Kewajiban Sjamsul Nursalim Tinggal Rp1 Triliun

Oleh : Herry Barus | Selasa, 10 Juli 2018 - 07:28 WIB

Sjamsul Nursalim pemilik BDNI (Foto Dok Industry.co.id)
Sjamsul Nursalim pemilik BDNI (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Nilai utang yang dapat ditagihkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari utang petambak yang dijaminkan dua perusahaan milik Sjamsul Nursalim yaitu PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) tinggal Rp1,1 triliun dari total Rp4,8 triliun.

"Kewajibannya berdasarkan putusan KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) 13 Feberuari 2004," kata mantan Kepala Divisi Litigasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Robertus Bilitea di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/7/2018)

Robertus bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorojatun Kuntjoro-Jakti serta pemilik Bank Dagang Negara (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim melakukan dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. Berdasarkan perhitungan BPPN, BDNI per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun. Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Syamsul Nursalim.

BPPN pada 27 April 2000 memutuskan utang petambak yang dapat ditagih adalah Rp1,34 triliun dan utang yang tidak dapat ditagih yaitu Rp3,55 triiun diwajibkan untuk dibayar kepada pemilik atau pemegang saham PT DCD dan PT WM. Namun Sjamsul Nursalim juga tidak bersedia memenuhi kewajiban itu karena menilai kredit itu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK lalu membacakan keputusan KKSK 13 Feuari 2004 yaitu pertama, nilai utang masing-masing petambak ditetapkan setinggi-tingginya Rp100 juta, dengan penetapan utang maksimal maka dilakukan penghapusan sebagian utang pokok proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma dan penghapusan seluruh tunggakan bunga serta angka kewajiban baru didasarkan kebijakan diverifikasi BPPN.

Keputusan kedua adalah atas porsi utang 'sustainable' setinggi-tingginya sebesar Rp100 juta tersebut di telah termasuk tambahan utang berapa pinjaman modal kerja dan 'capital expenditure' baru sekitar Rp80 juta kepada petambak plasma untuk beroperasinya usaha tambak masing-masing petambak.

Ketiga, total utang petambak plasma BPPN adalah sebesar Rp 1,1 triliun. Keempat, penanganan selanjutnya terhadap penyelesaian kewajiban Dipasena termasuk bila dilakukan mekanisme penjualan dlakukan lembaga yang menerima pengalihan tagih BPPN. Kelima, dengan adanya keputusan penanganan penyelesaian kewajiban debitur petambak plasma PT DCD maka peraturan KKSK 27 April 2000 dan 29 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Robertus sendiri tidak tahu mengapa utang Dipasena diputuskan tinggal Rp1,1 triliun.

"Ada dua alternatif awalnya, pertama adalah utang petambak Rp3,9 triliun seluruhnya harus dibayar dengan menggunakan kurs Rp8.550 sedangkan alternatif kedua ada rinciannya, kami diminta untuk mempertimbangkan 'pro-cons' (kelemahan kelebihannya), tapi saya tidak ingat teknis detail angkanya," tambah Robertus.

Robertus dan tim lalu mengedarkan memo kepada para ketua dan wakil ketua BPPN untuk memilih alternatif pertama atau kedua atau tidak memilih.

"Ketua BPPN Pak Syafruddin tidak memberikan pendapatnya," ungkap Robertus. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pelatihan tekhnisi AC

Rabu, 19 September 2018 - 21:41 WIB

GMT Institute Dukung Yoofix Sediakan Tenaga Kerja Terampil dan Professional

Kegiatan assessment ini untuk mengetahui kapasitas fixer yang selanjutnya dilakukan pengembangan dan optimalisasi yang akhirnya mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi…

Kementerian Koperasi Gelar Bimtek Pengawsan Koperasi yang dilaksanakan di Gorontalo 19-20 September 2018 ini diikuti Satgas Pengawas Koperasi dan Satgas Pengawas Usaha Simpan Pinjam se Provinsi Gorontalo.

Rabu, 19 September 2018 - 21:34 WIB

Perkuat Pengawasan Koperasi Melalui Peningkatan IT

Kementerian Koperasi dan UKM terus memberikan pembekalan terhadap satuan tugas pengawasan koperasi di daerah terkait pemahaman regulasi. Pembekalan ini sekaligus memberikan dukungan kepada satgas…

Ruben Onsu Selaku Pemilik Geprek Bensu saat menyerahkan secara simbolis hadiah Umroh dan Holy Trip kepada pemenang (Foto: Dok. Geprek Bensu)

Rabu, 19 September 2018 - 21:05 WIB

Geprek Bensu Umumkan Undian Hadiah Umroh dan Holy Trip Kepada Empat Pemenang Beruntung

Outlet Geprek Bensu yang memiliki khas ayam geprek sangat di minati oleh masyarakat luas, BrandGeprek bensu yang berdiri sejak 17 April 2017 ini menargetkan mampu membuka 100outlet di seluruh…

Press conference CDE Product information di JIExpo Kemayoran

Rabu, 19 September 2018 - 20:55 WIB

Terus Berinovasi, Produk CDE Sand Washing Plant PT. Adi Satya Sentosa Jadi Solusi Hindari Illegal Mining

Perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan umum hingga ke industri berskala besar, PT. Adi Satya Sentosa terus berinovasi dan mengembangkan diri sebagai instansi penyedia jasa terbaik dibidang…

Citi Indonesia Dukung Penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games

Rabu, 19 September 2018 - 19:00 WIB

Citi Indonesia Dukung Penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games

Citi Indonesia (Citibank) hari ini mengumumkan dukungannya terhadap penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games sebagai Official Sponsor, yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 6…