DPR: Kinerja Pemerintah Atasi Deprisiasi Rupiah Tepat

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian terkait guna mengatasi fenomena depresiasi pelemahan nilai mata uang rupiah dinilai sudah di jalur yang tepat.

Misbakhun dalam rilis di Jakarta, Senin (16/7/2018)  menyatakan bahwa koordinasi kinerja antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih berada di jalur yang tepat.

Dengan kata lain, ujar politisi Golkar itu, koordinasi antar-kementerian atau lembaga itu secara masif telah memadai dalam melakukan langkah-langkah di bidang ekonomi untuk mengatasi volatilitas nilai tukar.

"Kinerja kementerian atau lembaga selama ini sudah melakukan upaya yang memadai. Perhatikan BI yang melakukan upaya-upaya soal menaikkan 7-day repo rate," paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa BI kemudian berupaya melakukan langkah pelonggaran "loan to value" (LTV) terhadap uang muka sektor properti terhadap rumah pertama maupun rumah kedua.

Menurut dia, semua itu adalah bagian dari relaksasi bagaimana menjaga jangan sampai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini terdepresiasi terlalu dalam.

Misbakhun juga mengingatkan relaksasi itu penting agar langkah kenaikan tingkat bunga acuan Bank Indonesia tidak menjadi beban di pasar.

"Koordinasi bukan hanya melaksanakan stabilisasi, namun juga melakukan relaksasi untuk mendorong pertumbuhan sehingga apa yang terjadi di pasar tidak terdistorsi terlalu dalam," ucapnya.

Untuk itu, ujar dia, masyarakat juga diminta bersabar dan dapat mempercayakan permasalahan tersebut kepada pemerintah.

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) seperti dilansir Antara menyatakan Indonesia perlu lebih keras lagi dalam menggenjot ekspor sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Meningkatkan nilai ekspor akan jauh lebih efektif daripada kebijakan berupa intervensi pasar yang sudah dilakukan sebelumnya," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Novani Karina Saputri di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurut Novani, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang merespon kenaikan suku bunga The Fed dengan turut meningkatkan suku bunga acuan hanya efektif untuk jangka pendek.

Hal ini, lanjutnya, juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan nilai tukar rupiah. Peningkatan nilai ekspor dinilai juga penting untuk menstabilkan kembali neraca perdagangan.

Novani berpendapat bahwa tidak selamanya BI dapat mengandalkan BI 7 days Repo Rate dan intervensi ganda melalui pasokan valas dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Daripada terus-terusan merespon kenaikan suku bunga The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan dan intervensi pasar lainnya, BI sebaiknya bekerjasama dengan pemerintah untuk sama-sama meningkatkan nilai ekspor," ucapnya