Efektifitas Tol Udara Butuhkan Peran Pemda

INDUSTRY.co.id - Timika- Tokoh masyarakat Mimika Johannes Rettob berpendapat, peran aktif pemerintah daerah di pedalaman Papua dibutuhkan agar program Tol Udara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam menekan disparitas harga barang kebutuhan pokok.

"Program Tol Udara sangat bagus. Pemerintah pusat sudah memberikan ruang baik melalui regulasi maupun pendanaan untuk membantu masyarakat di pedalaman Papua. Namun, itu harus diikuti oleh adanya partisipasi aktif dari pemda, terutama daerah-daerah yang menjadi sasaran program ini," kata Johannes di Timika, Kamis (19/7/2018)

Ia mengatakan program Tol Udara atau Jembatan Udara yang diterapkan sejak 2017 itu hingga kini belum memberikan efek besar berupa penurunan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di pedalaman Papua.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika itu mengatakan keterlibatan pemda di sejumlah daerah pedalaman Papua dalam program Tol Udara lebih pada melakukan pengawasan ketat terhadap suplai dan distribusi barang kebutuhan pokok agar tidak dipermainkan oleh para oknum tengkulak.

Selain itu, pemda setempat juga bisa mengucurkan anggaran tambahan subsidi penerbangan agar pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat di wilayahnya lebih lancar.

"Jangan sampai pemerintah sudah memberikan subsidi angkutan (pesawat terbang), tapi karena pengawasan kurang bagus lalu barang kebutuhan pokok masyarakat yang diangkut itu jatuh pada tangan oknum-oknum tertentu untuk dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya," katanya.

Ia menekankan, itu fakta yang terjadi sampai hari ini di pedalaman Papua. "Kenyataannya, harga barang masih tetap mahal dan upaya menekan disparitas harga sebagaimana yang diharapkan itu tidak terjadi," kata Johannes.

Berdasarkan data Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika, program Tol Udara di wilayah Papua dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu jembatan udara yang menghubungkan Timika-Wamena dan Timika-Dekai Yahukimo.

Program Jembatan Udara yang menghubungkan Timika-Wamena dioperasikan efektif sejak 2017 menggunakan jasa angkutan pesawat TriMG dan pesawat Hercules TNI AU. Sementara program jembatan udara yang menghubungkan Timika-Dekai Yahukimo hingga kini belum dilaksanakan lantaran terdapat sejumlah persoalan teknis sehingga masih akan dikaji lebih lanjut.
 

Selain program jembatan udara, juga terdapat program atau kebijakan subsidi kargo perintis dimana seluruh biaya penerbangan kargo dari Timika, Wamena dan Dekai ke sejumlah lapangan terbang perintis di wilayah pedalaman Papua ditanggung penuh oleh pemerintah.
 

Khusus untuk wilayah Timika, tahun ini subsidi kargo perintis dialokasikan untuk melayani 13 rute menggunakan dua tipe pesawat yaitu twinn otter dan pilatus porter sesuai kondisi lapangan terbang di pedalaman Papua.

Dari 13 rute dimaksud, sebanyak lima rute yang dilayani dengan pesawat jenis twin otter yaitu Kenyam (Kabupaten Nduga), Ilaga (Kabupaten Puncak), Sinak (Kabupaten Puncak Jaya), Beoga (Kabupaten Puncak) dan Potowayburu (Kabupaten Mimika) sudah beroperasi penuh dengan jadwal bervariasi mulai dari satu kali hingga maksimal tiga kali sepekan.

Sementara delapan rute lainnya yang dilayani pesawat jenis pilatus porter dengan rute Jila, Alama, Tsinga, Agandugume dan lainnya hingga kini belum beroperasi lantaran terdapat persoalan pada kesiapan pesawat dan pengaturan barang yang hendak diangkut.

Menurut John, dengan terbatasnya jadwal penerbangan pesawat kargo perintis ke sejumlah rute di pedalaman Papua yang hanya dilayani satu hingga tiga kali sepekan itu maka perlu ada dukungan penuh dari Pemda setempat untuk menambah jadwal penerbangan pesawat kargo perintis ke wilayahnya.

"Apakah masyarakat di pedalaman Papua sudah menikmati harga yang murah? Saya kira belum semua. Mungkin itu baru di beberapa tempat seperti di ibu kota kabupaten, tetapi di tempat-tempat yang lain saya kira belum sama sekali terjangkau," katanya.

Apalagi, sambug Johannes, barang yang diangkut sangat terbatas, cuma 1.500 kilogram sekali angkut. "Itupun hanya sekali seminggu atau paling tinggi tiga kali seminggu. Di sisi lain kebutuhan masyarakat akan barang kebutuhan pokok pasti jauh lebih besar," katanya.

Ia menambahkan, pemda di daerah-daerah pedalaman Papua harus berani membuat terobosan besar untuk membantu masyarakat mendapatkan barang dengan harga yang murah dengan cara menambah subsidi penerbangan kargo perintis.

"Harus ada sinkronisasi antara pusat dengan daerah agar program ini bisa efektif. Kalau memang penerbangan kargo perintis ke wilayah mereka terbatas, sementara kebutuhan akan bahan kebutuhan pokok sangat tinggi maka mau tidak mau pemda harus berani mengeluarkan biaya untuk subsidi tambahan," katanya.

Ini, ujar Johannes, harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar barang-barang yang sudah diangkut gratis itu tidak jatuh ke oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi, sementara masyarakat tetap membeli barang dengan harga yang sangat mahal. (Ant)