Sumbar Butuh Kapal Cepat Awasi Pulau Terluar

Oleh : Herry Barus | Jumat, 14 September 2018 - 14:45 WIB

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Padang- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar dari potensi terjadinya aktifitas ilegal.

"Sumbar berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas wilayah laut 186.580 kilometer persegi. Butuh kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Kamis (13/8/2018)

Saat ini Sumbar memiliki dua kapal pengawas, salah satunya yang terbaru adalah Tenggiri, yang dimanfaatkan untuk mengawasi laut, tetapi kecepatannya masih tergolong lambat, sekitar 10 knot.

Kapal itu sulit merespon laporan yang masuk karena tidak bisa sampai di tempat kejadian dengan cepat.

Beberapa kali laporan kapal yang kandas, kapal pengawas Sumbar tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan.

"Kebutuhan kita kapal dengan kecepatan di atas 25 knot agar pengawasan bisa lebih baik," katanya.

Kapal dengan kecepatan itu bisa memangkas waktu tempuh Padang-Mentawai lewat jalur laut yang biasanya 8-12 jam menjadi sekitar 3 jam.

Kapal itu juga bisa segera merespon jika ada laporan penangkapan ikan ilegal atau upaya penyeludupan barang-barang terlarang.

"Kapal ini nanti akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI," kata Nasrul.

Sementara Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Alber Krisdiarto menyebutkan provinsi itu punya tiga pulau kecil sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pulau itu masing-masing Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara dan Pulau Niau.

"Pengawasan terhadap pulau ini sulit jika tidak punya kapal cepat," ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan rencana pengadaan kapal itu sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Anggarannya sekitar Rp15 miliar. APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu. Karenanya butuh bantuan dari pusat melalui APBN," katanya.

Sumbar memiliki garis pantai yang cukup panjang, mencapai 2.312, 71 kilometer

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Kapas

Sabtu, 23 Februari 2019 - 17:25 WIB

Wow! 99 Persen Kapas Bahan Baku Tekstil Masih Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat bahan baku industri tekstil tidak semuanya bisa terpenuhi dari dalam negeri, terutama kapas.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Sabtu, 23 Februari 2019 - 17:05 WIB

Industri 4.0 Mampu Lahirkan Unicorn Baru di Indonesia

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, perkembangan industri digital yang sangat pesat diTanahAir telah melahirkan empatunicornatau perusahaanstartupdengan valuasi lebih dari…

Uji coba aplikasi mobile money TCASH menjadi LinkAja resmi dimulai pada tanggal 22 Februari 2019.

Sabtu, 23 Februari 2019 - 17:00 WIB

Resmi Beroperasi, LinkAja Percepat Inklusi Keuangan Masyarakat

Uji coba aplikasi mobile money TCASH menjadi LinkAja resmi dimulai pada tanggal 22 Februari 2019.

Prudential Indonesia Lajutkan Implementasi Kurikulum Cha-Ching di Jakarta

Sabtu, 23 Februari 2019 - 16:00 WIB

Prudential Indonesia Lajutkan Implementasi Kurikulum Cha-Ching di Jakarta

Setelah sebelumnya sukses meningkatkan literasi keuangan pada siswa Sekolah Dasar di Sidoarjo, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kini melanjutkan pengenalan Kurikulum "Cha-Ching"…

Ground Breaking Rusun Tingkat Tinggi Paspampres di Markas Komando Paspampres

Sabtu, 23 Februari 2019 - 14:45 WIB

Kementerian PUPR Bangun Rusunawa Paspampres Tanah Abang

Pembangunan Rusunawa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hunian anggota Paspamres dan keluarga serta meningkatkan semangat tugas prajurit.