Pemkab Mimika Terima Royalti PT Freeport Rp536Miliar

Oleh : Herry Barus | Rabu, 01 Agustus 2018 - 12:39 WIB

PT Freeport Indonesia. (Ist)
PT Freeport Indonesia. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Timika- Hingga Agustus ini, Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sudah tiga kali menerima dana bagi hasil royalti PT Freeport Indonesia dengan total penerimaan mencapai Rp536.457.600.000.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Mimika Dwi Cholifa di Timika, Rabu, mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tahun ini Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil akan menerima bagi hasil royalti Freeport sebesar Rp769 miliar.

"Masih ada satu kali lagi transfer dana bagi hasil royalti Freeport yang akan diterima oleh Pemkab Mimika tahun ini," jelas Dwi.

Mengacu kepada PMK tersebut, katanya, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil akan menerima 32 persen dari total royalti yang dibayarkan oleh PT Freeport kepada Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya Pemprov Papua menerima 16 persen, kabupaten/kota lainnya dalam satu wilayah Provinsi Papua menerima 32 persen dan sisanya menjadi penerimaan negara (Pemerintah Pusat).

Selain dari royalti PT Freeport, Pemkab Mimika juga menerima bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) karyawan Freeport maupun perusahaan subkontraktor Freeport yang tahun ini ditargetkan sebesar lebih dari Rp160 miliar.

Adapun realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah hingga akhir semester satu 2018 di Mimika mencapai Rp120 miliar atau 47,29 persen dari target sebesar Rp254 miliar.

Khusus untuk penerimaan pajak daerah telah terealisasi 62,41 persen dari target sebesar Rp151.094.000.000.

"PAD Kabupaten Mimika hanya sekitar 10 persen atau sekitar Rp200 miliar sampai Rp300 miliar dari total penerimaan daerah. Penerimaan terbesar Mimika bersumber dari dana perimbangan, termasuk bagi hasil sektor tambang. Untuk itulah, kami terus menggenjot penerimaan PAD di luar dari sektor tambang seperti pajak hotel, restoran dan lainnya," jelas Dwi.

Secara keseluruhan, hingga awal Agustus ini, penerimaan daerah Mimika yang sudah terealisasi mencapai Rp1,2 triliun dari target sebesar Rp2,8 triliun.
 

"Dengan waktu tersisa sekitar lima bulan, kami cukup optimistis bahwa target penerimaan daerah yang dituangkan dalam APBD 2018 itu bisa terealisasi sampai akhir tahun," ujar Dwi Rabu (1/8/2018) (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BAZNAS Kembali Raih Sertifikat ISO 9001-2015

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:30 WIB

BAZNAS Kembali Raih Sertifikat ISO 9001-2015

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempertahankan prestasi dan kembali memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 dari Worldwide Quality Assurance (WQA), sebuah lembaga sertifikasi manajemen berstandar…

Timberland Gandeng Madness Luncurkan Koleksi Sepatu Limited Edition

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:23 WIB

Timberland Gandeng Madness Luncurkan Koleksi Sepatu Limited Edition

Berkembang dari tema sebelumnya yaitu "Transmutation" yang berarti transformasi, tema kali ini adalah "Alteration" yang berarti "perubahan" untuk menandakan penyatuan antara kedua merek - Timberland…

Empat Mahasiswa SIA UBSI Juarai Zahir Accounting Competition

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:00 WIB

Berprestasi, Empat Mahasiswa SIA UBSI Juarai Zahir Accounting Competition

Empat mahasiswa SIA UBSI yaitu Martina Ayu Wigati, Sari Indriyani, Muhammad Yamin dan Siti Nuraeni Bariati berhasil menjadi Juara 1 Kategori Analisa Keuangan di Gunadarma All About Competition…

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani saat menemui Presiden Komite Organisasi Luar Negeri Musiad Ibrahim Uyar (Foto: Kadin)

Jumat, 18 Januari 2019 - 13:55 WIB

Kunjungi Kadin, Musiad Jajaki Kerja Sama Bisnis

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap menjalin kerja sama bisnis dan perdagangan dengan Mustakil Sanayici ve Isadamlari Dernegi (Musiad) atau Asosiasi Pebisnis dan Industri Independen…

Stephanie Tangkilisan (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 18 Januari 2019 - 11:59 WIB

Politik Identitas VS Hoaks Jelang Pemilu 2019

Pertanyaan-pertanyaan yang umumnya timbul adalah apakah isu politik identitas dan hoaks benar-benar akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia di Pemilu nanti?