Penurunan Industri Kretek Tangan Akibatkan Peningkatan Pengangguran

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai penurunan industri sigaret kretek tangan (SKT) yang terjadi saat ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.

"SKT ini di 2018 sudah turun dibanding 2017. Ada 5 persen kurang lebih. Ini berarti 5 persen dari jumlah pelinting ini pasti akan PHK (pemutusan hubungan kerja), siapa yang mau menerima buruh ter-PHK," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (8/8/2018)

Bambang Haryo meninjau langsung salah satu pabrik SKT di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (6/8).

Politisi Partai Gerindra itu sangat menyayangkan jika sampai ada lagi pengurangan buruh yang ada di industri SKT. Ia menyebut keberadaan para buruh SKT tersebut telah membawa dampak ganda bagi ekonomi daerah.

"Buruh-buruh ini juga membawa dampak ekonomi di sekitar pabrik-pabrik itu sendiri. Ini dampak ekonomi mulai dari kost-kostan, tempat jual makanan, dan lain-lain. Pergerakan ekonomi pun hidup," imbuhnya.

Lebih jauh, Bambang mengingatkan pemerintah untuk memberikan berbagai insentif bagi industri SKT, misalnya dengan tidak menaikkan cukai rokok kembali.

"Cukai rokok tidak perlu dinaikkan lagi, itu sudah yang terbesar. Karena jumlah total pajak cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak daerah, itu totalnya sudah mendekati 70 persen dari total harga rokok itu sendiri," ungkapnya.

Kenaikan cukai rokok, lanjut dia, akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari pajak yang didapat dari rokok tersebut.

"Pendapatan cukai rokok adalah terbesar nomor tiga daripada pendapatan negara, dan masuk dalam 15 persen dari APBN kita. Jadi jangan sampai ini terganggu kondisinya sehingga akhirnya masyarakat yang dirugikan," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Sudarto menyebut dalam rentang 2006-2016, sedikitnya 3.100 pabrik tutup dan 32.000 pekerja diberhentikan.

Sebagian besar dari puluhan ribu pekerja itu adalah pelinting lantaran hampir seluruh pabrik yang ditutup merupakan pabrik sigaret kretek tangan (SKT).

"Data jumlah pekerja yang diberhentikan dikhawatirkan lebih banyak. Sebab, ada sejumlah pabrik yang tidak tergabung di asosiasi dan data mereka tidak terpantau," imbuhnya.

Menurut Sudarto kepada Antara, pemerintah harus melihat akar masalah tersebut, yakni semakin berkurangnya pabrik SKT. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah telah mendorong penurunan konsumsi rokok khususnya SKT.

Berdasarkan karakter produk, konsumsi SKT butuh waktu lebih lama dibandingkan konsumsi sigaret kretek mesin (SKM).

Padahal, berbagai regulasi mendorong waktu konsumsi rokok semakin singkat. Akibatnya, semakin banyak orang beralih ke SKM dan SKT ditinggalkan.

"Pemerintah seharusnya mempertimbangkan juga nasib pekerja SKT. Pemerintah harus mencari solusi untuk kesejahteraan pelinting. Mereka juga warga negara Indonesia dan pemerintah harus hadir untuk mereka," pungkas Sudarto.