Sejumlah Kendala Penerapan Biodesel B20

Oleh : Herry Barus | Jumat, 14 September 2018 - 18:00 WIB

Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)
Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah memetakan berbagai kendala dalam penerapan Biodiesel B20 yang mulai wajib digunakan pada 1 September 2018, salah satunya yakni distribusi ke pulau tertentu.

"Kita lihat apa sih kendalanya, salah satunya adalah harus mengangkut ke pulau tertentu, kan harus pakai kapal. Nah, pengadaan kapalnya sendiri tidak bisa satu-dua hari kan, ada yang sampai 14 hari," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (13/9/2018)

Djoko menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Selain itu, lanjut Djoko, pengiriman B20 oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang memasok FAME (fatty acid methyl esters) yang bersumber dari CPO (crude palm oil) ke Terminal Bahan Bakar Minyak dilakukan berdasarkan jadwal tertentu.

"Makanya kita minta jadwalnya. Besok itu harus dilaporkan ke Menko Perekonomian. Nanti bisa dilihat di jadwal itu, apakah ada keterlambatan atau bagaimana sehingga pengirimannya terganggu," ungkap Djoko.

Hal lain yakni, di Berau, teknis mencampurkan solar dengan FAME masih dilakukan dengan manual, yakni truk berisi solar akan dikeluarkan isinya sebanyak 20 persen untuk kemudian diisi FAME agar tercampur dan menjadi Biodiesel B20.

Kemudian, Djoko juga akan mengidentifikasi depo yang belum melakukan penjualan B20 di seluruh Indonesia dan meminta penjelasan secara resmi untuk dilaporkan ke Kemenko Perekonomian.

"Alasan itu harus dilaporkan secara resmi. Kita cek juga kecapa belum jualan, besok semua harus dilaporkan," tukas Djoko.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan toleransi apabila alasan dan laporan tersebut terbukti adanya.

Namun, apabila alasan yang disampaikan tidak terbukti, maka pemerintah tak segan untuk menjatuhkan sanksi.

"Kita beri toleransi kalau memang itu terbukti. Kalau tidak terbukti, itu akan kita beri sanksi. Jadi, nanti ada tim di bawah Kemenko Perekonomian yang menentukan itu dikenakan sanksi atau tidak," pungkasnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 November 2018 - 16:55 WIB

Pelindo 1 Butuh Rp4 Triliun Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

PT Pelindo 1 membutuhkan Rp4 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Triwulan II 2019.

Indosat Ooredoo (Foto : dok Industry.co.id)

Senin, 19 November 2018 - 16:48 WIB

Kembangkan 4G di Indonesia Timur, Inddosat Andalkan Palapa Ring

Operator seluler Indosat akan mengandalkan proyek Palapa Ring yang dibangun pemerintah untuk pengembangan jaringan 4G operator tersebut di wilayah Papua dan Indonesia timur.

Kimia Farma Peduli, Mengalirkan Air Bersih untuk Kesehatan Masyarakat

Senin, 19 November 2018 - 16:43 WIB

Kimia Farma Peduli, Mengalirkan Air Bersih untuk Kesehatan Masyarakat

Beberapa wilayah Gunungkidul termasuk dalam daerah rawan kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih. Penyebab utama adalah faktor musim yang mengakibatkan kekeringan cukup parah. Hal ini juga…

Direktur PT Jababeka, Tbk Sutedja Sidarta Darmono

Senin, 19 November 2018 - 14:45 WIB

Sutedja Sidarta Darmono Jadi Motor Transformasi Jababeka Ciptakan Kota Mandiri Berbasis Industri 4.0

Sutedja Sidarta Darmono, Direktur Jababeka Tbk yang merupakan sang anak pendiri Kawasan Industri seluas lebih dari 5.000 hektare (Ha) ini yang menjadi motor transformasi Jababeka dari pengembang…

Banun Harpini Kepala Balai Karantina Kementan

Senin, 19 November 2018 - 13:26 WIB

Masuki Era Industri 4.0, Kementan Kembangkan Layanan Digital Karantina

INDUSTRY.co.id -

Bogor Seiring peningkatan arus lalu lintas produk pertanian, karantina sebagai otoritas yang menjamin kelestarian dan kesehatan sumber daya hayati,…