Momen Emas Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank

INDUSTRY.co.id - Pada bulan Oktober ini Indonesia dipercayai menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan WB. Pertemuan yang akan dilaksanakan di Bali tersebut diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 15,000 delegasi dari 189 negara dan merupakan pertemuan terbesar di bidang ekonomi dan keuangan yang melibatkan kepala negara, gubernur bank sentral dan menteri keuangan, pelaku bisnis, akademisi terbuka dan lembaga internasional. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah menunjukkan dunia mempercayai keamanan, kondisi politik dan perekonomian Indonesia.

Proses cukup panjang dilalui Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Indonesia pertama kali menyampaikan minat dan menyerahkan proposal pada September 2014 dan setelah melalui proses bidding dan penilaian dari IMF dan WB, Indonesia baru ditetapkan sebagai tuan rumah pada Oktober 2015 mengalahkan Mesir dan Senegal. Selain itu, perhelatan ini mendapat tidak sedikit kritikan dari masyarakat umum terutama mengkritik bahwa menyelenggarakan acara ini merupakan pemborosan anggaran karena memerlukan biaya operasional yang melebihi Rp 1,1 triliun dan efek dari pertemuan yang tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

Akan tetapi perlu dilihat bahwa menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan WB merupakan suatu kesempatan yang langka dan banyak manfaat yang dapat diraup dari kesempatan emas ini. Pertemuan tahunan IMF dan WB hanya dilaksanakan di luar Washington D.C., A.S. sekali dalam tiga tahun dan terakhir dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1991 di Bangkok, Thailand. Secara umum, kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah datang pada momen yang tepat karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini memiliki momentum yang positif. Momentum positif tersebut ditunjukkan antara lain dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5 persen per tahun, menurunnya tingkat ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya daya saing dan kemudahan berusaha, dan pemberian peringkat layak investasi (investment grade) dari semua Lembaga Pemeringkat Utama global.

Kesempatan menjadi tuan rumah memberikan momentum tambahan untuk lebih mendorong angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati angka 7% yang diinginkan oleh Pemerintah dan mendukung Indonesia masuk ke dalam 10 besar kekuatan ekonomi di dunia pada 2030 seperti diramalkan oleh Pricewaterhouse Cooper (PwC) dan Economist Inteligence Unit. Selain itu, dorongan pertumbuhan ekonomi perlu agar Indonesia dan tidak terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle-income trap) yang sudah dihuninya sejak tahun 1985 dan dapat masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi (high-income country). Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan investasi jangka panjang dan ekspor. Investasi jangka panjang dapat ditarik ke Indonesia salah satunya melalui adanya infrastruktur yang memadai untuk memperlancar arus distribusi barang, jasa dan pariwisata.

Menjadi tuan rumah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membenahi infrastrukturnya. International Finance Cooperation (IFC) berpendapat bahwa kualitas dan kuantitas infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas manusia dan modal yang ujung-ujungnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, infrastruktur masih menjadi tantangan dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menilai biaya logistik Indonesia mencapai 24% dari total PDB atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. Angka tersebut masih lebih tinggi daripada negara tetangga seperti Malaysia yang hanya 15% dan negara maju seperti Jepang yang hanya 10%. Infrastruktur yang belum memadai dapat mengurangkan daya saing Indonesia dibanding tetangga. Sebagai informasi saat ini berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh World Bank tahun 2018 meski peringkat Indonesia membaik, peringkat Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Menjadi tuan rumah otomatis memaksa Indonesia membenahi infrastrukturnya, khususnya infrastruktur yang terletak di Pulau Bali dan kawasan-kawasan sekitar Pulau Bali yang dipromosikan menjadi tempat wisata bagi delegasi pertemuan. Contohnya, Pemerintah telah menganggarkan hampir Rp 5 Triliun untuk membenahi infrastruktur di Pulau Bali yang antara lain termasuk pembangunan jalan baru, pelabuhan, dan tempat pembuangan akhir sampah. Infrastruktur yang dikembangkan dalam rangka pertemuan tahunan IMF dan WB diharapkan tidak hanya akan menarik investor, namun akan berguna juga untuk menunjang aktivitas masyarakat setempat dan industri pariwisata Pulau Bali.

Tidak kalah pentingnya, dalam pertemuan ini Indonesia dapat menjaring investor untuk mempromosikan pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Mencari sumber pendanaan alternatif selain APBN perlu karena berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dana APBN hanya dapat membiayai 8,7% dari total kebutuhan di sektor infrastruktur, sementara negara membutuhkan anggaran infrastruktur lebih dari Rp5.000 triliun hingga 2019. Infrastruktur yang memadai akan mendorong industri manufaktur yang dapat memacu ekspor serta mengendalikan impor yang ujung-ujungnya dapat mendorong adanya perbaikan struktur perekonomian yang dapat mendorong Indonesia keluar dari middle income trap.

Selain itu pertemuan tahunan IMF dan WB ini dapat dijadikan momen bagi Indonesia untuk menunjukkan kepimpinan dan komitmen dalam penanganan isu-isu global khususnya yang berdampak terhadap dan menjadi perhatian negara berkembang. Salah satunya adalah perang dagang antara AS-China dan AS-Uni Eropa. Efek perang dagang tersebut secara tidak langsung merugikan negara berkembang seperti Indonesia dikarenakan rantai dan jalur perdagangan global yang terintegrasi dan terpadu. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia dapat terganggu akibat menurunnya ekspor Indonesia ke China karena menurunnya ekspor China ke AS untuk produk yang sebagian komponen atau bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Bank Indonesia memprediksikan dampak dari perang dagang AS-China hanya akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 0,02 persen. Jumlah tersebut memang tidak signifikan, tetapi perang dagang yang digabung dengan reviu kebijakan perdagangan AS terhadap negara berkembang melalui penghapusan Generalized System of Preferences (GSP) dapat merugikan Indonesia. Penghapusan GSP ke Indonesia diperkirakan akan mengakibatkan pengusaha Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 25 triliun setiap tahunnya akibat bea masuk ke AS yang lebih tinggi untuk lebih dari 100 produk Indonesia seperti tekstil dan hasil perikanan seperti udang dan kepiting.

Selan itu, Indonesia dapat menunjukkan keberhasilannya dalam menangani isu seperti inklusi keuangan dan perubahan iklim. Misalnya berdasarkan Global Financial Inclusion Index yang dikeluarkan oleh WB, di antara tahun 2014 dan 2017 masyarakat Indonesia yang memiliki akun di bank tumbuh 13 persen. Jumlah tersebut merupakan peningkatan terbesar di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya negara ASEAN 5 selain Singapura yang sudah mengeluarkan regulasi terkait keuangan berkelanjutan. Dalam pertemuan tahunan IMF dan WB mendatang, sebagai negara berkembang yang saat ini merupakan kekuatan ekonomi ke-16 terbesar dunia dan salah satu pemegang hak suara terbesar dalam IMF dan WB, Indonesia perlu menyampaikan isu-isu global khususnya yang menjadi perhatian negara berkembang bukan hanya untuk menunjukkan kepimpinan dan komitmennya tetapi juga sebagai sharing responsibility Indonesia terhadap pembangunan dunia.

Di samping peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi jangka panjang dan ekspor, momen langka menjadi tuan rumah dapat meningkatkan reputasi pariwisata, Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition (MICE), dan soft power Indonesia di mata dunia. Dalam pertemuan tahunan IMF dan WB di Bali, seluruh delegasi dapat berpartisipasi dalam Hospitality Events dimana mereka dapat menyaksikan tarian tradisional, mencicipi masakan Indonesia dan membawa pulang oleh-oleh ke negaranya masing-masing. Hal ini penting untuk mempromosikan budaya, pariwisata dan produk unggulan industri kreatif Indonesia.

Diperkirakan delegasi yang hadir akan mengeluarkan 100 Juta Dolar AS selama di Indonesia. Oleh-oleh dari Indonesia yang dibawa oleh setiap delegasi ketika pulang ke negara masing-masing pulang baik dalam bentuk ingatan ataupun barang untuk diceritakan kepada rekan dan kerabat dapat meningkatkan pengetahuan dan ketertarikan masyarakat dunia terhadap Indonesia. Kondisi tersebut dapat mendorong delegasi untuk kembali berkunjung ke Indonesia, sekaligus mendatangkan wisatawan asing baru, yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan adanya efek domino yang positif terhadap perekonomian Indonesia ke depannya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pertemuan tahunan IMF dan WB memberikan banyak manfaat terhadap Indonesia. Momen emas ini tentunya dapat mempromosikan reputasi Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan pasca krisis keuangan Asia 20 tahun yang lalu. Selain itu Indonesia dapat menunjukkan kepimpinan dan komitmen nya terhadap sejumlah isu perekonomian global sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat dunia untuk mengenal Indonesia lebih baik. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan manfaat yang diberikan kesempatan emas menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi dan keuangan yang terbesar dan paling bergengsi di dunia.

Alwin Adityo, staf di Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan