Menimbang Efek Suramadu Digratiskan

Oleh : Herry Barus | Minggu, 18 November 2018 - 10:19 WIB

Praktisi ekonomi William Henley dari Indosterling Capital (Foto ist)
Praktisi ekonomi William Henley dari Indosterling Capital (Foto ist)

INDUSTRY.co.id - Itik Se Atellor, Ajam Se Ngeremme  

Kata-kata di atas merupakan salah satu pepatah klasik nan ternama asal Madura, Jawa Timur. Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, pepatah itu memiliki arti itik yang bertelur, ayam yang mengerami.

Sedangkan dari sisi makna, penjelasan Anies Rasyid Baswedan seusai dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta sekitar satu tahun lalu, dapat menjadi rujukan. Intinya, seluruh masyarakat harus merasakan manfaat kemerdekaan.

Itik Se Atellor, Ajam Se Ngeremme' sengaja penulis kutip selepas keputusan besar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (27/10/2018). Jokowi memutuskan menggratiskan tarif tol Jembatan Nasional Surabaya Madura (Suramadu) atau mengubah jembatan itu menjadi jalan non-tol.

Melalui siaran pers Istana Kepresidenan yang dikutip pada Minggu (28/10/2018), Presiden Jokowi menginginkan agar perekonomian Madura semakin baik ke depan. Perbaikan ekonomi tentu akan bermuara kepada penurunan tingkat kemiskinan Madura yang masih tergolong tinggi.

"Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura," kata Jokowi yang didampingi antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Sebagaimana biasa, apalagi menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019-2024, keputusan Jokowi menuai pro dan kontra. Ketika dikonfirmasi, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yaitu Erick Thohir meyakinkan langkah Jokowi itu bukanlah sebuah pencitraan, melainkan tugas seorang presiden.

Sementara pihak oposisi pemerintah melalui Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Supratman Andi Agtas menuding keputusan Jokowi berbau politis. Tanggapan netral jusru dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY meminta agar Jokowi menjelaskan secara detail keputusan untuk menggratiskan tarif tol Suramadu. Apalagi, ada sebagian kalangan yang meminta agar tarif tol lain seperti tol Jakarta, Bogor, Ciawi alias Jagorawi juga turut digratiskan.

Terlepas dari polemik yang ada, akankah langkah Jokowi berimplikasi positif kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Madura ke depan?

Jejak bersama

Suramadu bukanlah sekadar jembatan biasa penghubung antara dua pulau. Ia memiliki jejak pemikiran, perencanaan, dan pembangunan dari satu era kepresidenan ke era kepresidenan berikutnya.

Pembangunan Suramadu digagas oleh presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan RI Sukarno. Perencanaan jembatan sepanjang 5.438 meter itu lantas dilanjutkan presiden kedua Soeharto. 

 

Pada 1998, Soeharto dipaksa lengser dari posisi sebagai kepala negara. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia membuat rencana pembangunan Suramadu seolah lenyap.

Selepas Soeharto, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berasal dari Jawa Timur, mencoba meneruskan pembangunan Suramadu. Namun, semua itu urung terwujud karena Gus Dur pun diturunkan dari jabatan RI1.

Titik penting justru hadir pada 2003. Pengganti Gus Dur, yaitu Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan keputusan presiden sebagai pertanda pemerintah fokus terhadap pembangunan Suramadu.

Megawati lantas melaksanakan ground breaking pembangunan Suramadu pada 20 Agustus 2003. Setelah menanti selama kurang lebih enam tahun, jembatan itu akhirnya diresmikan SBY pada 10 Juni 2009 dengan nilai investasi sekitar Rp 4,5 triliun.

Salah seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum ketika itu, Hermanto Dardak, meyakini Suramadu akan memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk Pulau Madura.

Ketika diresmikan, tarif tol Suramadu berada pada kisaran Rp 30.000 (golongan I) hingga Rp 90.000 (golongan V). Namun, keyakinan pemerintah belum terwujud setidaknya dari sisi makroekonomi.

Banyak bukti yang dapat disodorkan. Salah satu yang gamblang adalah pertumbuhan ekonomi empat kabupaten di Pulau Madura. Keempat kabupaten itu, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Bangkalan mencapai 4,43%, Sampang 4,22%, Pamekasan 5,01%, dan Sumenep 4,15%. Dari keempat kabupaten, hanya Pamekasan yang memiliki pertumbuhan setara dengan provinsi Jawa Timur secara kumulatif, yaitu 5,01%.

Sembilan tahun berselang, pertumbuhan ekonomi di empat kabupaten Madura belum dapat melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Sumenep 5,43% pada tahun lalu. Sementara Jawa Timur secara keseluruhan 5,45%.

Selain itu, kondisi tingkat kemiskinan juga memprihatinkan. Rentang tingkat kemiskinan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, berada dalam kisaran 4% sampai 6,7%. Sedangkan di Madura berada dalam rentang 16% hingga 23%.

Investasi

Oleh karena itu, keputusan pemerintahan Jokowi menggratiskan tarif tol Suramadu patut dicermati dari sisi makroekonomi maupun tingkat kemiskinan. Dari seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, maka penulis menilai investasi sebagai komponen penting yang dapat ditingkatkan.

Lembaga Kajian Sosial Demokrasi Bangkalan pada 2015 pernah merilis temuan menarik perihal investasi. Menurut lembaga itu, sesaat setelah Suramadu diresmikan, banyak investor yang hendak menanamkan modal.

Namun, mereka memutuskan untuk menarik diri lantaran praktik negatif para pejabat daerah yang keliru bahkan cenderung koruptif. Belum lagi perebutan antara empat pemerintah kabupaten di Madura terhadap investor yang mau berinvestasi.

Di titik ini, langkah pemerintah menggratiskan tarif tol Suramadu juga harus diikuti dengan perbaikan kapasitas SDM pemerintahan daerah. Sebab, merekalah ujung tombak dari investasi di manapun, termasuk di Madura.

Dalam konteks itu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur dapat memberikan pendampingan, termasuk dari sisi hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi kisah investor yang kabur.

Apalagi, Pulau Madura memiliki potensi yang begitu besar pada sektor pertanian, kelautan, dan pertambangan serta energi. Tembakau, kelapa, hingga garam adalah sebagian dari potensi yang dapat menghasilkan efek positif kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat jika mendapat sentuhan investasi yang tepat pula.

Potensi lain yang tidak kalah penting dan dapat menggerakkan perekonomian berkaitan dengan aspek sosial budaya. Rasa-rasanya, tidak ada yang tidak kenal dengan Karapan Sapi hingga batik Madura. Namun, harus diakui semua itu belum terkelola dengan maksimal.

Penutup

Oleh karena itu, menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Madura, agar kebijakan Jokowi tidak semata-mata bertujuan menaikkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf menjelang pilpres 2019-2024. Tujuan mulia dalam bentuk peningkatan perekonomian diikuti penurunan kemiskinan haruslah nyata.

Jika itu terjadi, tidaklah salah apabila pepatah klasik Madura nan ternama Itik Se Atellor, Ajam Se Ngeremme' kembali kita dengung-dengungkan. Mengapa demikian? Ya, semua karena seluruh masyarakat telah merasakan manfaat kemerdekaan yang sesungguhnya. Paling tidak terlepas dari jerat kemiskinan.

William Henley (Founder IndoSterling Capital)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Penandatanganan Kontrak Subsidi Energi 2024

Selasa, 19 Maret 2024 - 12:40 WIB

Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran. Melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan…

Talk Show ICDX yang bertajuk “Menjelajahi Dinamika Komoditi Syariah: Peluang dan Tantangannya di Indonesia”

Selasa, 19 Maret 2024 - 12:22 WIB

Makin Diminati, ICDX Targetkan Transaksi Komoditi Syariah Mencapai Rp 2,5 Triliun di Tahun 2024

Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Nursalam mengatakan, transaksi Komoditi Syariah di Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan…

Gedung BNI

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:53 WIB

BNI Exporters Forum Bantu UMKM Tembus Pasar Amerika

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI konsisten mendorong UMKM Go Global dan meningkatkan devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:47 WIB

Menko Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Selesai pada Tahun 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 41 Proyek Strategis…

Kemenkeu dan Kejaksaan Agung Bersinergi Tangani Kredit Bermasalah di LPEI

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:36 WIB

Tangani Kredit Bermasalah di LPEI, Kemenkeu Bersinergi Dengan Kejaksaan Agung

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyerahkan dan melaporkan indikasi terjadinya tindak pidana fraud pada pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan…