Anak Petani Nakhodai BI

 

Anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 25 Pebruari 1959 ini, mengucap sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, berdasarkan Keputusan Presiden RI No 70/P Tahun 2018 tertanggal 16 April 2018. 

 

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menjadi gubernur secara langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak berikan atau menjanjikan sesuatu ke siapa pun. Saya bersumpah dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun, suatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun. Saya bersumpah saya akan melaksanakan kewajiban gubernur BI dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah saya akan setia terhadap negara konstitusi dan haluan negara," ucap lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada tahun 1982 ini.

 

Melihat perjalanan pemilihan Gubernur BI, sebenarnya dari awal, bukan hanya nama Perry  Warjiyo saja, yang diajukan pemerintah ke meja Presiden Joko Widodo. Tetapi ada nama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Muhammad Chatib Basri (Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014),  Agus Martowardoyo (Gubernur BI 2013-2018). 

 

Rupanya Presiden Joko Widodo menjatuhkan pilihannya kepada Pria yang memiliki 3 anak dan 2 cucu itu, sebagai calon tunggal  yang kemudian diajukan kepada Komisi XI DPR RI untuk  melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).  

 

Presiden Joko Widodo memilih mantan deputi gubernur BI masa jabatan 2013-2018 itu sebagai penjaga rupiah,  karena alasan pengalaman, rekam jejak, dan kemampuan penguasaan lapangan.

 

Saat  fit and proper test di Komisi XI DPR, Perry menyampaikan bahwa dirinya sudah 34 tahun berkarya di BI. Banyak sudah yang  dilakukannya untuk Indonesia. Begitu banyak yang sudah dibaktikan tak hanya untuk ekonomi nasional tapi juga untuk internasional. 

 

“Ini jadi bekal kami untuk mengabdi. Jika ini jadi amanah (Gubernur BI-red) saya akan tunaikan secara amanah dan berdedikasi, tidak hanya untuk BI tapi juga untuk Indonesia dan kita bersama," ujar Perry di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

 

Perry mengaku dirinya adalah orang desa dan berasal dari keluarga petani. "Saya adalah orang desa, berasal dari keluarga petani. Lima tahun lalu, saya duduk di sini untuk pemilihan deputi gubernur BI, tiga kali saya tidak berhasil, tapi akhirnya kami belajar komunikasi politik yang baik. Alhamdulillah saya menjalankan mandat dan proaktif dorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

 

Ini juga yang membuat Perry sering menyinggung industri pertanian di Tanah Air. Sebagai seorang peneliti di lingkungan bank sentral, Perry Warjiyo memang paham betul,  sejauh mana keberpihakan perbankan nasional dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada industri pertanian di Tanah Air. Ia menggambarkan pembiayaan perbankan kepada sektor pertanian dalam negeri masih kurang dari 6 persen dibandingkan dengan alokasi penyaluran kredit perbankan nasional.

 

Perry Warjiyo menjelaskan, porsi kredit pertanian kira-kira 5,4 persen setara dengan nilai Rp 150 triliun. "Kalau yang 5,4 persen itu dibedah lagi, sebanyak 63 persen di antaranya merupakan penyaluran kredit kepada pertanian kelapa sawit. Sedangkan produk holtikultura kecil sekali," katanya.

 

Berangkat dari masalah-masalah ini, Perry berharap kombinasi kebijakan makroprudensial yang akan menjadi tugas BI ke depan mampu mendorong pembiayaan ke sektor pertanian itu. Hal itu pula yang diamanatkan Komisi XI DPR kepadanya agar mampu mendorong pembiayaan perbankan ke sektor pertanian produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

 

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pun secara resmi menyetujui penunjukkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI periode 2018-2023. Hasil keputusan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (3/4/2018).

 

DPR berharap agar Gubernur Bank Indonesia Perry  Warjiyo dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global. "Stabilitas perekonomian tersebut harus dilakukan dengan kebijakan moneter yang dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah," ujarnya.

 

DPR juga meminta agar Gubernur Bank Indonesia dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah, OJK, dan DPR RI terkait dengan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan system pembayaran dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia.

 

Puluhan Tahun di BI

 

Di lingkungan BI, nama Perry Warjiyo bukanlah asing. Ia sudah mengabdi di BI selama 34 tahun lamanya. Karier Perry di BI dimulai sejak 1984 khususnya area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur. Perry juga pernah mengemban jabatan sebagai Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.

 

Pemilik gelar M.Sc dalam bidang ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University, Ames, USA ini, juga pernah memegang peranan penting dalam dua tahun di International Monetary Fund mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.

 

Dia juga pernah menjadi dosen Pasca Sarjana di Universitas Indonesia di bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional serta dosen tamu di sejumlah Universitas di Indonesia.

 

Usai mengenyam pendidikan sarjana dengan gelar sarjana ekonomi dari UGM pada 1982. Perry kemudian melanjutkan pendidikan magister di Iowa State University, AS, dan lulus pada 1989 dengan gelar master of science (Msc) di bidang ekonomi moneter dan internasional. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan doktoral di universitas yang sama dan memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi moneter dan keuangan internasional pada 1989 dan 1991.  Perry telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal dan makalah di bidang ekonomi, moneter dan isu internasional.

 

Perry merupakan seseorang yang sudah sangat paham asam garam sisi moneter, makroekonomi dan ke-banksentralan dengan sederet prestasi dan pengalaman di dalam tubuh bank sentral sendiri. Buku-buku soal kebanksentralan karya Perry Warjiyo sudah banyak beredar.

 

Jaga Stabilitas Ekonomi.

 

Memang, setelah ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dihadapkan pada tantangan berat dalam mengendalikan moneter di tengah tekanan ekonomi global. The Federal Reserve pada akhir Januari lalu mengumumkan mengakhiri era suku bunga rendah yang diterapkan sejak 2009 akibat harga minyak dunia yang menggeliat.  

 

Terhadap hal itu, Perry berjanji akan membawa BI untuk secara penuh menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi. Secara khusus inflasi dan nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung melemah. “Tentu saja dalam menjaga itu, saya tetap mendukung stabilitas ekonomi. Saya juga pro-growth (mendukung pertumbuhan),” katanya.

 

Dalam melaksanakan tugas, Perry menyatakan akan melaksanakan lima hal. Pertama, memprioritaskan penjagaan stabilitas yaitu kebijakan moneter. Kedua, mendorong peningkatan ekonomi dengan merelaksasi kebijakan makro prudent, mendorong sektor perumahan yang jadi leading sektor. Dengan dorongan itu akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

 

Ketiga adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan, khususnya pembiayaan infrastruktur. Sekuritas berbagai obligasi untuk pembiayaan infrastruktur itu juga pro-growth dengan koordinasi dengan pemerintah dan OJK.

 

Keempat, sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional untuk ekonomi keuangan digital. Kebijakan itu juga gerbang pembayaran nasional fintech. Kelima adalah adalah memperkuat akselerasi pengembangan ekonomi syariah, seperti industri halal. Pihaknya akan mengembangkan keuangan syariah, maupun pengembangan research, serta kampanye gaya hidup halal.  "Kebijakan moneter itu pro-stability, tetapi yang empat lainnya adalah pro-growth,” katanya.‎

 

Sosok yang Tepat

 

Menteri Koordinator Perekonomian yang pernah menjabat sebagai gubernur BI 2010-2013 Darmin Nasution menilai, Perry adalah sosok yang tepat untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi otoritas moneter, mengingat kariernya yang sudah lama di BI. “Sudah ngelotok ilmunya. Dia juga komplit tidak hanya sekadar monetary tapi juga perhatian pada para pegawai. Jadi, menurut saya orangnya cukup mumpuni,” ungkapnya usai memberi ucapan selamat ke Perry Warjiyo.

 

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, memasuki suasana ekonomi yang sedang penuh tantangan, sosok Perry diharapkan bisa memberikan stabilisasi. Pemerintah akan mendukung penuh tugas Perry secara efektif, kredibel dan diharapkan bisa menenangkan pasar, masyarakat dan lingkungan BI.

 

“Saya siap bekerja sama secara penuh dan kuat dalam era baru ini. Pemerintah dan BI harus fokus kepada stabilitas supaya tidak menimbulkan suasana yang tidak menentu,” ungkapnya.

 

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap Gubernur BI yang baru bisa lebih memberikan kontribusi pada stabilitas sistem ekonomi dan keuangan. “Dan kita tunggu gebrakan yang akan dilakukan apalagi kondisi saat ini perlu sekali kebijakan di sektor moneter khususnya BI yang memberikan dampak positif di saat kondisi akhir-akhir ini yang sedang tinggi volatilitasnya,” katanya.

 

Ekonom Aviliani menyebutkan saat ini dunia usaha sedang menunggu kepastian dari bank sentral terkait nilai tukar. "Makanya ini seperti deadline yang diberikan pelaku usaha ke pak Perry. Masalah suku bunga dan rupiah ini yang ditunggu pelaku usaha," kata Aviliani usai pelantikan Gubernur BI di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

 

Sementara dari kalangan bankir, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo optimistis Perry Warjiyo yang memegang jabatan baru sebagai Gubernur BI. Hal itu dikarenakan, Perry memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang moneter, dengan lamanya dirinya telah berkarir di bank sentral.

 

“Karena dengan banyaknya pengalaman di BI, maka akan mengerti segala yang ada. Saya yakin dia akan bisa menjalankan jabatan barunya," kata Kartika.

 

Menurut Kartika, dengan pengalaman yang cukup banyak dijalankan, maka Perry juga akan bisa lebih menenangkan kondisi yang ada di pasar. Perry mempunyai kebijakan yang pas, market akan respon baik. Sehingga akan terjadi ketenangan di pasar.

 

Begitu juga dengan Direktur Utama BTN Maryono, yang berharap agar Perry Warjiyo bisa membawa kondisi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik dengan kebijakan yang dibangunnya.

 

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun menyatakan Perry Warjiyo, harus bisa melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Sehingga bauran kebijakan moneter bisa memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi jarak kesenjangan.

 

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan juga mengharapkan agar Perry Warjiyo harus bisa lebih inovatif. Pasalnya, menurut dia, kebijakan moneter Indonesia tak bisa lagi hanya mengandalkan kebijakan suku bunga rendah, sebab menimbang resiko eksternal dari kebijakan moneter Amerika Serikat dan Uni Eropa.

 

Prediksi Pertumbuhan

 

Sebagaimana diketahui, sejak awal tahun 2018, rupiah sudah melemah -4,62% (ytd). Nilai tukar rupiah kini sudah menembus angka 14.200 per dollar dimana angka ini merupakah yang terendah sejak September 2015 yang kala itu mencapai titik nadir diangka 14.700.

 

Di era kepemimpinan sebelumnya, Bank Indonesia kerap mendapat kritikan karena lambatnya respon otoritas moneter terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. BI dianggap seperti membiarkan rupiah merosot hingga ketitik terendah.

 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi 2018 tak akan mampu sesuai target dalam asumsi APBN 2018 yang dikisaran 5,4 persen. Sebab menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hanya akan berada di 5,2 persen. 

 

Ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II hingga kuartal IV mendatang tentu akan lebih tinggi dari kuartal I yang tercatat sebesar 5,06 persen. Namun, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi hanya akan mampu ke level 5,2 persen. 

 

"Memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi ternyata ada beberapa aspek faktor eksternal maupun domestik yang memang belum bisa tahun ini mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,3%-5,4%," ungkap Perry di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5). 

 

Kendati demikian, menurutnya capaian tersebut jauh lebih baik bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya," imbuhnya. 

 

Dari sisi eksternal, lanjutnya, dinamika global merupakaan akibat perekonomian Amerika Serikat yang kemudian memicu pelemahan nilai tukar mayoritas mata uang diseluruh dunia, termasuk Rupiah. Dimana kebijakan moneter Bank Sentral AS, The Fed menaikkan Fed Fund Rate (FFR) tiga hingga empat kali sepanjang tahun ini. 

 

Selain itu, menurutnya, defisit fiskal AS yang lebih tinggi, tahun ini diperkirakan bakal mencapai 4 persen bahkan diperkirakan mencapai 5 persen di 2019. Hal ini membuat yield (imbal hasil) US Treasury dengan tenor 10 tahun mengalami peningkatan diluar ekspetasi hingga melampaui 3 persen. Kondisi ini pun direspons pasar dengan mengubah protofolionya dari negara berkembang ke AS. Ini menyebabkan capital outflow (arus keluar dana asing) hampir di seluruh negara emerging market. Ini fenomena global. 

 

Sementara itu, dari sisi domestik, defisit transaksi berjalan memang melebar, kendati demikian menurutnya masih dalam batas terkendali. Pada kuartal I transaksi berjalan mencapai USD5,5 miliar atau 2,1 persen dari PDB, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 2,4 miliar atau 1 persen dari PDB. Namun, lebih rendah bila dibandingkan dengan kuartal IV 2017 yang mencapai USD6 miliar atau 2,3 persen PDB.

 

"Secara keseluruhan tahun ini kita tidak lebih dari 2,5 persen dari PDB. Untuk Indonesia sepanjang tidak lebih 3 persen dari PDB masih cukup oke. Ada pihak yang bilang khawatir, memang ini perlu dalam jangka panjang (penanganannya)," jelasnya. 

 

Perry menjelaskan, Bank Sentral dibawah kepemimpinannya akan memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah yang terus tertekan Dolar AS. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan kebijakan suku bunga acuan dan intervensi di pasar valas dan Surat Berharga Negara (SBN). 

 

Sementara itu, pada Juli 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan secara serentak dan satu bulan kemudian pengumuman calon presiden yang akan berlaga dalam pemilihan 2019. Pada tahun politik ini, kebijakan pemerintah tentu menahan laju inflasi agar harga-harga tak naik dan pencitraan berjalan mulus. Kebijakan paling gampang adalah menambah subsidi bahan bakar minyak, seperti janji Presiden Jokowi hingga 2019, di tengah harga minyak dunia yang terus terkerek.

 

Akibatnya adalah defisit neraca transaksi berjalan dipastikan akan makin naik karena dipakai buat membiayai konsumsi. Di pihak lain, pembiayaan infrastruktur yang menjanjikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang banyak yang mangkrak dan terganggu akibat salah kaprah permodalannya.

 

Banyak asa, agar Perry sebagai pejabat karier paling senior Bank Indonesia yang punya pengalaman di Dana Moneter Internasional (IMF), harus lebih luwes dalam mengkomunikasikan kebijakan moneter untuk mengimbangi kebijakan makroekonomi di bawah Jokowi pada tahun politik ini. (Kormen)