Hukum Perpanjangan IUPK Freeport Perlu Diluruskan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 18 Juli 2018 - 08:08 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penggunaan dasar hukum perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2041 perlu diluruskan.

"Sejumlah ahli menggunakan dasar Pasal 31.2 Kontrak Karya (KK). Penggunaan dasar hukum ini perlu diluruskan," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Selasa (17/7/2018)

Hikmahanto mengatakan pasal 31.2 KK memang memberikan hak kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk mengajukan perpanjangan untuk 2 kali 10 tahun.

Namun hal ini dipersyaratkan mendapat persetujuan dari pemerintah (subject to Government approval).

Ia mengatakan dalam paragraf selanjutnya disebutkan bahwa persetujuan tersebut tidak akan tidak diberikan secara wajar atau ditunda oleh pemerintah (The Government will not unreasonably withhold or delay such approval).

Dari ketentuan ini ada yang menginterpretasikan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perpanjangan. Bila tidak maka pemerintah dapat diajukan ke arbitrase internasional.

Bila ini terjadi kemungkinan pemerintah untuk menang pun diragukan. Sebenarnya perdebatan terkait Pasal 31.2 KK sudah tidak relevan.

Hal ini karena PT FI sdh berubah menjadi IUPK sejak 2017. Berdasarkan PP 1/2017 ada dua opsi yang harus dipilih oleh PT FI.

Pertama adalah tetap hubungan dengan pemerintah didasarkan pada KK namun PT FI wajib melakukan pemurnian di dalam negeri sesuai pasal 170 UU Minerba. Atau tetap melakukan ekspor konsentrat namun hubungan dengan pemerintah didasarkan pada IUPK.

PT FI mengambil opsi untuk tetap dapat melakukan ekspor atas konsentrat dan karenanya merubah KK menjadi IUPK.

Alasan lain, kalaupun KK masih dianggap berlaku, namun harus ditolak oleh pemerintah kondisi ini karena tidak sesuai dengan realita, maka persetujuan belum diberikan karena konteks demokratisasi yang berlaku di Indonesia.

Pada saat sekarang Presiden tidak bisa mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak mendengarkan aspirasi berarti Presiden rentan untuk dimakzulkan, bahkan diganti pada pilpres berikut.

Dalam konteks ini bila pemerintah tidak memberikan perpanjangan masuk dalam kriteria reasonable atau wajar. Oleh karenanya diperpanjang atau tidaknya IUPK atas PT FI harus didasarkan pada pasal 83 huruf (g) UU Minerba.

Pasal tersebut menentukan, "Jangka waktu IUPK Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun." Pasal inilah yang seharusnya digunakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk perpanjangan IUPK PT FI, bukan lagi KK. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BJB

Kamis, 20 September 2018 - 11:28 WIB

Prospek Peringkat Bank BJB Stabil

INDUSTRY.co.id

Pefindo Sematkan Peringkat idAA-Bank Jabar Banten (BJBR) dan obligasi berkelanjutan I/2017. Pefindo juga menegaskan peringkat idA untuk obligasi…

Kementerian PUPR dan K-Water Tandatangani MoU Kerjasama Manajemen Sumber Daya Air

Kamis, 20 September 2018 - 10:38 WIB

Kementerian PUPR dan K-Water Tandatangani MoU Kerjasama Manajemen Sumber Daya Air

Kementerian PUPR dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya…

Ilustrasi Pendaftar CPNS

Kamis, 20 September 2018 - 10:35 WIB

878 Formasi untuk Lulusan SLTA, Kemenkumham Buka Rekrutmen 2.000 CPNS

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka rekrutmen…

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: IST)

Kamis, 20 September 2018 - 10:30 WIB

Masyarakat Harus Manfaatkan Teknologi Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pemeliharaan Sistem Irigasi

Kamis, 20 September 2018 - 10:04 WIB

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Irigasi Berperan Penting Wujudkan Ketahanan Pangan

Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang kontinu, pada periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan…