Sumbar Butuh Kapal Cepat Awasi Pulau Terluar

Oleh : Herry Barus | Jumat, 14 September 2018 - 14:45 WIB

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Padang- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar dari potensi terjadinya aktifitas ilegal.

"Sumbar berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas wilayah laut 186.580 kilometer persegi. Butuh kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Kamis (13/8/2018)

Saat ini Sumbar memiliki dua kapal pengawas, salah satunya yang terbaru adalah Tenggiri, yang dimanfaatkan untuk mengawasi laut, tetapi kecepatannya masih tergolong lambat, sekitar 10 knot.

Kapal itu sulit merespon laporan yang masuk karena tidak bisa sampai di tempat kejadian dengan cepat.

Beberapa kali laporan kapal yang kandas, kapal pengawas Sumbar tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan.

"Kebutuhan kita kapal dengan kecepatan di atas 25 knot agar pengawasan bisa lebih baik," katanya.

Kapal dengan kecepatan itu bisa memangkas waktu tempuh Padang-Mentawai lewat jalur laut yang biasanya 8-12 jam menjadi sekitar 3 jam.

Kapal itu juga bisa segera merespon jika ada laporan penangkapan ikan ilegal atau upaya penyeludupan barang-barang terlarang.

"Kapal ini nanti akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI," kata Nasrul.

Sementara Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Alber Krisdiarto menyebutkan provinsi itu punya tiga pulau kecil sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pulau itu masing-masing Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara dan Pulau Niau.

"Pengawasan terhadap pulau ini sulit jika tidak punya kapal cepat," ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan rencana pengadaan kapal itu sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Anggarannya sekitar Rp15 miliar. APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu. Karenanya butuh bantuan dari pusat melalui APBN," katanya.

Sumbar memiliki garis pantai yang cukup panjang, mencapai 2.312, 71 kilometer

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mensos Agus Gumiwang (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 26 September 2018 - 15:30 WIB

Mensos Targetkan Februari 2019 Tuntaskan Transformasi Rastra

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pada awal Februari 2019 menuntaskan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Citibank N.A., Indonesia: Bank Kustodian Pertama yang Mengoperasikan Layanan Account Operator di Indonesia

Rabu, 26 September 2018 - 15:00 WIB

Citibank N.A., Indonesia: Bank Kustodian Pertama yang Mengoperasikan Layanan Account Operator di Indonesia

Sejak tanggal 20 Agustus 2018, Citibank N.A., Indonesia (Citibank) secara resmi menjadi bank kustodian pertama di Indonesia yang mengoperasikan layanan Account Operator bagi para pialang lokal,…

Ilustrasi Pameran KriyaNusa

Rabu, 26 September 2018 - 14:55 WIB

Resmi Dibuka, Pameran Kerajinan KriyaNusa Dongkrak Industri Kreatif Indonesia

Dewan Kerajinan Nasional menggelar pameran kerajinan KriyaNusa 2018 dalam rangka memperingati HUT yang ke-38, dengan mengangkat tema Tingkatkan Sinergitas dan Kreativitas Wirausaha Milenial.

Federal International Finance (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 26 September 2018 - 14:55 WIB

BEI Dorong Investor Ritel Masuk ke Obligasi

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong investor ritel masuk ke dalam instrumen surat utang (obligasi) korporasi dengan menurunkan denominasi hingga Rp1 juta.

Emilia Nova atlet putri lari gawang 100 meter (Foto Jawapos)

Rabu, 26 September 2018 - 14:51 WIB

Dapat Bonus Rp 1 Miliar, Ini Tips Bahana TCW Untuk Atur Kocek

Masih terasa hingar bingar kemenangan para atlit Indonesia dalam ajang Asian Games 2018. Sebagai apresiasi, Pemerintah pun memberikan penghargaan kepada para juara dan pelatih nasional berupa…