Kementerian ESDM Akan Lakukan Silent Audit Untuk Awasi Pelaksanaan Mandatori B-20

Oleh : Hariyanto | Senin, 03 September 2018 - 10:32 WIB

Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)
Ilustrasi Biodiesel 20 Persen (B20)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pasca diluncurkan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/8/2018), perluasan penggunaan campuran Biodiesel 20 persen (B-20) kini wajib dilaksanakan oleh badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak public service obligation (BBM-PSO), sektor transportasi non PSO, industri, pertambangan, hingga ketenagalistrikan.

Guna mengawal kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, akan dilakukan pengawasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui mekanisme silent audit.

"Untuk mengawasi pelaksanaan mandatori ini, Kementerian ESDM akan melakukan audit, yang kami sebut sebagai silent audit. Sesuai namanya, jadi kapan tim akan datang mengaudit, tidak akan ada pemberitahuan sebelumnya. Timnya ada atau tidak, masyarakat tidak ada yang tahu, tapi akan ada yang bergerak sampai ke SPBU", jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Komservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana.

Rida menambahkan, audit yang dilakukan tidak hanya kepada Badan Usaha penyedia BBM, tetapi juga pemasok B-20 (BU Bahan Bakar Nabati). "Kebijakan kali ini lebih tegas dan lebih adil", lanjutnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan B-20 yang sudah berjalan sejak tahun 2016 tersebut, Rida menegaskan tidak ada keluhan dari sektor yang telah mengimplentasikan selama 2,5 tahun ini. 

"Sudah berjalan 2,5 tahun dan tidak pernah ada keluhan. Logikanya kalau ada keluhan, harusnya dari sektor yang baru menjalankan mandatori ini. Tidak akan ada kebijakan yang merugikan, semua demi kepentingan negara", ungkapnya.

Selain melakukan pengawasan yang ketat, Pemerintah menegaskan bahwa sejak 1 September 2018, tidak akan ada lagi produk B-0 di pasaran, dan keseluruhannya berganti dengan B-20. 

Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan BU Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp 6.000 per liter. Produk B-0 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Beberapa pengecualian dapat diberlakukan terutama terhadap Pembangkit Listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan B-0 setara Pertadex.

Rida berharap masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam mensukseskan kebijakan ini, jadi jika masyarakat mungkin menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan mandatori B-20, masyarakat dapat menghubungi call center 14036 yang telah dibentuk oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Pemerintah tentu membutuhkan dukungan masyarakat dalam menyukseskan tiap kebijakan, begitu pun dengan perluasan mandatori B-20 ini. Jika melihat ada kejanggalan atau ketidaksesuaian atau ingin tahu lebih jauh terkait B-20, silahkan masyarakat menghubungi call center 14036", tutup Rida.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ditemani Ketua Umum Asaki Elisa Sinaga saat melakukan kunjungan kerja ke pabrik keramik Roman dan Arwana, Serang, Banten

Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:48 WIB

Bertemu Pengurus Asaki, Moeldoko Janji Bangkitkan Kembali Kekuatan Industri Keramik Nasional

Industri keramik nasional memiliki potensi yang sangat besar di pasar global. Tidak hanya itu saja, produk-produk keramik dalam negeri juga diakui oleh dunia internasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:53 WIB

Pacu Implementasi Industri Keempat, RI Jadi Garda Terdepan Transformasi Industri 4.0 di Asia

Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara Benua Kuning tersebut.

Kepulauan Morotai, Maluku Utara. (Foto: IST)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

Yuk Nikmati Indahnya Surga Bawah Laut Pulau Morotai

Pulau yang secara administratif berada dalam kawasan Maluku Utara ini tak hanya punya pantai dan pasir yang lembut, tapi juga punya pemandangan bawah laut yang unik.

Yudha Fajrin pendiri sekaligus pemilik PT Kato Kuliner Indonesia (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 18:05 WIB

Sempat Tak Dapat Restu Orang Tua, Yudha Fajrin si Pedagang Satay Kini Sukses di Dunia Bisnis Indonesia

Mulai berbisnis sejak usia 15 tahun, Yudha Fajrin, pria kelahiran Palembang 5 Maret 1988 yang merupakan pemilik dari Satay Kato dan beberapa produk dengan brand Kato mengaku tak pernah kapok…

Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi kepada 18 KUKM potensial ekspor dengan total stand seluas 162 m2 untuk berpartisipasi dalam Trade Ekspor Indonesia (TEI) 2018 yang akan berlangsung 24-28 Oktober di ICE BSD Tangerang.

Selasa, 16 Oktober 2018 - 17:19 WIB

18 KUKM Potensial Ekspor Berkesempatan Ikuti TEI 2018

Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi kepada 18 KUKM potensial ekspor dengan total stand seluas 162 m2 untuk berpartisipasi dalam Trade Ekspor Indonesia (TEI) 2018 yang akan berlangsung…