Partai Perindo Gugat Masa Jabatan Presiden-Wakil Presiden

Oleh : Herry Barus | Rabu, 11 Juli 2018 - 09:41 WIB

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Foto Setkab)
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Partai Perindo mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan Pasal 169 huruf n UU pemilu ini berbunyi: "Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun".

"Penjelasan ini telah merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi," kata Kuasa Hukum Perindo Ricky K Margono dalam permohonan yang diajukan ke MK, Selasa (10/7/2018)

Menurut pemohon, frasa "tidak berturut-turut" di dalam bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu justru bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan telah menambah norma baru dari Pasal 169 huruf n UU tersebut.

"Akibatnya Penjelasan Pasal 168 huruf n a quo justru menjadi ganjalan bagi pemohon untuk mengusulkan beberapa pasangan yang tengah dipertimbangkan tersebut sehingga jelas merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan pemohon," kata Ricky dalam permohonannya.

Pemohon beralasan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejalan dengan visi dan misi pemohon dan seharusnya pasangan tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan program-programnya.

"Bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu pasangan terkendala dengan adanya frasa 'tidak berturut-turut' dalam Penjelasan Pasal 168 huruf n UU Pemilu, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)," katanya.

Untuk itu, pemohon meminta majelis hakim MK menyatakan Penjelasan Pasal 168 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut-turut.

"Apabila majelis hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," demikian permintaan pemohon.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 September 2018 - 10:06 WIB

Kementan Stabilisasi Harga Bawang dan Cabai

Harga komoditas bawang merah dan cabai menurun beberapa minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Bima, harga bawang merah jatuh sehingga mengakibatkan masyarakat menghamburkan bawang merah…

BNI Syariah Raih Penghargaan di Alpha Southeast Asia Award 2018

Rabu, 19 September 2018 - 10:00 WIB

BNI Syariah Raih Penghargaan di Alpha Southeast Asia Award 2018

BNI Syariah meraih penghargaan sebagai The Best Islamic Finance Commercial Bank in Indonesia tahun 2018 di wilayah Asia Tenggara dalam acara 12th Annual Best Financial Institution Awards & 8th…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 19 September 2018 - 09:42 WIB

PANI-DIGI Resmi Diperdagangkan di BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham perdana dua perusahaan yakni PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) dan PT Arkadia Digital Media Tbk (DIGI) Direktur Penilaian Perusahaan…

Salyadi Saputra, Direktur Utama Pefindo (Kompas.com)

Rabu, 19 September 2018 - 09:39 WIB

Pefindo Perkirakan Penerbitan Obligasi Capai Rp140 Triliun

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan obligasi pada 2018 mencapai Rp140 triliun atau turun 13,04 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp161,36 triliun.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 September 2018 - 09:10 WIB

Banggar DPR Setujui Asumsi Kurs Rp14.500

Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019 sebesar Rp14.500 per dolar AS, atau lebih tinggi dari asumsi awal yang disepakati dalam Komisi XI sebesar…