Hukum Perpanjangan IUPK Freeport Perlu Diluruskan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 18 Juli 2018 - 08:08 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Penggunaan dasar hukum perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2041 perlu diluruskan.

"Sejumlah ahli menggunakan dasar Pasal 31.2 Kontrak Karya (KK). Penggunaan dasar hukum ini perlu diluruskan," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta, Selasa (17/7/2018)

Hikmahanto mengatakan pasal 31.2 KK memang memberikan hak kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk mengajukan perpanjangan untuk 2 kali 10 tahun.

Namun hal ini dipersyaratkan mendapat persetujuan dari pemerintah (subject to Government approval).

Ia mengatakan dalam paragraf selanjutnya disebutkan bahwa persetujuan tersebut tidak akan tidak diberikan secara wajar atau ditunda oleh pemerintah (The Government will not unreasonably withhold or delay such approval).

Dari ketentuan ini ada yang menginterpretasikan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perpanjangan. Bila tidak maka pemerintah dapat diajukan ke arbitrase internasional.

Bila ini terjadi kemungkinan pemerintah untuk menang pun diragukan. Sebenarnya perdebatan terkait Pasal 31.2 KK sudah tidak relevan.

Hal ini karena PT FI sdh berubah menjadi IUPK sejak 2017. Berdasarkan PP 1/2017 ada dua opsi yang harus dipilih oleh PT FI.

Pertama adalah tetap hubungan dengan pemerintah didasarkan pada KK namun PT FI wajib melakukan pemurnian di dalam negeri sesuai pasal 170 UU Minerba. Atau tetap melakukan ekspor konsentrat namun hubungan dengan pemerintah didasarkan pada IUPK.

PT FI mengambil opsi untuk tetap dapat melakukan ekspor atas konsentrat dan karenanya merubah KK menjadi IUPK.

Alasan lain, kalaupun KK masih dianggap berlaku, namun harus ditolak oleh pemerintah kondisi ini karena tidak sesuai dengan realita, maka persetujuan belum diberikan karena konteks demokratisasi yang berlaku di Indonesia.

Pada saat sekarang Presiden tidak bisa mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak mendengarkan aspirasi berarti Presiden rentan untuk dimakzulkan, bahkan diganti pada pilpres berikut.

Dalam konteks ini bila pemerintah tidak memberikan perpanjangan masuk dalam kriteria reasonable atau wajar. Oleh karenanya diperpanjang atau tidaknya IUPK atas PT FI harus didasarkan pada pasal 83 huruf (g) UU Minerba.

Pasal tersebut menentukan, "Jangka waktu IUPK Operasi Produksi Mineral Logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun." Pasal inilah yang seharusnya digunakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk perpanjangan IUPK PT FI, bukan lagi KK. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Hermanto Dardak, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang mentargetkan jumlah 14.000 Insinyur Profesional hingga akhir masa Kepengurusannya.

Senin, 19 November 2018 - 10:00 WIB

14.000 Insinyur Indonesia Ditargetkan Tersertifikasi Hingga Akhir Tahun 2018

Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menargetkan sebanyak 14 ribu Insinyur Indonesia tersertifikasi hingga akhir tahun 2018. Ttarget tersebut diharapkan bisa tercapai saat kongres PII…

Link Net First Media. (Foto: IST)

Senin, 19 November 2018 - 09:54 WIB

Tunggak Miliaran, Tiga Perusahaan Ini Dicabut Izin Frekuensinya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencabut Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz dari tiga perusahaan yang menunggak bayaran sejak 2016. Mereka adalah PT First Media Tbk (KBLV),…

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi memperkenalkan dealer Mazda, PT Majesty Auto Dinamika di Pulau Batam, pada Minggu, (18/11/2018).

Senin, 19 November 2018 - 09:42 WIB

Mazda Tambah Diler Baru di Batam

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi memperkenalkan dealer Mazda, PT Majesty Auto Dinamika di Pulau Batam, pada Minggu, (18/11/2018).

UOB Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 19 November 2018 - 09:28 WIB

UOB-BKPM Berkolaborasi Memfasilitasi Investasi Asing ke Indonesia

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia), UOB China, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyelenggarakan ASEAN Investment Seminar di Guangzhou, yang dihadiri oleh lebih…

Kerjasama Indonesia-Belanda

Senin, 19 November 2018 - 09:23 WIB

Kerjasama Indonesia dan Belanda Fokus Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan

Kerjasama bilateral Indonesia - Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perhatian bersama diantaranya adalah perlindungan terhadap muara sungai…