Perhatikan Kepentingan Konsumen, Presiden Jokowi: Regulasi Internet Harus Hati-hati

Oleh : Ridwan | Kamis, 11 Oktober 2018 - 18:07 WIB

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Seminar Bali Fintech Agenda, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali (Foto: Setkab)
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Seminar Bali Fintech Agenda, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali (Foto: Setkab)

INDUSTRY.co.id - Nusa Dua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penetrasi internet sudah sangat besar selama 25 tahun terakhir. Kapasitas bandwith sudah meningkat pesat, sehingga sekarang istilahnya semua hal jadi viral. 

Namun demikian, Presiden mengingatkan, agar regulasi mengenai internet dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan konsumen.

“Artinya, regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumer menuju ranah internet yang tidak teregulasi, dan mendorong mereka semakin jauh dari regulasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Seminar Bali Fintech Agenda, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10) siang.

Seiring dengan perkembangan fintech dan ekonomi digital yang begitu pesat, Presiden mengakui ingin mengingatkan soal prinsip regulasi yang menjadikan internet begitu pesat pada ekonomi nasional sekitar 20 tahun lalu.

Ia mengutip peraturan tentang internet yang dicetuskan oleh Presiden AS Bill Clinton. Peraturan ini dianggap sangat ramah terhadap internet karena mencegah intervensi pemerintah yang berlebihan.

Selain itu, peraturan telah memberikan  kepercayaan diri para innovator di bidang internet tanpa harus takut apabila eksperimen gagal. Hasilnya adalah inovasi tidak hanya menciptakan kesejahteraan tapi juga landasan modern internet saat ini.

“Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan save harbour,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga melihat apabila regulasi terlalu ketat dan menciptakan sistem yang tertutup, akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjauh dari ekonomi siber. “Kita harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global.” tegasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Elnusa Tbk (Elnusa), (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Februari 2019 - 19:00 WIB

Tahun Buku 2018, Elnusa Pecahkan Rekor Pendapatan Usaha

PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan terkemuka penyedia jasa energi, menutup tahun buku 2018 dengan kinerja yang menggembirakan. Elnusa berhasil mendongkrak kinerja dengan membukukan pendapatan…

Pelabuhan Tanjungbalai Asahan Sumut (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Februari 2019 - 18:00 WIB

Pelindo 1 Rampungkan Modernisasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan melakukan penataan dan pengembangan pelabuhan, salah satunya dengan…

BRI Syariah di Cirebon

Rabu, 20 Februari 2019 - 17:43 WIB

BRI Syariah Bidik Pelaku UKM di Kelas Keuangan Mikro Cirebon

Cirebon - PT Bank BRIsyariah Tbk atau yang lebih dikenal dengan BRIsyariah punya cara tersendiri dalam menggenjot pertumbuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kali ini BRIsyariah…

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Tjahya Widayanti

Rabu, 20 Februari 2019 - 17:39 WIB

Pemerintah Bakal Wajibkan e-commerce Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce akan memprioritaskan produk dalam negeri.

BNI Syariah. (Foto: IST)

Rabu, 20 Februari 2019 - 17:29 WIB

BNI Syariah Jalin Sinergi Dengan UIN Alauddin Makassar

Makassar - BNI Syariah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UIN Alauddin Makassar tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penyediaan…