Kementerian ESDM Akan Lakukan Silent Audit Untuk Awasi Pelaksanaan Mandatori B-20

Oleh : Hariyanto | Senin, 03 September 2018 - 10:32 WIB

Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)
Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pasca diluncurkan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8/2018), perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) kini wajib dilaksanakan oleh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak public service obligation (BBM-PSO), sektor transportasi non PSO, industri, pertambangan, hingga ketenagalistrikan.

Guna mengawal kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, akan dilakukan pengawasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui mekanisme silent audit.

"Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU", jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Komservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana.

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). "Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil", lanjutnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan B-20 yang sudah berjalan sejak tahun 2016 tersebut, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengimplentasikan selama 2,5 tahun ini. 

"Sudah berjalan 2,5 tahun dan tidak pernah ada keluhan. Logikanya kalau ada keluhan, harusnya dari sektor yang baru menjalankan mandatori ini. Tidak akan ada kebijakan yang merugikan, semua demi kepentingan negara", ungkapnya.

Selain melakukan pengawasan yang ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B-20. 

Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 per liter. Produk B-0 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B-0 setara Pertadex.

Rida berharap masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam mensukseskan kebijakan ini, jadi jika masyarakat mungkin menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan mandatori B-20, masyarakat dapat menghubungi call center 14036 yang telah dibentuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Pemerintah tentu membutuhkan dukungan masyarakat dalam menyukseskan tiap kebijakan, begitu pun dengan perluasan mandatori B-20 ini. Jika melihat ada kejanggalan atau ketidaksesuaian atau ingin tahu lebih jauh terkait B-20, silahkan masyarakat menghubungi call center 14036", tutup Rida.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo (Foto Ist)

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:20 WIB

2023 Diprediski Industri Pasar Keuangan Syariah Tembus 20 Persen

Bank Indonesia yakin pangsa pasar keuangan syariah dapat meningkat cukup signifikan hingga 20 persen dari total pasar keuangan nasional pada 2023, dengan beberapa upaya, salah satunya memperluas…

Bahana Artha Ventura (Foto Kontan)

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:00 WIB

2018, Bahana Salurkan Dana bagi Usaha Ultra Mikro hingga Rp 557 Miliar

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah menyentuh hampir seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam era revolusi industri keempat atau yang lebih dikenal dengan istilah…

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:20 WIB

Pemerintah Luncurkan Layanan Kredit Ultra Mikro Berbasis Digital

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah saat bedah buku karyanya berjudul Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (11/12) (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:08 WIB

Jaga Iklim Usaha, Pemerintah Diminta Jalankan Sertifikasi Halal

Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan memperkuat LPPOM MUI melalui…

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada! Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…