Menperin Luncurkan Program Link and Match SMK-Industri

Oleh : Herry Barus | Senin, 13 Februari 2017 - 19:53 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Ridwan/INDUSTRY.co.id)
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Ridwan/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Menperin akan meluncurkan program link and match antar SMK dengan industri, sebagai bentuk implementasi dari Permenperin No.3/2017.

Saat ini Kemenperin telah menunjuk sejumlah industri untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap SMK di wilayah sekitar lokasi perusahaannya, yang dikemas dalam program link and match.  

Untuk tahap pertama, puncuran link and match direncanakan akan dilakukan di Jawa Timur pada akhir februari ini, yang melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 261 SMK.

"Dengan asumsi, setiap SMK akan melibatkan 200 siswa, maka jumlah siswa yang siap diserap oleh sektor industri sebanyak 52.200 siswa," ungkap Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto di kantor Kemenperin, Jakarta (13/2/2017).

Jumlah tersebut juga ditambah melalui program Diklat 3 in 1 (pelatihan sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) yang diinisiasi oleh Kemenperin dengan melibatkan sebanyak 4.500 peserta di wilayah Jawa Timur.

Secara kumulatif, diprediksi akan tercipta sebanyak 600.000 calon tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan industri pada tahun 2019.

Sekolah Menengah Kejuruan mengalami kekurangan guru bidang studi produktif yang kini hanya berkisar 22 persen dari jumlah guru yang ada. Padahal, keberadaan guru tersebut sangat penting dalam penguatan keterampilan siswa.

"Dengan konsep pendidikan kejuruan yang menekankan pada penguasaan kemampuan kerja di industri, maka pola pembelajaran harus menjadi 60 persen praktek dan 40 persen teori sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk sektor industri," jelas Menperin.

Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0.

Diharapkan program ini akan memperbaiki keterampilan tenaga kerja di Indonesia sehingga mereka punya daya saing lebih. Kami juga menginginkan mereka diperkenalkan dengan industri 4.0 sehingga ke depannya pekerja kita tidak gagap teknologi.
 
"Kami harapkan, satu industri minimal dapat menggandeng lima SMK. Bahkan, kalau industri bisa bangun politeknik, kami akan beri insentif," tambahnya.

Perusahaan yang mengikuti program ini bisa diuntungkan karena punya pasokan tenaga kerja yang kontinyu. Sedangkan, peserta pemagangan memperoleh keuntungan berupa upah dan biaya transportasi. Diproyeksikan pada tahun keempat, siswa pemagangan sudah bisa memberikan return ke perusahaan dalam proses produksi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Patuna Travel Fair Turut Meriahkan Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 2017

Jumat, 22 September 2017 - 21:27 WIB

Patuna Travel Bertabur Diskon di Ajang Garuda Travel Fair 2017

Jelang akhir tahun saatnya bagi Anda untuk merencanakan liburan, yuk datangi pameran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang berlangsung Jumat, 22 hingga 24 September ini. Ada banyak sekali…

Ketua DPR Setya Novanto (Foto ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:24 WIB

KPK: Tidak Benar Setya Novanto Telah Ditahan

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan tidak benar pihaknya telah menahan Setya Novanto seperti yang disebutkan dalam dalil permohonan praperadilan Ketua DPR…

Kartu E-toll (ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:19 WIB

Masih Gratis Lima Kali Beli Isi Ulang Uang Elektronik Rp200 Ribu

Masyarakat dapat mengisi ulang uang elektronik tanpa dikenakan biaya maksimal Rp200 ribu, ini dapat berlaku pengisian lima kali dalam satu waktu. Ini merupakan cara menghindari pengenaan beban…

Bank Indonesia

Jumat, 22 September 2017 - 21:16 WIB

Jangka Panjang Bank Peroleh Pendapatan e Money

Bank Indonesia (BI) mensinyalir masa depan bank penerbit uang elektronik akan mendapatkan keuntungan berupa fee base income atau pendapatan non bunga.

Ilustrasi e-money. (Foto: Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 21:14 WIB

BI Segera Terbitkan Aturan Lanjutan Biaya Top Up e Money

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lanjutan tentang uang elektronik, terutama terkait on us atau isi ulang dalam satu kanal bank penerbit.