Pemerintah Terima Cukai dari Rokok Elektrik sebesar Rp 30 Miliar

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 25 September 2018 - 16:51 WIB

Ilustrasi rokok elektronik. (Foto: IST)
Ilustrasi rokok elektronik. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan negara telah menerima cukai yang berasal dari vape (e-sigaret) sebesar Rp 30 miliar.

"Rp 30 miliar cukai vape, sudah masuk (pendapatan negara)," ungkapnya

Sebetulnya, pungutan cukai vape mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Namun kemudian ada relaksasi hingga akhir bulan ini. Selama periode relaksasi tersebut, penjualan likuid vape tanpa pita cukai masih diperbolehkan.

Tapi, mulai 1 Oktober 2018, cukai ini akan dimulai diberlakukan dan Bea Cukai akan melakukan penindakan lapangan bagi pengusaha yang belum menyesuaikan dengan peraturan cukai vape.

Pemerintah mulai memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada pengusaha cairan rokok elektrik atau likuid vape pada Juli 2018 lalu. Pemberian nomor ini adalah bagian dari pemberlakuan cukai sebesar 57% dari harga jual eceran.

Selain itu, Heru juga mengatakan, ekspor cairan rokok elektrik ini akan dimulai pada bulan depan. Ini sesuai dengan rencana pemerintah yang ingin mendorong ekspor likuid vape.

Saat ditanya mengenai negara tujuan ekspor, Heru belum mau menjelaskan. Namun apabila sesuai rencana, cairan vape akan diekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, Vietnam, dan Dubai.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani jagung

Senin, 18 Februari 2019 - 05:00 WIB

Tambahan Produksi Jagung 3,3 Juta Ton, Tak Perlu Impor

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para petani jagung yang telah memproduksi tambahan pasokan komoditas pangan itu hingga 3,3 juta ton sehingga Indonesia…

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:30 WIB

Dukung Industri Logistik, Pelindo 1 Selesaikan Pengembangan Pelabuhan Sibolga

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 telah merampungkan pengembangan Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:00 WIB

Industri 4.0 Belum Bela Hak Petani Jamin Harga Pangan Terjangkau

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih belum bisa membela hak-hak petani dan menjamin harga pangan yang terjangkau.

Menperin airlangga bersama presiden jokowi di acara roadmap industri 4.0

Minggu, 17 Februari 2019 - 20:26 WIB

Dana Riset Dinilai Belum Khusus untuk Industri 4.0

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono Harso Supangkat mengatakan, dana riset dan pengembangan dari pemerintah belum khusus untuk revolusi industri ke-empat.

Event Dine & Design di HighPoint Center Pondok Indah

Minggu, 17 Februari 2019 - 17:20 WIB

HighPoint Luncurkan Seri Terbaru dari furniture CASE

Membawa tema Furnish Your Dreams, HighPoint memperkenalkan banyak koleksi terbaru dari seri furniture CASE diantaranya yaitu seri American Classic melalui event Dine & Design di HighPoint Center…