Lagi, Kemenperin Gondol Penghargaan Opini WTP Lima Tahun Berturut-Turut

Oleh : Ridwan | Kamis, 20 September 2018 - 15:45 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga hartarto saat menerima pelakat penghargaan opini WTP yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok. Kemenperin)
Menteri Perindustrian Airlangga hartarto saat menerima pelakat penghargaan opini WTP yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok. Kemenperin)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dinilai mampu konsisten mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2013-2017.

Dengan diraihnya penghargaan di tahun ini, Kemenperin telah mendapatkan sepuluh kali opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2008.

Alhamdulillah, kami mengucapkan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas pemberian penghargaan ini. Semoga pengelolaan keuangan yang sehat di Kemenperin dapat membantu Indonesia menjadi lebih kuat," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018. Sebelumnya, di tahun 2017, Kemenperin meraih penghargaan tersebut untuk periode 2012-2016. Jadi, pada tahun ini, kali kedua Kemenperin mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan pemerintah berupa plakat ini, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menperin Airlangga.

Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2017, jumlah kementerian atau lembaga (K/L) yang berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 79 K/L, naik dibanding tahun sebelumnya 73 K/L.

Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Menperin menyampaikan, dalam pelaksanaan program-program prioritas Kemenperin, pihaknya telah berkomitmen untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini didukung dengan peran para aparatur yang berkualitas, sistem manajemen keuangan yang lebih baik, dan quality assurance (penjaminan mutu) yang dilakukan pengawas internal.

"Jadi, dalam pemberian laporan keuangan dapat dilakukan secara tertib dan tepat waktu sekaligus menghasilkan output yang maksimal," jelasnya.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria.

Keempat syarat itu adalah kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sehat, lanjut Airlangga, Kemenperin memiliki berbagai strategi. Jurus jitu itu meliputi penguatan regulasi, seperti menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian.

Kemudian, mengeluarkan instruksi menteri tentang rencana aksi perbaikan opini laporan keuangan serta menyusun berbagai petunjuk teknis dan pedoman terkait pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan," sebutnya.

Strategi lainnya, yakni membangun sistem untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sehat seperti e-Budgeting, e-Monitoring, e-Reporting, e-PNBP, dan e-BMN.

"Selain itu, kami melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan SDM yang dilaksanakan oleh Kemenperin maupun mengikutsertakan dalam diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Menurut Airlangga, peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga berperan penting dalam menjaga tata kelola anggaran melalui perubahan paradigma pengawasan dari watchdog menjadi konsultan, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, serta penjaminan mutu melalui pengkajian oleh APIP.

"Terakhir adalah pelaksanaan manajemen aset yang optimal," ujarnya.

Hingga 1 September 2018, penyerapan anggaran Kemenperin mencapai Rp1,27 triliun atau 44,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,84 triliun. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut, Kemenperin melakukan realokasi anggaran Rp53,9 miliar.

Sementara itu, postur anggaran Kemenperin pada tahun 2019 akan lebih diprioritisaskan pada program pengembangan SDM sesuai kebijakan pemerintah saat ini.

"Kegiatan yang nanti dilakukan, antara lain program pendidikan vokasi untuk menghasilkan 1 juta SDM kompeten dalam mendukung implementasi industri 4.0," tegasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sales Director Maxima Global Solusindo Anthony Hermansjah (kedua dari kanan) saat peluncuran 3 seri produk CCTV Uniview, Jakarta, Kamis (13/12/2018)

Kamis, 13 Desember 2018 - 22:51 WIB

Penuhi Kebutuhan Industri, Uniview Luncurkan 3 Seri Produk CCTV

Jakarta Bertempatan di The Pallas SCBD Jakarta, Maxima Global Solusindo sebagai National Distributor untuk merek ternama dan terdepan untuk perangkat kamera cctv (video surveillance) di pasar…

B Ramanathan (Ram)

Kamis, 13 Desember 2018 - 22:15 WIB

B Ramanathan Resmi Jadi Chief Executive Ogilvy di Indonesia

Ogilvy mengumumkan penunjukan B Ramanathan (Ram) sebagai Chief Executive di Indonesia, Ram memiliki posisi ganda yang sebelumnya sebagai CEO dari Bates CHI & Partners Indonesia.

Botany Restaurant Holiday Inn Jakarta Kemayoran

Kamis, 13 Desember 2018 - 21:20 WIB

Menanti Moment Pertama di 2019 Bertema Viva Las Vegas di Holiday Inn Jakarta Kemayoran

Holiday Inn Jakarta Kemayoran menghadirkan keseruan suasana bersantap dihangatnya malam Natal dengan jajaran menu makan malam tradisional.

Artis sekaligus calon anggota legislatif DPR RI dari Fraksi PAN, Mandala Abadi mengajukan eksepsi atau nota pembelaan atas dakwaan dugaan pelanggaran kampanye ke PN Jakpus, Rabu (12/12/2018)

Kamis, 13 Desember 2018 - 20:41 WIB

Didakwa Langgar UU Kampanye, Ini Penjelasan Mandala di Persidangan

Calon anggota legislatif DPR RI, Mandala Abadi Shoji menjalani pemeriksaan hari kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan bersama rekan…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Dok. Kemenperin)

Kamis, 13 Desember 2018 - 19:30 WIB

Punya Potensi Ekonomi Capai USD 150 Miliar, Menperin Minta Pelaku IKM Manfaatkan Industri Digital

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan industri digital memiliki potensi ekonomi sebesar USD 150 miliar, jika potensi ini bisa dimanfaatkan sscara maksimal oleh pelaku ekonomi.