Ini Dia Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 16 November 2018 - 17:47 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini, Jumat (16/11/2018) kembali mengeluarkan paket kebijakan ke-16. Paket ini meliputi perluasan pemberian tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengaturan mengenai devisa hasil ekspor (DHE) untuk sumber daya alam (SDA).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah sejatinya telah memperluas fasilitas pajak tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Namun, pemerintah memandang fasilitas tax holiday yang ada di PMK tersebut masih kurang gereget, sehingga diputuskan untuk kembali direvisi.

"Kita melihat setelah diskusi ini kayanya kurang deh (PMK Nomor 35). Maka kita mencoba mempelajari kembali bersama Kemenperin," katanya

Darmin menuturkan, pemerintah dalam hal ini sepakat untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas 'libur pajak' tersebut. Adapun perluasannya adalah untuk kelompok besi dan baja serta turunannya, petrokimia dan turunannya, serta kelompok kimia dasar.

"Jadi tax holiday akan difokuskan kesitu dan tax holiday ini akan masuk di OSS. Sehingga tidak lagi memerlukan diskusi. Kalau dia bilang investasinya berapa tinggal datang," imbuh dia.

Selain itu, perluasan juga mencakup kelompok agribisnis dan pengolahan dari hasil pertanian, serta kelompok digital. "Seperti apa ya, misalnya pengolahan kelapa sawit, karet dan sebagainya. Kedua adalah digital, robotik dan lain-lain ini tentu ada minimum jumlahnya, harus industri besar. Itu untuk tax holiday-nya," terang dia.

Kedua, mengenai relaksasi DNI yang dimaksudkan untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanam modal dalam negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi untuk masuk di seluruh bidang usaha.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kemitraan UMKM dan koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik ke tingkat usaha yang lebih besar. Sementara untuk bidang usaha yang sudah dibuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.

"Yang tadinya mungkin dia hanya 30% 20%, 49%, 67% berubah menajdi 100%. Ini ada sekitar 54 bidang," tutur Darmin.

Masih menurut mantan Gubernur BI ini, poin ketiga dalam paket kebijakan ke-16 ini adalah DHE untuk sumber daya alam. Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang hasil SDA seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Adapun insentif perpajakannya berupa tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

Kewajiban untuk memasukkan DHE ini, kata dia, tidak menghalangi keperluan perusahan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban valasnya.

"Jadi sekarang aturannya wajib masuk dan dimasukkan ke dalam sistem keuangna Indonesia. Tidak berarti itu dijual ke BI. Hanya masuk ke sistem keuangan. Sistem keuangan itu dimana? Ya bisa di perbankan.

Selanjutnya dia tetap boleh terbuka untuk menggunakan dana itu. Jadi tidak menghalangi dia mengunakan dana itu untuk mengimpor untuk membayar hutan dan lain-lain," tandasnya

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menko Perekonomian Darmin Nasution buka pameran IndoBuildTech Expo 2019

Kamis, 21 Maret 2019 - 17:52 WIB

Pemerintah Dorong Pembentukan Lembaga Pelatihan Konstruksi

Pemerintah memastikan terus akan meningkatkan kapasitas SDM melalui sertifikasi profesi. Dan tahun ini sebanyak 3.000 orang mendapatkan sertifkasi sebagai ahli jasa konstruksi.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Maret 2019 - 17:09 WIB

Dua Gubernur Kalimantan Usulkan Dana Bagi Hasil Sawit

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengusulkan pengaturan dana bagi hasil (DBH) bagi provinsi penghasil sawit. Aturan baru ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan…

Ilustrasi Pengemudi Gojek (Foto: Serba Gojek)

Kamis, 21 Maret 2019 - 17:01 WIB

Ratusan Mitra GOJEK Semarakkan Festival Olahraga Mitra Makassar

GOJEK, sebagai perusahaan penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi terdepan di Indonesia, memahami bahwa mitra merupakan salah satu bagian penting dalam ekosistem GOJEK. Oleh karena itu,…

Pelepasan Ekspor Marlboro dan L&M ke pasar Duty Free Jepang

Kamis, 21 Maret 2019 - 16:40 WIB

Philip Morris Indonesia Ekspor Perdana Rokok Malboro dan L&M ke Duty Free Jepang

PT Philip Morris Indonesia (PMID) secara resmi melakukan ekspor perdana produk rokok premiumnya, Marlboro dan L&M ke pasar Duty Free Jepang.

Dirjen IKMA Kemenperin Gati Wibawaningsih saat membuka program e-Smart IKM Go Digital di Semarang (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Kamis, 21 Maret 2019 - 15:30 WIB

e-Smart IKM Bawa 3.000 Pengusaha Kecil Menengah Masuk Marketplace Hanya Dalam Waktu 2 Minggu

Program e-Smart yang digagas oleh kementerian perindustrian mampu mendapatkan data 3.000 IKM yang masuk ke dalam marketplace hanya dalam dalam waktu 2 minggu.