Hukum Perpanjangan IUPK Freeport Perlu Diluruskan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 18 Juli 2018 - 08:08 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penggunaan dasar hukum perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2041 perlu diluruskan.

"Sejumlah ahli menggunakan dasar Pasal 31.2 Kontrak Karya (KK). Penggunaan dasar hukum ini perlu diluruskan," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Selasa (17/7/2018)

Hikmahanto mengatakan pasal 31.2 KK memang memberikan hak kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk mengajukan perpanjangan untuk 2 kali 10 tahun.

Namun hal ini dipersyaratkan mendapat persetujuan dari pemerintah (subject to Government approval).

Ia mengatakan dalam paragraf selanjutnya disebutkan bahwa persetujuan tersebut tidak akan tidak diberikan secara wajar atau ditunda oleh pemerintah (The Government will not unreasonably withhold or delay such approval).

Dari ketentuan ini ada yang menginterpretasikan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perpanjangan. Bila tidak maka pemerintah dapat diajukan ke arbitrase internasional.

Bila ini terjadi kemungkinan pemerintah untuk menang pun diragukan. Sebenarnya perdebatan terkait Pasal 31.2 KK sudah tidak relevan.

Hal ini karena PT FI sdh berubah menjadi IUPK sejak 2017. Berdasarkan PP 1/2017 ada dua opsi yang harus dipilih oleh PT FI.

Pertama adalah tetap hubungan dengan pemerintah didasarkan pada KK namun PT FI wajib melakukan pemurnian di dalam negeri sesuai pasal 170 UU Minerba. Atau tetap melakukan ekspor konsentrat namun hubungan dengan pemerintah didasarkan pada IUPK.

PT FI mengambil opsi untuk tetap dapat melakukan ekspor atas konsentrat dan karenanya merubah KK menjadi IUPK.

Alasan lain, kalaupun KK masih dianggap berlaku, namun harus ditolak oleh pemerintah kondisi ini karena tidak sesuai dengan realita, maka persetujuan belum diberikan karena konteks demokratisasi yang berlaku di Indonesia.

Pada saat sekarang Presiden tidak bisa mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak mendengarkan aspirasi berarti Presiden rentan untuk dimakzulkan, bahkan diganti pada pilpres berikut.

Dalam konteks ini bila pemerintah tidak memberikan perpanjangan masuk dalam kriteria reasonable atau wajar. Oleh karenanya diperpanjang atau tidaknya IUPK atas PT FI harus didasarkan pada pasal 83 huruf (g) UU Minerba.

Pasal tersebut menentukan, "Jangka waktu IUPK Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun." Pasal inilah yang seharusnya digunakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk perpanjangan IUPK PT FI, bukan lagi KK. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi (Dok Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 08:00 WIB

Presiden Jokowi akan Hadiri Seminar Revolusi Industri 4.0 di Surabaya

Presiden Jokowi jadi pembicara kunci seminar berjudul "Revolusi Industri 4.0 Meningkatkan Daya Saing, Menjadi Bangsa Pemenang" bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta Gubernur Jawa…

Petani sedang membajak lahan persawahan

Selasa, 19 Maret 2019 - 08:00 WIB

Pendekatan E Commerce, Penjualan Pertanian Lebih Cepat

Sentul - Riyanto, Ekonom Universitas Indonesia, menuturkan implementasi teknologi 4.0 di sektor pertanian sangat bermanfaat bagi konsumen dan petani untuk mendekatkan distribusi.

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Selasa, 19 Maret 2019 - 07:54 WIB

Stop Impor Pangan Harga Beli Petani Tidak Jatuh

Sentul - Impor pangan memang seharusnya terus dikurangi terutama masa panen. Jika tanpa impor saat itu, petani bisa menikmati untung hasil jerih payahnya.

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 07:44 WIB

Kementerian Pertanian Dorong Generasi Milenial Masuk Industri Pertanian 4.0

Sentul - Kementerian Pertanian (Kementan) RI siap memasuki revolusi industri 4.0 dalam rangka mendorong modernisasi pertanian dan generasi milenial di sektor pertanian. Berbagai kebijakan yang…

Jalan Tol (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 07:00 WIB

Di Tengah Masa Ekspansi, Jasa Marga Berhasil Pertahankan Laba Bersih

Pada tahun 2018 Jasa Marga berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 2,20 Triliun, tetap stabil di tengah ekspansi bisnis jalan tol. Hal ini juga didukung oleh keberhasilan Perseroan dalam…