INDEF Harap Persoalan Ketimpangan Direspon Capres

Oleh : Herry Barus | Kamis, 08 November 2018 - 07:08 WIB

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berharap persoalan ketimpangan di era otonomi daerah dapat direspons dan dijadikan topik bahasan oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di tahun pemilu.

"Kalau dalam melakukan pembangunan tidak bisa menjawab persoalan ketimpangan, itu artinya kita menjadi negara yang gagal sekalipun mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi," kata Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu (7/11/2018)

Menurut catatan Indef, ketimpangan distribusi pengeluaran (indeks gini) di Indonesia pada era otonomi daerah justru semakin meningkat.

Pada 2004, rasio gini Indonesia berada pada angka 0,32. Data terbaru per Maret 2018 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia berada di angka 0,389.

Enny menilai perlu ada upaya memperbaiki instrumen kunci dalam mengatasi persoalan ketimpangan melalui kebijakan afirmatif menyangkut dana transfer daerah, dana pendidikan, dan dana kesehatan.

Kajian Indef menyebutkan adanya korelasi positif antara dana transfer dan ketimpangan, atau dengan kata lain semakin tinggi dana transfer maka angka indeks gini makin meningkat.

"Besaran dana transfer daerah ditingkatkan, namun terjadi elite capture atau menumbuhkan raja-raja kecil di daerah," ujar Enny.

Sementara dari sisi dana pendidikan, Enny mengatakan impplementasinya belum fokus untuk meningkatkan kualitas SDM, melainkan lebih ke pembangunan infrastruktur sekolah.

"Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi prioritas yang kesekian. Ini persoalannya memang di implementasi program," kata dia kepada awak media.

Di sisi lain, temuan Indef menyebutkan bahwa belanja kesehatan berkorelasi negatif terhadap ketimpangan. Belanja kesehatan dinilai lebih berkualitas dalam menyediakan pelayanan dasar.

Namun, lanjut Enny, persoalan impelementasi tetap menjadi masalah di sektor kebijakan kesehatan seperti misalnya kendala pemenuhan pelayanan kesehatan karena pembayaran BPJS terutang hingga satu tahun.

"Ini persoalan di sisi implementasi, yang harus dibangun adalah sistem dengan koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait, mengingat kebijakan publik tidak pernah parsial," ucap dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Konferensi pers acara Busworld South East Asia 2019 yang bakal digelar di JIExpo pada 20-22 Maret 2019

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:23 WIB

Busworld South East Asia 2019 Siap Menyapa Pecinta Otomotif Indonesia

Bagi Anda pecinta dunia otomotif khususnya pebisnis transportasi karoseri segera hadir pameran otomotif bus, yaitu Busworld South East Asia 2019 yang bakal digelar di JIExpo pada 20-22 Maret…

Menko Luhut Binsar Pandjaitan (doK KemenkoMaritim)

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:00 WIB

Menko Luhut Pandjaitan Dukung Pembangunan Sektor Pariwisata Batam

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung rencana percepatan pembangunan sektor pariwisata dan industri di Bintan, Kepulauan Riau dan menilai pulau tersebut bisa…

Dok Kementerian PUPR

Kamis, 17 Januari 2019 - 09:58 WIB

17.500 Rumah MBR di Kota Padang Rasakan Manfaat Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Indonesia.

 Sutopo Purwo Nugroho, Humas BNPB

Kamis, 17 Januari 2019 - 09:00 WIB

Industri Pariwisata Rentan Terganggu Bencana

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan industri pariwisata sangat rentan terganggu oleh bencana apabila…

Pesawat Citilink / https://www.citilink.co.id

Kamis, 17 Januari 2019 - 08:55 WIB

Maskapai Digital, Maskapai Citilink Luncurkan Wifi Gratis

Maskapai Citilink Indonesia meluncurkan wifi gratis dalam penerbangan (wifi on board) rute Jakarta-Denpasar QG 684.