Dampak Peredaran Rokok Ilegal, Negara Dirugikan Rp 1 Triliun Pertahun

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 21 September 2018 - 19:59 WIB

Ilustrasi Rokok Ilegal ((Ist)
Ilustrasi Rokok Ilegal ((Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Peredaran rokok ilegal (tanpa cukai) di Tanah Air ternyata masih cukup besar. Berdasar temuan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui survei cukai rokok ilegal sepanjang tahun 2018, ditemukan ada sebanyak 7,04 persen dari 100 bungkus rokok yang dijual di warung-warung terbukti melakukan pelanggaran ketentuan cukai oleh Kementerian Keuangan.

"Nilai pelanggaran industri yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dalam setahun berkisar antara Rp 909 miliar hingga Rp 980 miliar," kata peneliti UGM, Arti Adji dalam paparannya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Survei Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis UGM mencatat mayoritas pelanggaran terjadi pada rokok polos alias rokok yang sama sekali tidak ditempeli pita cukai yaitu mencapai 52,6 persen. Selanjutnya yaitu rokok palsu atau rokok tiruan pabrik tapi dipasangi pita cukai asli sebesar 15 persen. Kemudian yaitu pelanggaran berupa salah peruntukan atau pengunaan pita cukai pabrik lain untuk jenis rokok yang berbeda yaitu mencapai 14,9 persen.

Penelitian ini sendiri dilakukan di 29 provinsi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 426 kabupaten/kota dan 70.198 desa. Arti mengatakan survei ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel rokok dari tiap daerah secara acak untuk kemudian dicek pita cukai masing-masingnya. Ada beberapa alasan dilakukannya survei, salah satunya karena cukai rokok merupakan sumber pendapatan negara yang mencapai 95 persen dari total penerimaan.

Penelitian sebenarnya sudah dilakukan sejak 2010 dan menunjukkan hasil yang beragam. Pada survei pertama tahun 2010, 6,1 dari 100 bungkus rokok (6,1 persen) di warung tenyata ilegal dan melanggar. Dalam waktu enam tahun saja hingga 2016, jumlah menjadi dua kali lipat mencapai 12,1 persen. Lalu barulah pada 2017 dan 2018 menurun, masing-masing 10,9 persen dan 7,04 persen).

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan timnya akan terus menindak produsen rokok dengan cukai ilegal ini. Apalagi, banyak produsen kini mencari cara mengakalinya, mulai dari mendirikan pabrikan kecil hingga berproduksi tengah malam. "Kalau kami berantas yang ilegal ini, harga rokok pasti naik, ini jadi kondisinya yang lebih baik juga dari aspek kesehatan," ujarnya.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran, menyampaikan bahwa para produsen rokok legal memang dirugikan dengan adanya peredaran rokok tanpa cukai rokok. Karena tanpa cukai, rokok ilegal bisa dijual lebih murah dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat. "Modusnya, saat pasar ramai, di situlah yang ilegal banyak muncul," ujarnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Elnusa Tbk (Elnusa), (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Februari 2019 - 19:00 WIB

Tahun Buku 2018, Elnusa Pecahkan Rekor Pendapatan Usaha

PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan terkemuka penyedia jasa energi, menutup tahun buku 2018 dengan kinerja yang menggembirakan. Elnusa berhasil mendongkrak kinerja dengan membukukan pendapatan…

Pelabuhan Tanjungbalai Asahan Sumut (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Februari 2019 - 18:00 WIB

Pelindo 1 Rampungkan Modernisasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan melakukan penataan dan pengembangan pelabuhan, salah satunya dengan…

BRI Syariah di Cirebon

Rabu, 20 Februari 2019 - 17:43 WIB

BRI Syariah Bidik Pelaku UKM di Kelas Keuangan Mikro Cirebon

Cirebon - PT Bank BRIsyariah Tbk atau yang lebih dikenal dengan BRIsyariah punya cara tersendiri dalam menggenjot pertumbuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kali ini BRIsyariah…

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Tjahya Widayanti

Rabu, 20 Februari 2019 - 17:39 WIB

Pemerintah Bakal Wajibkan e-commerce Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce akan memprioritaskan produk dalam negeri.

BNI Syariah. (Foto: IST)

Rabu, 20 Februari 2019 - 17:29 WIB

BNI Syariah Jalin Sinergi Dengan UIN Alauddin Makassar

Makassar - BNI Syariah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UIN Alauddin Makassar tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penyediaan…