Polemik Impor Beras, Siapa Layak Dievaluasi ?

Oleh : Hariyanto | Jumat, 21 September 2018 - 19:20 WIB

Beras Impor (Foto Dok Industry.co.id)
Beras Impor (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Hawa panas Pemilu Presiden pada tahun politik 2019 sudah terasa. Hembusannya seperti menemukan momentum saat terjadi polemik impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. 

Seteru sengit para pembantu Presiden Jokowi ini melebar menjadi ajang saling mendorong untuk mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Kerja. Yang paling anyar datang dari Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. 

Unsur pimpinan salah satu Partai koalisi Jokowi - Ma’ruf pada pilpres mendatang ini, tak sependapat jika polemik impor beras menyudutkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. 

"Tidak setuju karena persoalan bukan di Mendag tapi di Mentan. Jadi akar masalahnya di Mentan," kata Inas, Jumat (21/9/2018).
Menurutnya Menteri Pertanian (Mentan) gagal memenuhi target panen, padahal sudah menghabisnya anggaran cukup besar. 

Pernyataan Inas berbeda dengan temuan Mentan dan Dirut Bulog Budi Waseso saat melakukan pengecekan ketersediaan beras di dua pasar induk Ibukota, Pasar Induk Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jumat (14/9/2018) pekan lalu. 

Ketika itu Buwas menjelaskan mengapa hanya sedikit beras Operasi Pasar (OP) Bulog yang terserap. Sebabnya stok beras di pasar masih banyak. Dari tugas OP yang diterima Bullog sebanyak 15 ribu ton per hari, hanya 2000-3000 ton saja yang terserap setiap harinya. 

Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo yang juga ada di lokasi mengemukakan, ini terjadi karena pasokan beras dari daerah masih relatif stabil. Pedagang belum menjual beras Bulog.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, stabilitas pasokan beras di musim kemarau terjadi karena langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) menjelang musim kering. 

Mengenai anggaran, Pengamat kebijakan publik Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP menilai, Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini telah optimal dalam mengelola anggaran. Ia memberi contoh beberapa komoditas pertanian mampu mewujudkan keberhasilan panen sehingga mendukung ekspor untuk menambah pendapatan negara. Indikator lainnya bisa dievaluasi dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai bentuk kesejahteraan. 

"Lihat saja data yang dirilis BPS terakhir. Lalu menurunnya juga angka penduduk miskin di desa yang mayoritas adalah petani pekerjaannya," jelas Fahmi. 

Anggaran Kementan pada 2018 yang mencapai Rp23,82 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk program Kementan, seperti target peningkatan produksi, penurunan angka kemiskan pedesaan, capaian ekspor dan lainnya.

Sebaliknya, ekonomi Indonesia kini terbebani dengan kebijakan impor. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri sempat menyebut, Indonesia banyak kebobolan karena kebijakan impor yang dimudahkan Menteri Perdagangan. 

"Tadinya ada rekomendasi, sekarang tidak ada. Jadi seperti air bah sekarang (impornya)," ucap Faisal di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Kebobolan yang dimaksud Faisal adalah derasnya impor yang membuat kinerja neraca perdagangan defisit. Defisit neraca perdagangan berpengaruh pada neraca pembayaran yang pada akhirnya mempengaruhi nilai tukar rupiah. 

Saling tunjuk hidung untuk mengevalusi Menteri ini bermula dari desakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ekonom Rizal Ramli, agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantaran isu impor. Rizal menyebut sudah saatnya Enggar dicopot dari jabatannya terkait dengan kebijakan impor beras.

Sebagai informasi pada April lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sembilan (9) kesalahan soal impor pangan di Kemendag. Temuan itu tercatat dapal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan tahun anggaran 2015 – Semester I 2017. 

Tujuan dari pemeriksaan ialah menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan berupa gula, beras, sapi, dan daging sapi, kedelai serta garam. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Talk Show bertajuk Mempererat Ikatan Ibu dan Anak dengan MetodeRead-Aloud yang diselenggarakan Lotte Choco Pie (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 19:30 WIB

Sambut Hari Ibu, Lotte Choco Pie Ajak Para Ibu Tingkatkan Kualitas Mendidik Sang Buah Hati

Menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2018, Lotte Choco Pie mengajak para ibu Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dalam hal mendidik sang buah hati.

PT. Indodev Niaga Internet meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi HR mobile SunFish Go.

Rabu, 12 Desember 2018 - 19:05 WIB

GreatDay, Aplikasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia

PT. Indodev Niaga Internet meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi HR mobile SunFish Go. Dengan perubahan brand ini, telah didirikan PT. People Intelligence Indonesia ("P11"),…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pada acara Penganugerahan Industri Hijau (Foto: Kemenperin)

Rabu, 12 Desember 2018 - 18:10 WIB

143 Perusahaan Raih Penghargaan Industri Hijau dari Kemenperin

Menperin Airlangga Hartarto menyerahkan Penghargaan Industri Hijau Tahun 2018 kepada 143 perusahaan yang terdiri dari 87 perusahaan mendapat level 5 dan 56 perusahaan dengan level 4.

Menteri Airlangga resmikan Real CoId-Pressed Facility PT Sewu Segar Primatama (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 17:13 WIB

Menperin: Target Roadmap 4.0 di Sektor Mamin Adalah Indonesia Jadi Pemain Utama Industri Mamin Dunia

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0.

Kementerian PUPR Terima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial dari Badan Informasi Geospasial

Rabu, 12 Desember 2018 - 16:37 WIB

Kementerian PUPR Terima Medali Emas Simpul Jaringan Geospasial dari Badan Informasi Geospasial

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan Bhumandala Kanaka Tahun 2018 atau Medali Emas untuk Kategori Simpul Jaringan Geospasial Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga…