Pasca-Integrasi Tol, Pengamat Transportasi: Jangan Lupa Lakukan Evaluasi

Oleh : Dina Astria | Selasa, 03 Juli 2018 - 08:45 WIB

Pengamat Transportasi, Yayat Supriatna dalam Forum Merdeka Barat (FMB) di Ruang Serba Guna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (2/7/2018).
Pengamat Transportasi, Yayat Supriatna dalam Forum Merdeka Barat (FMB) di Ruang Serba Guna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (2/7/2018).

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Memang harus diakui ada persoalan struktur dan pola ruang yang membat kondisi jalan dibebani oleh kendaraan pribadi dan logistik secara bersamaan. Sehingga solusi harus diambil, dengan kelak tetap menjadwalkan evaluasi atas manfaatnya.

Lantaran itulah, Pengamat Transportasi Yayat Supriatna mengajak untuk menghitung ulang bersama-sama berapa angka yang paling rasional untuk angkutan logistik ataupun pribadi. Tentunya, kata dia, setelah pola integrasi diberlakukan, sebagai bahan evaluasi.

“Hal yang perlu dipertimbangkan adalah evaluasi program integrasi tol. Jika memungkinkan, tol suatu saat tarifnya fleksibel seperti Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga orang bisa memilih pada jam berapa akan melakukan perjalanan,” katanya, dalam Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema "Integrasi Tol Dukung Sistem Logistik Nasional" di Ruang Serba Guna Roeslan Abdulgani, Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Selain itu, menurut Yayat, juga perlu segera dipetakan kembali penataan kawasan industri di Jabodetabek. Yang aksesnya, menurut dia, harus pula ada alternatif angkutan transportasi lain.

Terkait integrasi tol sendiri, Yayat mengakui, tak dapat dipungkiri, saat ini terjadi kontestasi antara angkutan probed dan logistik di ruas jalan tol.

"Tol kan sekarang jadi rebutan antara kendaraan pribadi dan kendaraan logistik. Karena semua berpusat di jabodetabek. Apalagi jorr DKI sudah terintegrasi dengan tol Jawa. Otomatis memang semakin padat dan berat bebannya,” katanya.

Dalam situasi tersebut, Yayat kemudian menanyakan siapa yang paling dirugikan terkait kebijakan integrasi tol yang akan diambil? Terkait itu, Yayat terlebih dulu mengingatkan bahwa pilihan memaka jalan tol merupakan pilihan rasional.

Dia merincikan, kalau masuk tol dari kawasan Tangerang, sekitar Rp25 ribu sekali jalan. Maka PP, sambung dia, 50 ribu. Sedangkan kalau dari Bogor, kata Yayat, sekitar Rp40 ribu pulang pergi.

"Itulah cost yang harus ditanggung pengendara pribadi. Kalau dari total Rp50 ribu, maka per bulan sekitar 1,5--2 juta. Jika begitu, maka kelas mana yang paling terpengaruh?” tanyanya.

Merujuk hitungan Bank Dunia, Yayat menjelaskan, yang bisa mengalokasikan dana sejumlah itu untuk transportasi tol adalah mereka yang memiliki gaji antara Rp15--20 juta. "Jadi secara rasional, yang mensubsidi adalah menengah ke atas. Kalau yang gajinya di bawah itu mending naik angkutan umum,” katanya. (jpp)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

1.500 Peserta Antusias Ikuti BCA Super League Triathlon 2019 (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 21:00 WIB

1.500 Peserta Antusias Ikuti BCA Super League Triathlon 2019

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung penuh gelaran Super League Triathlon 2019, ajang unjuk kebugaran melalui olahraga multicabang yang digelar di Pulau Dewata, Bali, pada 23 – 24 Maret…

Presiden Jokowi disaksikan sejumlah pembalap mencoba salah satu motor balap, di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (11/3) sore. (Foto: Agung/Humas)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 20:00 WIB

Jelang GP 2021, Presiden Jokowi Tingkatkan Pembangunan Jalan-Runway Bandara

Balapan MotoGP akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2021. Jelang ajang kejuaraan dunia balap motor itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga…

Askrindo Peduli

Sabtu, 23 Maret 2019 - 19:22 WIB

Askrindo Peduli Lingkungan Bersama Kelurahan Kwitang

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT BUMN Bersama, dan HUT PT Askrindo (Persero) yang ke-48 dilaksanakan kegiatan peduli lingkungan bersama di wilayah Kelurahan Kwitang.

kiri-Kanan) Ketua Forwarker–PWKI Edi Hardum, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia(Padma) Indonesia Gabriel Goa dan Pengamat Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Timboel Siregar.

Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:32 WIB

Kartu Prakerja, Jurus Jokowi Selamatkan Pengangguran

Ciloto- Program calon Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengenai kartu prakerja yang akan diluncurkan jika terpilih kembali menjadi Presiden di pemilihan Presiden 17 April 2019, patut didukung…

IKIMURA GROUP (Industry/foto: Herlambang)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:20 WIB

Gemilang di Tahun Lalu, PT Ikimura Group Bidik Pertumbuhan Bisnis Hingga 30 Persen di Tahun 2019

Imbas meningkatnya permintaan akan produk komponen otomotif juga dirasakan oleh salah satu perusahaan anak bangsa, PT Ikimura Group yang saat ini mendistribusikan dan memproduksi mettal cutting…