Safeguard Untuk Kepentingan Siapa?

Oleh : Ridwan | Senin, 06 Agustus 2018 - 12:03 WIB

Ilustrasi Keramik
Ilustrasi Keramik

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia (FPKSI) menanyakan alasan mendasar kenapa safeguard harus diberlakukan dalam waktu dekat.

"Menurut kami minimal ada 3 alasan kenapa FPKSI menolak pemberlakuan safeguard," ungkap Ketua Umum FPKSI Triyogo kepada Industry.co.id di Jakarta, Senin (6/8/2018).

Alasan yang pertama yaitu pasar keramik di Indonesia saat ini sedang tumbuh. Menurut Triyogo, kenaikan trend importasi yang dikeluhkan oleh teman-teman ASAKI sebesar 21 persen menunjukan kalau pasar Indonesia bertumbuh.

"Bisa di cek berapa besar kenaikan produksi produsen keramik dalam negeri dalam lima tahun terakhir ini, jika mengalami kenaikan maka bisa dikatakan pasar Indonesia sedang bertumbuh karena nilai importasi keramik pun mengalami kenaikan. Logikanya, kalau tidak diserap oleh pasar dalam negeri, tidak mungkin angka impor dan angka produksi dalam negeri mengalami kenaikan," terangnya.

Ditambahkan Triyogo, apabila ada pabrik yang beranggapan bahwa meningkatnya produk impor sangat mempengaruhi kinerja perusahaannya, hingga tingkat utilisasi produksinya hanyaberkisar 65 persen maka perlu dilihat lebih lanjut apakah produk yang dibuat sama dengan produk yang di impor?.

"Hingga saat ini produk yang diimpor itu sangat sedikit yang diproduksi dalam negeri, malah banyak perusahaan keramik di Indonesia yang sudah Go-publik mengatakan dalam laporan tahunannya kalau mereka mengalami kenaikan laba dan penjualan yang positif di tahun 2017 ini," tutur Triyogo.

Selanjutnya, alasan kedua adalah telah terjadi pergeseran selera konsumen dalam negeri. Berdasarkan data importasi yang dikeluarkan oleh BPS sepanjang tahun 2015-2017, 97,8% produk yang diimpor adalah produk dengan HS code 69072191 (keramik unglazed) dan HS code 69072193 (keramik glazed), keduanya memiliki daya serapan air kurang dari 0,5% dengan ukuran minimal 60x60cm. Sebagian besar produksi keramik dalam negeri adalah keramik berglazur dengan daya serap air lebih dari 0,5%. dengan ukuran kurang dari 60x60cm.

"Mari kita sama sama berhitung dari tahun 2013 - 2018 berapa besar kenaikan kapasitasproduksi produsen keramik dalam negeri?. Kalau berdasarkan data ASAKI bahwa di tahun 2017 kapasitas terpasang sebesar4,651,000 ton. itu adalah gabungan seluruh pabrik, kalau dihitung terpisah total pabrikdalam negeri yang hanya memproduksi keramik unglazed hanya berkisar 3jt m2/bulan atausekitar 36jt m2/tahun dan nilai import porcelain tiles di tahun 2017 adalah 5,38jt m2/bulan atau sekitar 64,58jt m2/tahun. Jadi menurut hemat kami jika produksi produsen keramik dalam negeri tidak mengalami kenaikan sedangkan nilai impornya naik, berarti telah terjadi pergeseran selera konsumen dari keramik berglazur menjadi keramik porcelain (keramik unglazed)," paparnya.

Pada dasarnya, menurut Triyogo, produk keramik unglazed tidak bersaing dengan produk keramik berglazur yang banyak diproduksi di Indonesia. Selain karena harga jual yang relatif lebih tinggi, produk unglazed juga lebih fokus kepada ukuran besar, inovasi dan teknologi sehingga produk unglazed dan produk berglazur tidak bersinggungan dalam market.

"Keduanya mempunyai segmen tersendiri. Jadi seharusnya pemerintah tidak perlu untuk melindungi produk dalam negeri yang lebihbanyak memproduksi keramik berglazur dengan daya serap air yang tinggi, justru seharusnya pemerintah ikut mendorong produksi dalam negeri untuk mengembangkan dirinya agar lebih banyak membuat keramik porcelain (unglazed) yang sekaranglebih diminati di pasaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Triyogo menambahkan, alasan ketiga yaitu, pemberlakuan safeguard dapat merugikan pengguna keramik di Indonesia. Bukanlah sebuah rahasia umum apabila pasar keramik di Indonesia sedang bertumbuh, selera konsumen juga mengalami perubahan yang signifikan, yang tadinya banyak menggunakan keramik berglazur berukuran kecil seperti: 30x30cm, 40x40cm dan 50x50cm sekarang lebih banyak menyukai keramik percelain dengan ukuran 60x60cm keatas.

"Bisa di cek saja dipasaran, apartemen, gedung-gedung perkantoran, hotel, rumah sakit, dan komersial area hampir semua sekarang sudah menggunakan keramik percelain dan hanya area-area tertentu saja yang masih menggunakan keramik berglazur berukuran kecil yang banyak diproduksi dalam negeri," ucapnya.

"Kalau memang safeguard akan dijalankan, maka yang akan diuntungkan hanyalahprodusen dalam negeri sedangkan pengguna keramik di Indonesia akan dirugikan karenaharga keramik porcelain akan naik. Secara otomatis harga keramik impor akan naik
padahal sekarangpun harga keramik porcelain buatan dalam negeri masih bisa bersaingdengan harga lebih murah sekitar 2-3% dibandingkan keramik porcelain impor," tambah Triyogo.

Menurutnya, apabila safeguard ini dijalankan dan terlepas berapa besar bea masuk yang akan diterapkan, bukannya itu akan membuat selisih harga menjadi semakin jauh? siapa yang akan diuntungkan dengan berlakunya safeguard ini, bukan pengguna keramik tentunya.

"Safeguard bisa saja dilakukan apabila Industri dalam negeri bisa memenuhi seluruh kebutuhan domestik. selama hal itu belum terlaksana, kiranya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menghentikan langkah langkah pengamanan, mengingat industri dalam negeri telah menikmati perlindungan lebih dari 5 tahun tanpa mencoba untuk mengembangkan produk keramik percelain (unglazed) secara signifikan," papar Triyogo.

Triyogo pun menginformasikan bahwa produsen keramik dalam negeri pun cenderung impor ketimbang melakukan proses produksi padahal seperti kita ketahui, bahwa penyesuaian struktural merupakan salah satu syarat penting untuk pemohon mengajukan perlindungan.

"Apapun keputusan yang akan diambil pemerintah mengenai safeguard ini, sebaiknya produsen keramik dalam negeri, para pelaku usaha serta para penggunakeramik diikutsertakan untuk berdialog bersama untuk menemukan jalan terbaik agar kepentingan nasional yang dikedepankan dan bukan kepentingan dari salah satugolongan saja. Pengguna keramik tidak berharap safeguard dijadikan alat untukmenaikan harga jual demi hanya untuk mencari keuntungan semata," pungkas Triyogo.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi ( kedua dari kiri) menjelaskan bahwa fasilitas kredit sebesar Rp 5 triliun bertenor lebih dari 10 tahun

Selasa, 18 Desember 2018 - 23:02 WIB

Angkasa Pura I Peroleh Pendanaan Rp 5 Triliun dari Bank BTN, Sarana Multi Infrastruktur dan BRIsyariah

Jakarta PT Angkasa Pura I (Persero) kembali mendapatkan dukungan pendanaan berupa pinjaman dari bank dan lembaga keuangan non bank dengan nilai keseluruhan Rp 5 triliun untuk mendanai pengembangan…

Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)

Selasa, 18 Desember 2018 - 22:00 WIB

Sektor Batu Bara Perlu Didukung Kebijakan dan Regulasi yang Tepat

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai batu bara masih memiliki peranan yang besar untuk menjadi andalan pemenuhan energi. Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir batu…

Ivan Tambunan CEO & Co-Founder Akseleran

Selasa, 18 Desember 2018 - 20:26 WIB

Lampaui Target di Tahun 2018, Akseleran Salurkan Pinjaman Hingga Rp202 Miliar

Perusahaan Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) mencatat total penyaluran pinjaman hingga pertengahan Desember 2018 sebesar Rp202 miliar, atau…

Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam acara Kick Off Indonesia Industrial Design Awards (IID Awards) (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 18 Desember 2018 - 20:15 WIB

Pacu Daya Saing Industri, Kemenperin Rilis IIDA

Kementrian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah bekerjasama dengan asosiasi profesi desain di Indonesia yaitu ADPII (Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia),…

PT Pelni (Persero)

Selasa, 18 Desember 2018 - 20:00 WIB

PELNI Ubah Pola Operasi Puncak Natal-Tahun Baru

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melakukan pengalihan rute atau "rerouting" serta perubahan pola operasi kapal di rute-rute yang ramai selama masa angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru…