Pemerintah Pastikan Kebijakan Atasi Gejolak Rupiah Tetap Waspada

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah memastikan penetapan kebijakan yang berhati-hati dan terukur dalam menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa waktu terakhir.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan membuat masyarakat dan pasar resah sebab Indonesia tetap membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

"Di tengah ketidakpastian ini tentu kita tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat investor khawatir," ujar Iskandar dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk Bersatu untuk Rupiah di Ruang Serba Guna Gedung Kemenkominfo Jakarta, Senin (10/9/20180

Iskandar menuturkan kebijakan menyikapi depresiasi nilai tukar rupiah, tidak akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menambahkan untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan yang cukup tinggi pada triwulan II-2018, langkah yang dilakukan dengan mendorong aliran modal masuk (capital inflow), salah satunya melalui pemberian fasilitas swap atau lindung nilai bagi pengusaha (eksporrir dan importir) oleh Bank Indonesia.

Selain itu, BI tengah menyiapkan mekanisme untuk mendorong konversi devisa hasil ekspor.

"Di luar itu tentu bagaimana menggerakan volume ekspor kita ke pasar-pasar baru," kata Iskandar.

Pemerintah juga tidak akan membuat resah investor dengan membuat ketidakpastian baru, misalnya dengan mengubah UU terkait fiskal atau sektor riil ekonomi.

Menurut Iskandar, Indonesia tengah membutuhkan aliran modal khususnya di pasar valas maka pemerintah dan BI terus menciptakan pendalaman pasar agar investor terpikat lagi masuk ke sini.

"Kami memastikan risiko nilai tukar dalam hal mengkonversikan (ke dolar) sudah terjaga. Kita tidak akan membuat kebijakan baru yang menimbulkan ketidakpastian," ujarnya.

Pihak Kemenko Perekonomian bersama kementerian terkait lain serta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu membuat bauran kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter dan menggerakan sektor riil.

"Misalnya dalan aturan kenaikan PPh Impor Pasal 22 yang sebenarnya tidak mengubah dan tidak melangggar aturan WTO. Jadi misalnya importir membayar pajak 10 miliar, lalu kena pajak 10 persen, artinya dia membayar 1 miliar, jika PPh final 2,5 miliar, nilai itu 1 miliar bisa dikreditkan. Jadi dengan kata lain itu sebenarnya mereka membayar yang sama," ujar Iskandar.

Staf Ahli Menkeu Robert Leonard Marbun menambahkan meski ada sejumlah kebijakan secara jangka pendek dan menengah untuk mengendalikan melemahkan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih positif.

"Dilihat dari inflasi rata-rata tahun depan, masih di kisaran 3,5 persen, konsumsi rumah tangga masih sekitar 5,1 persen," katanya.