Cari Dokumen Terkait Dugaan Korupsi, KPK Geledah Ruang Kerja EMS

Oleh : Herry Barus | Selasa, 17 Juli 2018 - 07:03 WIB

Eni M Saragih anggota DPR Fraksi Golkar (Foto Tribun)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) di gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin (16/7/2018) untuk pengumpulan bukti dalam penyidikan kasus suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

"Kami perlu melakukan penggeledahan ini karena ada sejumlah bukti yang kami duga berada di kantor PLN dan ruang kerja tersangka EMS tersebut, baik-bukti terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kerja sama dan pembangunan PLTU Riau-1 atau bukti-bukti yang lain," kata Juru Bicara KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, KPK pada Senin juga menggeledah kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Tentu itu perlu kami gali lebih jauh nantinya sebelum KPK akan melakukan pemanggilan sejumlah saksi terkait proses penyidikan ini. Jadi, kalau tidak minggu ini secepatnya minggu depan akan kita lakukan pemanggilan saksi sesuai kebutuhan penyidikan," ucap Febri.

Febri pun menyatakan proses penggeledahan di dua lokasi itu masih berlangsung sampai saat ini.

"Penyidik baru setelah maghrib sampai di lokasi, tentu proses penggeledahan masih berlangsung. Proses penggeledahan ini kami lakukan sesuai hukum acara yang berlaku, yang kami cari tentu dokumen terkait seperti dokumen terkait PLTU Riau-1 tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen "fee" 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.