FPKSI Minta Pemerintah Tak Perlu Banyak Proteksi Industri Keramik Nasional

Oleh : Ridwan | Selasa, 24 Juli 2018 - 11:38 WIB

Pekerja di pabrik keramik (Ist)
Pekerja di pabrik keramik (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia (FPKSI) meminta pemerintah khususnya Kementerian terkait untuk tidak terlalu banyak memproteksi industri keramik.

"Pemerintah seharusnya tidak terlalu banyak proteksi buat segala hal, seharusnya dilepas saja agar memberikan kompetisi antara impor dan industri," ungkap Triyogo selaku Ketua Umum FPKSI di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah memproses pengajuan safeguard yang diajukan oleh Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) terkait impor keramik yang semakin menggerus ceruk pasar keramik nasional. 

Menurut Triyogo, membanjirnya produk impor keramik justru menandakan tidak berdayanya produsen keramik nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia yang semakin besar. 

"Ukuran dan kualitas produk lokal keramik belum bisa memenuhi standar permintaan pasar atau trend penggunaan keramik yang ada di Indonesia (ukuran 60cm x 60cm keatas).
Harus disadari bahwa trend pengguna keramik sudah bergeser dari keramik yang diglasir menjadi 
porselen," terangnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini produsen keramik dalam negeri masih menggunakan peralatan dan sistem jaman jadul yang masih memproduksi keramik glasur, sedangkan tren dunia sudah menggunakan keramik poles. 

"Industri-industri semacam ini yang seharusnya pemerintah dukung, bagaimana keramik glasur menuju keramik poles dimana tren dunia sudah sudah menggunakan keramik poles," imbuh Triyogo. 

Namun, ia mengakui bahwa Indonesia masih mempunyai permasalahan terkait bahan baku.  "Ini yang harusnya pemerintah berikan fiskal untuk investor yang akan berinvestasi di dalam pengolahan bahan baku poles. Namun memang belum ada investor yang diberikan insentif fiskal tadi," kata Triyogo. 

Sementara itu, Sekjen FPKSI, Daniel Hendra menilai pemberlakuan safeguard terhadap impor keramik tidak mendidik. Pasalnya, produsen keramik dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. 

"Marketnya itu besar sekali, kenapa harus dilindungi. Harusnya produsen dalam negeri meningkatkan kapasitas produksinya agar bisa memenuhi kebutuhan pasar terutama untuk produk unglazed dengan ukuran 60x60cm keatas," jelas Daniel.

Menurutnya, trend kenaikan import sebesar 21% terjadi karena adanya permintaan dari pasar domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh pabrik dalam negeri dan hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh beberapa pabrik di dalam negeri. 

Terkait harga, menurut Daniel, dipasaran harga keramik dalam negeri masih bisa bersaing dibanding dengan keramik impor. “Selain kenaikan harga bahan baku di China melambungnya harga dolar AS turut membuat tingginya harga beli percelain tiles impor," imbuhnya.

Daniel menerangkan, Safeguard bisa saja dilakukan apabila indutri dalam negeri bisa memenuhi seluruh kebutuhan domestik. "Selama hal itu belum terlaksana, kiranya pemerintah dapat mempertimbankan untuk menunda langkah-langkah pengamanan. Mengingat industri dalam negeri telah menikmati perlindungan sebelumnya tanpa mencoba untuk mengembangkan produk sejenis secara signifikan. Kalau safeguard diberlakukan nanti ujung-ujungnya para pengguna keramik yang merugi, karena harga akan merambat naik," tutup Daniel Hendra.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Foto Doc Kementan

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 20:44 WIB

Hasilkan 20 Triliun dalam 3,5 Tahun, Ekspor Obat Hewan Indonesia Meningkat

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Dalam kurun waktu 3,5 tahun, ekspor obat hewan telah signifikan mendatangkan devisa negara yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat…

Bambang Tribaroto Corporate Secretary Bank BRI (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 20:00 WIB

BRI-Pemprov Perkuat Sistem Informasi Pertanian di Jawa Tengah.

Bank BRI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara puncak perayaan Hari Tani 2018 yang dilaksanakan di Alun-alun Bung Karno, Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah Sabtu (20/10/2018).…

Garuda-Polri Sepakat Kemitraan Strategis Layanan Jasa Penerbangan (Foto Dok Garuda Indonesia)

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 18:00 WIB

Garuda-Polri Sepakat Kemitraan Strategis Layanan Jasa Penerbangan

Maskapai nasional Garuda Indonesia bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Jumat (19/10/2018) melakukan penandatanganan nota kesepahaman perpanjangan komitmen kemitraan strategis…

Taufik Hidayat, Direktur Utama PT. PP Properti Tbk (Dok. Industry)

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 17:00 WIB

PT PP Bukukan Kontrak Baru Rp32,45 Triliun

PT PP (Persero) Tbk, perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia berhasil membukukan kontrak baru Rp32,45 triliun sampai akhir September 2018, naik 1,5 persen dibanding periode yang sama…

Ilustrasi Pertamina EP

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 16:30 WIB

Pertamina EP Capai Produksi 102 Persen

PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) mencatat pencapaian produksi minyak PT Pertamina EP Asset 3 sebesar 12.408 BOPD atau 102 persen dari target 2018 sebesar 12.138 BOPD.