Harga Gula Tinggi, DPR Akan Panggil Bulog

Oleh : Irvan AF | Rabu, 15 Februari 2017 - 10:39 WIB

Ilustrasi Gula (Antaranews.com)
Ilustrasi Gula (Antaranews.com)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Perum Bulog terkait stabilisasi harga gula yang selama ini belum optimal dalam menekan kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kami akan memanggil Bulog setelah pilkada berlangsung. Salah satu yang akan kami tanya kenapa harga gula di pasaran tidak stabil. Kalau Bulog tidak mampu menstabilisasi harga, tentu harus ditinjau kembali," kata Wakil Ketua Komisi IV Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Selasa.

Ia menilai salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan harga gula adalah akibat adanya penimbunan dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

Untuk itu, menurut dia, solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengawasan stok maupun alur distribusi dari pabrik BUMN serta swasta dan gudang Bulog.

Selain itu, tambah Inas, pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar untuk memastikan terjadinya stabilisasi harga gula dan meningkatkan sebaran gula di pasaran.

"Gula ini ketahanannya tidak seperti minyak, jadi banjiri saja pasarnya oleh pemerintah. Pabrik gula juga tidak pada tempatnya menimbun," kata Politisi Partai Hanura ini.

Anggota Komisi IV Taufiq Abdullah mengatakan Perum Bulog bisa melakukan koordinasi dengan perkebunan tebu agar lebih maksimal dalam menjaga kestabilan harga berbagai bahan pangan pokok seperti gula.

"Bulog seharusnya kerja sama dengan perusahaan tebu untuk melakukan pemetaan ketersediaan tebu, sehingga bisa dibaca secara cermat saat kapan terjadi booming dan kekurangan," ujarnya.

Untuk menjaga agar harga tidak naik terlampau tinggi, Taufiq menambahkan, bisa saja dilakukan impor gula untuk mengamankan cadangan pasokan, asalkan tidak merusak pasar dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Nusantara Sugar Community (NSC) Colosewoko mengatakan salah satu upaya menjaga kestabilan harga gula dengan penetapan harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram sudah merupakan langkah yang baik.

Namun, menurut dia, penetapan harga eceran itu tidak akan efektif jika persoalan tingginya biaya distribusi di berbagai daerah belum teratasi dengan optimal.

Colosewoko juga memastikan apabila masih ada harga gula melebihi harga eceran tersebut, berarti banyak stok gula yang tersimpan di gudang dan belum sepenuhnya tersalurkan ke tingkat konsumen.

"Kalau dari perhitungan kami, sisa stok gula tahun lalu 1,4 juta ton, yang terdiri dari GKP tebu petani 800 ribu ton, dan GKP dari rafinasi 600 ribu ton. Bila stok itu tersalurkan, seharusnya harga yang ditetapkan pemerintah sudah bisa memenuhi," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah berupaya untuk menjaga kestabilan harga gula dengan menetapkan harga eceran tertinggi dan memangkas jalur distribusi dari produsen menuju konsumen.

Pemangkasan juga dilakukan terhadap alur impor gula, karena beberapa pabrik gula telah diizinkan untuk mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih maupun gula konsumsi, guna menekan biaya produksi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gerai Mitra 10. (Foto: Panoramio)

Senin, 16 Juli 2018 - 21:08 WIB

Jadi Pemegang Saham Strategis di CSAP, SCG Percepat Pertumbuhan Mitra 10

Siam Cement Group (SCG), salah satu pemimpin konglomerat bisnis di ASEAN, hari ini, Senin (16/7/2018) mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama denganPT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (Kode…

Tim Wushu Indonesia yang berlagapada ajangKejuaraan Dunia Wushu Junior di Brasilia, Brasilberfoto bersama denganDuta BesarIndonesiauntuk Brasil, TotoRiyanto (Foto: Dok. Kemenperin)

Senin, 16 Juli 2018 - 20:33 WIB

Harumkan Nama Bangsa di Kejuaraan Dunia, Tim Wushu RI Juga Bawa Misi Ekonomi Berkelanjutan

Tim Wushu Indonesia mampu harumkan nama bangsa di ajang Kejuaran Dunia Wushu Junior ke-7 (7th World Junior Wushu Championships) di Brasilia, Brasil yang berlangsung pada tanggal 9-15 Juli 2018.…

PLN Ilustrasi

Senin, 16 Juli 2018 - 20:00 WIB

KPK Geledah Kantor Pusat PLN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap…

Dirut PLN Sofyan Basir beserta manajamen menggelar konferensi pers perihal kasus PLTU Riau 1, Senin (16/7/2018) (Dok: INDUSTRY.co.id)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:42 WIB

Tersandung Hukum, PLN Hentikan Proyek PLTU Riau 1

Manajemen PLN akhirnya memutuskan proyek pembangunan PLTU Riau 1 hingga proses hukum selesai. Dimana PLTU Riau 1 merupakan proyek konsorsium anak usaha PLN yaitu PT Pembangkit Jawa Bali (PJB)…

Sofyan Basir (Foto/Rziki Meirino)

Senin, 16 Juli 2018 - 19:30 WIB

Dirut PLN: Status Saya Adalah Saksi

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan status hukumnya usai rumahnya didatangi KPK adalah masih sebagai saksi.