Kenaikan NJOP DKI Jakarta Bisa Berdampak Pada Pasar Properti di Ibukota

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk wilayah DKI Jakarta, dimana rata-rata kenaikan NJOP ini mencapai 19,54% dari nilai NJOP terakhir. 

Secara langsung, kebijakan baru ini berimbas pada kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar warga DKI Jakarta paling lambat setiap 31 Agustus.

Berdasarkan data Rumah.com Property Index menunjukkan bahwa harga properti di DKI Jakarta pada kuartal II (Q2) 2018 cenderung stabil dengan kenaikan sebesar 2,24 persen secara kuartalan (q-o-q). 

Kenaikan ini mengoreksi penurunan yang terjadi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,39% (q-o-q). Sementara itu, secara tahunan, kenaikan harga properti di Jakarta pada Q2 2018 mencapai 6,22%.

"Sebagai pusat bisnis nasional, Jakarta, tentu saja, merupakan kawasan dengan tren harga properti yang terus meningkat, meski saat ini cenderung tipis. Penyesuaian NJOP ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya tarik properti, khususnya hunian. Pencari properti akan makin bergeser ke Bodetabek, apalagi dengan pembangunan infrastruktur penghubung yang masif saat ini," ujar Country Manager Rumah.com, Marine Novita di Jakarta (18/7/2018).

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nilai NJOP di Ibukota saat ini berkisar pada Rp4,7juta hingga Rp48 juta per meter persegi. Umumnya, rata-rata pemilik lahan mematok harga lebih tinggi sekitar 30% dari NJOP.

Kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat adalah kawasan dengan peningkatan tertinggi berdasarkan Rumah.com Property Index. Jakarta Selatan mencatatkan peningkatan sebesar 2,3% pada Q2 2018 (q-o-q). Pada Q1, kawasan ini mengalami penurunan sebesar 0,04%. Sementara itu, Jakarta Timur mengalami penurunan sebesar 2,1% pada Q2 2018 (q-o-q), setelah pada kuartal sebelumnya naik tipis 0,4% (q-o-q).

Kebanyakan pencari hunian tampaknya sudah menyerah mencari properti di Jakarta Selatan dan Pusat, karena harga yang sudah sangat tinggi. Harapan lebih besar terdapat di Jakarta Timur, di sekitar Cibubur, Cipayung, Ciracas, dan sekitarnya. 

Khusus Jakarta Timur, kawasan ini bakal semakin diminati karena harganya masih lebih terjangkau. Minat konsumen juga akan didorong oleh pembangunan jalan tol dan Light Rail Transit (LRT), yang aka membuat warga di sana lebih mudah menjangkau pusat Ibukota.

"Jika melihat fitur Project Review Rumah.com, masih ada hunian jenis rumah dengan harga Rp500 jutaan dan apartemen dengan harga Rp250 jutaan di Jakarta Timur. Di dalam Project Review, konsumen juga bisa mendapatkan informasi jarak antara properti tersebut dengan akses tol, fasilitas umum, dan lain-lain secara detail," tambah Marine. 

Dari sisi pengembang, Direktur PT. Bakrie Pangripta Loka (Pengembang Kawasan Sentra Timur Superblok), Andre R Makalam, mengakui bahwa kenaikan NJOP akan menyebabkan kenaikan harga properti secara proporsional, didasarkan pada zonasi. 

"Kenaikan akan tergantung dari zona properti. Di Sentra Timur, kenaikan untuk unit baru yang akan diluncurkan akan berada pada kisaran 5%. Yang akan merasakan dampak paling besar adalah Jakarta Selatan, terutama untuk properti kelas atas," ujar Andre.

Menurut Andre, sesuai kenaikannya, minat konsumen terhadap properti di zona dengan harga yang masih terjangkau mungkin masih tetap tinggi. Sementara di zona seperti kawasan Jakarta Selatan ini yang mungkin turun. Konsumen yang menjadi peminat properti di kawasan ini akan lebih memilih wait and see, karena mereka juga harus mempertimbangkan kenaikan pajak dan sebagainya. 

"Dampak terhadap peminat dan harga properti mungkin akan terlihat penurunannya dalam enam bulan ke depan,"ungkap Andre. 

Andre optimistis minat properti untuk kelas menengah dan memengah bawah tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini.

"Kenaikan NJOP sebesar 20% ini masih wajar. Saya yakin keputusan ini adalah masukan dari banyak pihak. Dengan kenaikan NJOP ini harapannya Pemerintah DKI Jakarta bisa menggunakannya untuk memperbaiki fasilitas, seperti jalan, sosial, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan iklim usaha di Jakarta. Nah, masukan-masukan yang ini juga harus diserap oleh Pemprov DKI Jakarta," pungkas Andre.