatama selaku pengembang Skandinavia apartemen,…

Taman Krueng Daroy

Sabtu, 15 Desember 2018 - 20:42 WIB

Krueng Daroy Contoh Baik Program Kolaborasi Penataan Kawasan di Banda Aceh

Keberhasilan penataan kawasan yang dilaksanakan secara paralel dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertujuan untuk…

BRIsyariah berpartisipasi di ISEF

Sabtu, 15 Desember 2018 - 20:25 WIB

Festival Ekonomi Syariah Sepakati Bisnis Senilai Rp 6,75 Triliun

Bank Indonesia menyebutkan selama penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Indonesia (Indonesia Sharia Economic Festival/ISEF) pada 11-15 Desember 2018 terjadi kesepakatan bisnis para pelaku…

i Synergy Group Limited platform pemasaran afiliasi asal Malaysia mengucurkan investasi senilai 42 juta dolar Australia untuk mengembangkan afiliasi pemasaran dan business training centrenya di Indonesia

Sabtu, 15 Desember 2018 - 19:32 WIB

Jaring Pelaku E-commerce, i Synergy Luncurkan Bisnis Pemasaran Afiliasi

Semarak dunia digital dan ramainya lini e-commerce pun tersaji di negeri ini. Sebuah era baru yang begitu dinamis sekaligus menantang. Karenanya, i Synergy Group Limited platform pemasaran afiliasi…

Generasi Wonderful Indonesia (GenWI) Tiongkok promosikan 10 Bali Baru (Foto: Kemenpar)

Sabtu, 15 Desember 2018 - 18:05 WIB

Lewat Pagelaran Budaya, GenWI Tiongkok Promosikan 10 Bali Baru

Sebuah terobosan dilakukan Generasi Wonderful Indonesia (GenWI) Tiongkok. Bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) cabang Chongqing dan ranting Chengdu, GenWI Tiongkok…