Partai Perindo Gugat Masa Jabatan Presiden-Wakil Presiden

Oleh : Herry Barus | Rabu, 11 Juli 2018 - 09:41 WIB

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Foto Setkab)
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Partai Perindo mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan Pasal 169 huruf n UU pemilu ini berbunyi: "Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun".

"Penjelasan ini telah merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi," kata Kuasa Hukum Perindo Ricky K Margono dalam permohonan yang diajukan ke MK, Selasa (10/7/2018)

Menurut pemohon, frasa "tidak berturut-turut" di dalam bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu justru bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan telah menambah norma baru dari Pasal 169 huruf n UU tersebut.

"Akibatnya Penjelasan Pasal 168 huruf n a quo justru menjadi ganjalan bagi pemohon untuk mengusulkan beberapa pasangan yang tengah dipertimbangkan tersebut sehingga jelas merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan pemohon," kata Ricky dalam permohonannya.

Pemohon beralasan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejalan dengan visi dan misi pemohon dan seharusnya pasangan tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan program-programnya.

"Bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam satu pasangan terkendala dengan adanya frasa 'tidak berturut-turut' dalam Penjelasan Pasal 168 huruf n UU Pemilu, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)," katanya.

Untuk itu, pemohon meminta majelis hakim MK menyatakan Penjelasan Pasal 168 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Presiden dan Wakil Presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut-turut.

"Apabila majelis hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," demikian permintaan pemohon.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…