Darmono: Kepentingan Nasional Tidak Harus Meniadakan Investasi Asing

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Founder sekaligus Chairman Jababeka Group SD Darmono menjelaskan pandangannya mengenai peran pengusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Setelah sukses dalam peluncuran bukunya bertemakan Building a Ship While Sailing, atau membangun kapal sembari berlayar, dirinya juga akan meluncurkan seri buku terbaru berjudul Human Process Factory atau pabrik proses manusia, dengan artian Indonesia memiliki potensi yang besar yang perlu digarap bersama sama dengan dunia luar.

Melalui buku selanjutnya, dirinya merasa perlu menceritakan ke dunia luar bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, namun keterbatasan anggaran, ujar Darmono dalam diskusi bukunya yang berjudul Building A Ship While Sailing di Cozyfield Gramedia, Mal Pondok Indah, Sabtu (4/7).

Ia mengatakan, Indonesia harus memiliki konsep seperti pabrik yang memproses manusia, yaitu yang miskin jadi kaya, dan yang bodoh menjadi pandai, dan itulah yang sering disebut bonus demografi. Dalam membangun ekonomi baru perlu dilakukan pemerataan. Dari 17 ribu pulau hanya di pulau Jawa semua konsenterasinya, semua berkumpul di pulau Jawa. Karena itu dibutuhkan investor asing yang membawa dana, serta teknologi. Jangan sampai pengertian Nation menjadi ekslusif sehingga menjadi hambatan dalam membangun kesejahteraan bangsa, papar dia.

Darmono menambahkan, yang memegang peraturan adalah pemerintah Indonesia, yang megang senjata TNI, hukum ada. Kenapa mesti takut? Kalau di jaman Belanda kita lemah gak punya apa-apa kita takut untuk dimasuki orang asing. Maka kita anti asing untuk mengusir Belanda, tapi sekarang kita tidak boleh anti asing lagi karena kita sudah negara besar.

Kita harus menolong orang lain yang susah.Contohnya Morotai yang 2.500 kilometer dari Jakarta, daripada kosong?

Menurutnya pulau-pulau tersebut dapat dibikin seperti Singapura, biar dikelola sama Taiwan atau Jepang agar dapat menjadi Singapurnya Indonesia tapi milik Indonesia. Seperti konsep shopping mall, mal ini punya siapa tanahnya kan punya Indonesia dan tidak mungkin dibawa kemana-mana. Biar orang asing yang mengelola tapi kan bayar pajak, menciptakan lapangan pekerjaan dan tidak mungkin tanahnya di bawa, jelasnya.

Hal senada diutarakan Cendikiawan Muslim, Komaruddin Hidayat menegaskan prinsip nation atau kewarganegaran tidak boleh menjadi ekslusif, sehingga tertutupnya kerjasama, perluasan dalam pemerataan ekonomi.

Nation atau nasionalisme itukan baru, ibaratnya kita punya anak lantas membuat rumah tangga baru yang akan mengatur diri mereka, masa iya harus mengikut orang tua terus. Jikalau Nation menjadi ekslusif tertutup kemungkinan kerjasamanya, dan perluasannya. Dengan begitu, nation menjadi seleb center yang jomplang ada yang maju dan ada yang miskin, ungkapnya

Ia menambahkan, Indonesia memiliki sejarah kebangkitan, sejarah pembentukkan. Sebabnya perlu manajemen skill yang bagus jangan sampai ribuan pulau-pulau Indonesia tercerai-berai.