S.D. Darmono: Jika Badan Otorita Diperbanyak, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Menyentuh Angka 10 Persen

INDUSTRY.co.id - Jakarta Indonesia Development Forum kembali di gelar, dengan menghadirkan 4 panelis yaitu Henry Toruan selaku Direktur Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), En Mohamad Saelal selaku Federal Commissioner Iskandar Regional Development Authority Malaysia, S.D. Darmono selaku President Commissioner dan Founder PT Jababeka Tbk, Eka Sanatha selaku Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.

Seperti dikutip dari Presidentposid, acara yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (11/7/2018) sesi ke-2 ini mengusung tema INSPIRE II: Regional Growth Centres: What Works Best?.

Pada kesempatan tersebut Henry menyampaikan bahwa pergerakan ekonomi hampir 60 persen berada di Pulau Jawa. Sementara Eka menjelaskan betapa pentingnya peran kawasan industri terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Karawang.

Menanggapi 2 hal tersebut, Darmono menyampaikan bahwa investasi di Indonesia tidak bisa diberikan insentif yang sama. Kalau ada insentif yang sifatnya general atau investasi dimana pun sama insentifnya, maka investor akan lebih memilih bangun di kota-kota besar di Pulau Jawa. Atau mudahnya mendekati ibu kota, karena kelengkapan infrastrukturnya sudah tersedia dengan baik di sana. kata Darmono.

Pada sesi tanya jawab banyak peserta acara yang tertarik mengenai pernyataan Darmono mengenai konsep kawasan industri yang disamakan dengan konsep pengelola mal atau dalam diskusi tersebut disebutkan pentingnya otorita.

Sebenarnya mal kita tidak kalah dengan Singapura, selama kita berada di dalam mal maka kita tidak kalah dengan Singapura karena semuanya diatur oleh pengelola mal. Dengan peraturan yang tegas dan fasilitas yang memadai membuat kita sangat nyaman. Tapi ketika kita keluar mal maka sudah berbeda keadaannya dengan Singapura, lanjut Darmono.

Darmono menjelaskan kepada peserta bahwa Badan Otorita sangatlah dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan apabila Badan Otorita tersebut diperbanyak maka pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh angka 10 persen.

Sudah ada contohnya yaitu Nusa Dua Bali, pemerintah menetapkan Nusa Dua di bawah Bali TDC (Tourism Development Center). Itu Otorita, maka Nusa Dua menjadi pendorong pembangunan seluruh Bali. ungkap Darmono.

Batam dulu merupakan otorita, dari 30 ribu penduduk berubah menjadi 1,3 juta penduduk dalam tempo pendek. Namun setelah reformasi dengan Undang-undang Otonomi Daerah maka Batam memiliki 3 pemimpin, ada Kepala Badan Otorita, Walikota dan Gubernur, jelasnya.

Menurutnya ini harus dikembalikan lagi kepada pemerintah dengan UUD No.18 B, yang sudah disetujui oleh banyak orang hukum dan ini memungkinkan. Tinggal Presiden didukung oleh Walikota Batam memproses hal tersebut. Kalau Batam jadi maka seluruh Indonesia tinggal meng-copy hal tersebut. Menurut saya ini yang masuk akal bisa dikerjakan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. lanjutnya.

Saya pikir kalau ini dijalankan pertumbuhan ekonomi kita bukan hanya 5 persen, saya kira bisa 9-10 persen. Karena daerah tersebut menjadi daerah khusus, dan apa ruginya kalau Karawang yang luasnya ribuan kilometer persegi tersebut menyerahkan 10 kilometer persegi menjadi Badan Otorita. Dimana pemerintah akan membangun infrastruktur daerah dan menunjuk siapa kepala otoritanya, sehingga ini akan membuat keputusan yang cepat dan efisien. Hal tersebut juga akan merubah seluruh daerah Karawang tertata rapi karena ada contohnya, tutupnya.