Sumbar Butuh Kapal Cepat Awasi Pulau Terluar

Oleh : Herry Barus | Jumat, 14 September 2018 - 14:45 WIB

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Padang- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar dari potensi terjadinya aktifitas ilegal.

"Sumbar berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas wilayah laut 186.580 kilometer persegi. Butuh kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Kamis (13/8/2018)

Saat ini Sumbar memiliki dua kapal pengawas, salah satunya yang terbaru adalah Tenggiri, yang dimanfaatkan untuk mengawasi laut, tetapi kecepatannya masih tergolong lambat, sekitar 10 knot.

Kapal itu sulit merespon laporan yang masuk karena tidak bisa sampai di tempat kejadian dengan cepat.

Beberapa kali laporan kapal yang kandas, kapal pengawas Sumbar tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan.

"Kebutuhan kita kapal dengan kecepatan di atas 25 knot agar pengawasan bisa lebih baik," katanya.

Kapal dengan kecepatan itu bisa memangkas waktu tempuh Padang-Mentawai lewat jalur laut yang biasanya 8-12 jam menjadi sekitar 3 jam.

Kapal itu juga bisa segera merespon jika ada laporan penangkapan ikan ilegal atau upaya penyeludupan barang-barang terlarang.

"Kapal ini nanti akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI," kata Nasrul.

Sementara Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Alber Krisdiarto menyebutkan provinsi itu punya tiga pulau kecil sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pulau itu masing-masing Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara dan Pulau Niau.

"Pengawasan terhadap pulau ini sulit jika tidak punya kapal cepat," ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan rencana pengadaan kapal itu sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Anggarannya sekitar Rp15 miliar. APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu. Karenanya butuh bantuan dari pusat melalui APBN," katanya.

Sumbar memiliki garis pantai yang cukup panjang, mencapai 2.312, 71 kilometer

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Jumat, 19 April 2024 - 11:01 WIB

Moody’s Pertahankan SCR Indonesia di Peringkat Baa2, Menko Airlangga: Kepercayaan Investor Masih Kuat

Lembaga Pemeringkat Moody’s kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada…

Menteri BUMN Erick Thohir

Jumat, 19 April 2024 - 10:35 WIB

Erick Peringatkan BUMN untuk Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperingatkan BUMN untuk mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi dan geopolitik dunia. Erick mencontohkan inflasi AS sebesar 3,5 persen…

Founder dan CEO ONE Global Capital, Iwan Sunito

Jumat, 19 April 2024 - 10:20 WIB

Akuisisi Saham Crown Group, Iwan Sunito Tawarkan Rp1 Triliun kepada Paul Sathio

CEO ONE Global Capital, Iwan Sunito melayangkan penawaran penyelesaian senilai Rp1 triliun kepada Paul Sathio untuk mengakuisisi seluruh saham Crown Group.

Yili melalui Joyday Salurkan Bantuan melalui YKAI dan Komunitas Sosial

Jumat, 19 April 2024 - 10:16 WIB

Yili Melalui Joyday Salurkan Bantuan melalui YKAI dan Komunitas Sosial

Dalam semangat berbagi dan kepedulian di bulan suci Ramadhan, PT YILI Indonesia Dairy melalui merek unggulannya, es krim Joyday, telah melakukan serangkaian inisiatif program yang bertujuan…

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita

Jumat, 19 April 2024 - 09:55 WIB

Menperin Agus Bicara 'Blak-blakan' Soal Investasi Menggirukan Apple di Tanah Air

Indonesia tengah mendorong komitmen investasi dari Apple Inc. untuk menanamkan investasi di Tanah Air. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir mendampingi…