Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR: Tenaga Kerja Konstruksi Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Oleh : Hariyanto | Kamis, 19 Juli 2018 - 09:41 WIB

Ilustrasi pembangunan Light Rail Transit (ist)
Ilustrasi pembangunan Light Rail Transit (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur yang bernilai sekitar Rp1 triliun dapat menyerap 14.000 tenaga kerja.

"Oleh karenanya, tenaga kerja di bidang konstruksi diharapkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Syarif Burhanuddin dalam diskusi di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah isu tenaga kerja di bidang konstruksi dan sektor infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya jumlah tenaga kerja ahli dan terampil dibandingkan dengan kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi.

"Dari tenaga kerja konstruksi sekitar 8,1 juta orang, yang memiliki sertifikasi tidak lebih dari tujuh persen. Untuk itu, penting bagi berbagai pihak terkait untuk dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi tenaga kerja tersebut," ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi Erwin Aksa mengatakan, Kadin juga siap bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam rangka mencari solusi untuk mempercepat pensertifikatan guna membenahi kualitas SDM konstruksi.

"Kebanyakan pekerja seperti di level mandor tidak punya sertifikasi dan ijazah. Kita harus pikirkan bagaimana mereka bisa memiliki sertifikat," ucapnya.

Di tempat terpisah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, investasi di bidang infrastruktur berdampak ganda terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno dalam acara "market sounding" proyek pengembangan RSUD dr Hasri Ainun Habibi Gorontalo mengatakan bahwa akses infrastruktur yang disediakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan layak.

"Pemerintah memberikan akses seperti bangun jalan, kesehatan, air minum, bahkan penerangan jalan akan memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang atau justru membuka usaha," katanya.

Dampak tidak langsung dari pembangunan infrastruktur itulah, menurut Bagus, yang ikut menekan tingkat kemiskinan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan juga turut menekan kemiskinan.

Kendati demikian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu kunci penurunan kemiskinan, yang untuk pertama kali menyentuh angka di bawah 10 persen, adalah karena lancarnya distribusi bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama 2018.

Bambang menuturkan, pemerintah belajar dari triwulan pertama tahun lalu dimana jumlah penduduk miskin secara absolut sempat naik pada Maret 2017, kendati presentase kemiskinannya turun. Saat itu pemerintah mengidentifikasi keterlambatan penyaluran bantuan sosial sebagai penyebabnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Kompleks Olahraga GBK

Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:45 WIB

Berikut Ini Jadwal Pertandingan Asian Games di Jakarta

Perhelatan olahraga terbesar se-Asia atau Asian Games 2018 mulai memasuki hari ketiga. Indonesia sebagai tuan rumah kali ini membagi penyelenggaraan Asian Games 2018 di dua kota yaitu Jakarta…

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:21 WIB

Ini Maklumat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada Hari Raya Idul Adha

Besok umat Islam akan merayakan Idul Adha. Puncak dari Hari Raya Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Ini adalah momen yang sangat baik bagi masyarakat (khususnya menengah bawah) untuk…

Foto Ilustrasi E-commerce

Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:15 WIB

RPP Perdagangan e-Commerce Tinggal Tunggu Goresan Tinta Jokowi

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) ataue-commercesaat ini tengah menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Ist)

Selasa, 21 Agustus 2018 - 10:30 WIB

Anak Perusahaan RNI Luncurkan Program Kemitraan Tebu Desa Penyangga

Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam sektor agroindustri, PT PG Rajawali II meluncurkan Program Kemitraan Tebu Desa Penyangga dengan Pabrik Gula (PG)…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Selasa, 21 Agustus 2018 - 10:30 WIB

Menteri Airlangga: APBN 2019 Akan Difokuskan pada Pembangunan SDM

Pemerintah telah menetapkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).