LPDB Optimis Bisa Capai Target Penyaluran Dana Bergulir Rp 1,2 T

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 14 September 2018 - 17:00 WIB

Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo (Dok: Industry.co.id)
Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo (Dok: Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan pada akhir bulan ini akan menggelontorkan dana bergulir bagi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM).

Penyaluran dana dilakukan melalui mitra kerja Jamkrindo dan Jamkrida serta enam lembaga financial technology ( fintech) yang sudah bekerja sama dengan LPDB-KUMKM.

“Akhir bulan ini akan ada penyaluran dana dalam jumlah besar," kata Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo, pada sosialisasi dan bimbingan teknis program inklusif LPDB-KUMKM, di Surabaya.

Menurut Braman Setyo, penyaluran ini akan dilakukan secara besar-besaran setelah pihaknya melakukan moratorium penyaluran dana bergulir selama lebih dari setengah tahun.

"Kami sengaja melakukan moratorium penyaluran dana untuk memverifikasi data yang ada, sekalian mengikuti Permenkop Nomor 8 tahun 2018 yang mempermudah akses permodalan ke LPDB-KUMKM," kata Braman.

Ia menambahkan, moratorium penyaluran dana dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran sekaligus membenahi semua aspeknya.

“Terus terang kita trauma dengan masalah hukum yang muncul, karena itu kita sangat berhati-hati," katanya.

Dampak yang diambil dari moratorium itu, lanjutnya, memang angka penyaluran menjadi kecil. Tetapi itu bisa ditutup dengan pola baru yang lebih profesional. Termasuk dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

Braman menambahkan, pada minggu-minggu ini Jamkrindo dan Jamkrida sudah memiliki data koperasi dan UKM yang sudah diverifikasi dan layak menerima dana bergulir.

Selain itu, tambahnya, enam lembaga fintech juga sudah siap menyalurkan dana bergulir masing-masing maksimal Rp 1 miliar.

Optimisme penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun hingga akhir tahun ini, menurut Braman Setyo, juga karena adanya Permen Koperasi dan UKM No 8/2018.

Dalam peraturan itu, setidaknya ada tiga persyaratan yang ditiadakan atau dihilangkan bagi koperasi yang akan mengajukan pinjaman. Yaitu, keharusan memiliki nomor induk koperasi (NIK), sertifikat kompetensi bagi manajer koperasi, dan penilaian kesehatan.

"Ketiga syarat itu sangat memberatkan, tapi kalau koperasi bisa menunjukkan ketiga itu atau memiliki, akan menjadi poin yang mempermudah disetujuinya pinjaman yang diajukan," kata Braman.

LPDB-KUMKM mensyaratkan ada 11 dokumen yang harus dilampirkan dalam setiap pengajuan pinjaman. Di antaranya: daftar kebutuhan, akta pendirian koperasi, laporan rapat anggota tahunan (RAT), laporan keuangan, surat izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan bukti status kantor.

"Kami optimis, target penyaluran dana akan tercapai," kata Braman menegaskan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

Minggu, 18 November 2018 - 12:18 WIB

Selaras Pemikiran Rizal Ramli, Pemerintah dan Bank Indonesia Wajibkan Eksportir Bawa Pulang Devisa

Rencana Bank Indonesia (BI) dalam menerbitkan aturan baru yang mewajibkan eksportir membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019 selaras dengan ide dan gagasan ekonom…

Peneliti berprestasi ke Taiwan

Minggu, 18 November 2018 - 11:15 WIB

Kementerian Pertanian Berangkatkan Peneliti Berprestasi ke Taiwan

INDUSTRY.co.id -

Taiwan Kementerian Pertanian memberangkatkan Peneliti Berprestasi untuk mempelajari inovasi teknologi pertanian modern khususnya bidang Hortikultura…

Petani Padi (Ilustrasi)

Minggu, 18 November 2018 - 10:46 WIB

Agroekologi Bisa Jadi Solusi Pertanian Masa Depan

Agroekologi sesungguhnya memiliki kemampuan menghasilkan produksi pertanian lebih tinggi dibanding pola pertanian konvensional. Sayangnya, agroekologi masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:34 WIB

KTT APEC akan Bahas Konektivitas Untuk Pertumbuhan Inklusif

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2018 hari kedua, Minggu (18/11/2018) di Port Moresby, Papua Nugini, antara lain akan membahas konektivitas untuk pertumbuhan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:29 WIB

Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Dewan Bisnis APEC

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018).