Sumbar Butuh Kapal Cepat Awasi Pulau Terluar

Oleh : Herry Barus | Jumat, 14 September 2018 - 14:45 WIB

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Padang- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar dari potensi terjadinya aktifitas ilegal.

"Sumbar berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas wilayah laut 186.580 kilometer persegi. Butuh kapal cepat untuk memaksimalkan pengawasan," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Kamis (13/8/2018)

Saat ini Sumbar memiliki dua kapal pengawas, salah satunya yang terbaru adalah Tenggiri, yang dimanfaatkan untuk mengawasi laut, tetapi kecepatannya masih tergolong lambat, sekitar 10 knot.

Kapal itu sulit merespon laporan yang masuk karena tidak bisa sampai di tempat kejadian dengan cepat.

Beberapa kali laporan kapal yang kandas, kapal pengawas Sumbar tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan.

"Kebutuhan kita kapal dengan kecepatan di atas 25 knot agar pengawasan bisa lebih baik," katanya.

Kapal dengan kecepatan itu bisa memangkas waktu tempuh Padang-Mentawai lewat jalur laut yang biasanya 8-12 jam menjadi sekitar 3 jam.

Kapal itu juga bisa segera merespon jika ada laporan penangkapan ikan ilegal atau upaya penyeludupan barang-barang terlarang.

"Kapal ini nanti akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI," kata Nasrul.

Sementara Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Alber Krisdiarto menyebutkan provinsi itu punya tiga pulau kecil sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pulau itu masing-masing Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara dan Pulau Niau.

"Pengawasan terhadap pulau ini sulit jika tidak punya kapal cepat," ujarnya seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan rencana pengadaan kapal itu sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Anggarannya sekitar Rp15 miliar. APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu. Karenanya butuh bantuan dari pusat melalui APBN," katanya.

Sumbar memiliki garis pantai yang cukup panjang, mencapai 2.312, 71 kilometer

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Senin, 19 November 2018 - 07:32 WIB

IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Diharapkan IHSG selanjutnya dapat bertahan di atas support 5987-5997 dan Resisten diharapkan dapat menyentuh kisaran 6045-6066. Kenaikan IHSG…

Ilustrasi obligasi

Senin, 19 November 2018 - 07:27 WIB

Obligasi Diperkirakan Positif Awal Pekan

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Pergerakan pasar obligasi diperkirakan dapat kembali bergerak positif dengan asumsi dapat merespon penurunan imbal hasil obligasi AS di akhir…

Presiden Jokowi bersama Menteri Basuki tinjau pembangunan Jalan

Senin, 19 November 2018 - 07:16 WIB

Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua

Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 km jalan perbatasan mulai dari Merauke hingga Jayapura, Papua.

Direksi BRI Syariah

Senin, 19 November 2018 - 07:14 WIB

Satu Dasawarsa, BRI Syariah Luncurkan Inovasi Produk

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Produk perbankan syariah kini dituntut memiliki berbagai teknologi. Menyadari ini, PT Bank BRIsyariah Tbk atau BRIsyariah meluncurkan enam…

Merpati berhasil memperoleh mitra strategis agar Merpati kembali beroperasi. Mitra strategis tersebut akan melakukan tambahan penyertaan modal ke perusahaan sekurang-kurangnya Rp 6,4 triliun

Senin, 19 November 2018 - 06:40 WIB

Menhub: Kondisi Keuangan Maskapai Penerbangan Harus Sehat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan sejumlah kualifikasi yang harus dimiliki sebuah maskapai penerbangan antara lain kondisi keuangan harus sehat.