Hukum Perpanjangan IUPK Freeport Perlu Diluruskan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 18 Juli 2018 - 08:08 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penggunaan dasar hukum perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2041 perlu diluruskan.

"Sejumlah ahli menggunakan dasar Pasal 31.2 Kontrak Karya (KK). Penggunaan dasar hukum ini perlu diluruskan," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Selasa (17/7/2018)

Hikmahanto mengatakan pasal 31.2 KK memang memberikan hak kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk mengajukan perpanjangan untuk 2 kali 10 tahun.

Namun hal ini dipersyaratkan mendapat persetujuan dari pemerintah (subject to Government approval).

Ia mengatakan dalam paragraf selanjutnya disebutkan bahwa persetujuan tersebut tidak akan tidak diberikan secara wajar atau ditunda oleh pemerintah (The Government will not unreasonably withhold or delay such approval).

Dari ketentuan ini ada yang menginterpretasikan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perpanjangan. Bila tidak maka pemerintah dapat diajukan ke arbitrase internasional.

Bila ini terjadi kemungkinan pemerintah untuk menang pun diragukan. Sebenarnya perdebatan terkait Pasal 31.2 KK sudah tidak relevan.

Hal ini karena PT FI sdh berubah menjadi IUPK sejak 2017. Berdasarkan PP 1/2017 ada dua opsi yang harus dipilih oleh PT FI.

Pertama adalah tetap hubungan dengan pemerintah didasarkan pada KK namun PT FI wajib melakukan pemurnian di dalam negeri sesuai pasal 170 UU Minerba. Atau tetap melakukan ekspor konsentrat namun hubungan dengan pemerintah didasarkan pada IUPK.

PT FI mengambil opsi untuk tetap dapat melakukan ekspor atas konsentrat dan karenanya merubah KK menjadi IUPK.

Alasan lain, kalaupun KK masih dianggap berlaku, namun harus ditolak oleh pemerintah kondisi ini karena tidak sesuai dengan realita, maka persetujuan belum diberikan karena konteks demokratisasi yang berlaku di Indonesia.

Pada saat sekarang Presiden tidak bisa mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak mendengarkan aspirasi berarti Presiden rentan untuk dimakzulkan, bahkan diganti pada pilpres berikut.

Dalam konteks ini bila pemerintah tidak memberikan perpanjangan masuk dalam kriteria reasonable atau wajar. Oleh karenanya diperpanjang atau tidaknya IUPK atas PT FI harus didasarkan pada pasal 83 huruf (g) UU Minerba.

Pasal tersebut menentukan, "Jangka waktu IUPK Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun." Pasal inilah yang seharusnya digunakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk perpanjangan IUPK PT FI, bukan lagi KK. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Kompleks Olahraga GBK

Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:45 WIB

Berikut Ini Jadwal Pertandingan Asian Games di Jakarta

Perhelatan olahraga terbesar se-Asia atau Asian Games 2018 mulai memasuki hari ketiga. Indonesia sebagai tuan rumah kali ini membagi penyelenggaraan Asian Games 2018 di dua kota yaitu Jakarta…

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI

Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:21 WIB

Ini Maklumat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada Hari Raya Idul Adha

Besok umat Islam akan merayakan Idul Adha. Puncak dari Hari Raya Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban. Ini adalah momen yang sangat baik bagi masyarakat (khususnya menengah bawah) untuk…

Foto Ilustrasi E-commerce

Selasa, 21 Agustus 2018 - 11:15 WIB

RPP Perdagangan e-Commerce Tinggal Tunggu Goresan Tinta Jokowi

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) ataue-commercesaat ini tengah menunggu pengesahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian PUPR terapkan teknologi RISHA

Selasa, 21 Agustus 2018 - 10:50 WIB

Dirjen Cipta Karya: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tuntas Dalam Satu Hingga Dua Tahun

Teknologi Risha menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Ist)

Selasa, 21 Agustus 2018 - 10:30 WIB

Anak Perusahaan RNI Luncurkan Program Kemitraan Tebu Desa Penyangga

Anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam sektor agroindustri, PT PG Rajawali II meluncurkan Program Kemitraan Tebu Desa Penyangga dengan Pabrik Gula (PG)…