Pemkab Mimika Terima Royalti PT Freeport Rp536Miliar

Oleh : Herry Barus | Rabu, 01 Agustus 2018 - 12:39 WIB

PT Freeport Indonesia. (Ist)
PT Freeport Indonesia. (Ist)

INDUSTRY.co.id - Timika- Hingga Agustus ini, Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sudah tiga kali menerima dana bagi hasil royalti PT Freeport Indonesia dengan total penerimaan mencapai Rp536.457.600.000.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Mimika Dwi Cholifa di Timika, Rabu, mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tahun ini Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil akan menerima bagi hasil royalti Freeport sebesar Rp769 miliar.

"Masih ada satu kali lagi transfer dana bagi hasil royalti Freeport yang akan diterima oleh Pemkab Mimika tahun ini," jelas Dwi.

Mengacu kepada PMK tersebut, katanya, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil akan menerima 32 persen dari total royalti yang dibayarkan oleh PT Freeport kepada Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya Pemprov Papua menerima 16 persen, kabupaten/kota lainnya dalam satu wilayah Provinsi Papua menerima 32 persen dan sisanya menjadi penerimaan negara (Pemerintah Pusat).

Selain dari royalti PT Freeport, Pemkab Mimika juga menerima bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) karyawan Freeport maupun perusahaan subkontraktor Freeport yang tahun ini ditargetkan sebesar lebih dari Rp160 miliar.

Adapun realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah hingga akhir semester satu 2018 di Mimika mencapai Rp120 miliar atau 47,29 persen dari target sebesar Rp254 miliar.

Khusus untuk penerimaan pajak daerah telah terealisasi 62,41 persen dari target sebesar Rp151.094.000.000.

"PAD Kabupaten Mimika hanya sekitar 10 persen atau sekitar Rp200 miliar sampai Rp300 miliar dari total penerimaan daerah. Penerimaan terbesar Mimika bersumber dari dana perimbangan, termasuk bagi hasil sektor tambang. Untuk itulah, kami terus menggenjot penerimaan PAD di luar dari sektor tambang seperti pajak hotel, restoran dan lainnya," jelas Dwi.

Secara keseluruhan, hingga awal Agustus ini, penerimaan daerah Mimika yang sudah terealisasi mencapai Rp1,2 triliun dari target sebesar Rp2,8 triliun.
 

"Dengan waktu tersisa sekitar lima bulan, kami cukup optimistis bahwa target penerimaan daerah yang dituangkan dalam APBD 2018 itu bisa terealisasi sampai akhir tahun," ujar Dwi Rabu (1/8/2018) (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…