Proyek PLTU Mangkrak Maluku Dapat Perhatian Khusus Presiden Jokowi

Oleh : Herry Barus | Jumat, 10 Februari 2017 - 04:14 WIB

PLTGU ilustrasi
PLTGU ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Ambon- Presiden Joko Widodo meninjau proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai di Tolehu, Maluku yang mangkrak.

"Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan angota DPRD Maluku dan Kota Ambon, saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang, tadi pagi kita juga merasakan mati beberapa jam," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau meninjau proyek PLTU 2x15 MW Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis (9/2/2017)

Ia mengatakan saat ini kondisi kebutuhan listrik sangat mendesak di wilayah tersebut.

Namun, sayangnya pembangunan sejumlah pembangkit listrik di wilayah itu mangkrak sudah enam tahun lamanya.

"Oleh karena itu, tadi pagi saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya apakah bisa dilanjutkan tapi apakah proses hukumnya sudah selesai? Saya belum tahu, akan saya cek dulu," katanya.

Presiden menegaskan penggunaan bahan bakar batu bara untuk di wilayah tersebut sejatinya tidak benar karena potensi panas bumi atau geothermal justru masih sangat besar di wilayah tersebut.

"Tapi yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geothermal karena potensi di sini ada. Di Tulehu itu ada," katanya.

Presiden mengatakan potensi panas bumi ada di berbagai wilayah di 34 provinsi dan salah satu titiknya ada di Tulehu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan penyebab PLTU mangkrak di Tulehu sebenarnya disebabkan karena tidak dikerjakan.

"Ya karena tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014," katanya.

Pihaknya sedang mengkonfirmasikan kepada PLN apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak sebab persoalan yang ada pada dasarnya sumber batu bara yang letaknya jauh.

Oleh karena itu, dia sedang menjajaki agar proyek-proyek serupa tidak mangkrak dalam pengerjaan sehingga harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Ia pun menyatakan setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri," ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.