Pemerintah Bidik Lahan BUMN Untuk Hunian MBR

Oleh : Ridwan | Senin, 13 Februari 2017 - 18:00 WIB

Ilustrasi Rusunami Perum Perumnas (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah tengah membidik lahan-lahan milik negara yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijadikan lokasi rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan.

Lahan yang tengah dibidik di antaranya milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), lahan tak produktif milik Perum Perhutani (Persero) dan BUMN perkebunan seperti PT. Perkebunan Nusantara (PTPN).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sudah meminta masukan Kementerian BUMN mengenai lahan-lahan yang tersedia, termasuk milik PT KAI. Lahan PT KAI jadi incaran sebab pemerintah ingin agar hunian vertikal yang dibangun berada dekat dengan stasiun kereta.

"Yang ada dulu kita gunakan, lebih penting dia dekat stasiun kereta api" ucap Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melalui siaran persnya saat menghadiri rapat mengenai perumahan MBR dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Alasan pemerintah menggunakan lahan BUMN sebagai lokasi pembangunan rusun adalah agar harga perumahan untuk MBR di perkotaan terjangkau. Sebab, sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR, harga rumah yang dapat subsidi harga maksimalnya sebesar Rp 141 juta.

"Saat ini pemerintah sedang melakukan pemetaan awal atas lahan seluas empat hektare milik Perum Perumnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat," tambahnya

Sebagian lahan tersebut sudah dibangun rusun, namun masih ada sebagian lainnya yang masih kosong. Lahan yang kosong ini akan dikonsolidasikan untuk dibangun beberapa hunian vertikal baru.

Selain itu, ada juga beberapa bidang tanah di Sayidan, Kotamadya Yogyakarta, yang sedang dalam sengketa. Rencananya, lahan ini juga akan dikonsolidasikan untuk menjadi bank tanah yang nantinya akan dibangun menjadi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Intinya jangan sampai masyarakat berpendapatan kecil hidupnya malah jauh dari kota, tapi sekarang baru kita coba petakan dulu." tutupnya.